Ronny F Sompie Dilantik Jadi Analis Utama Keimigrasian

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 27 Februari 2020
 Ronny F Sompie Dilantik Jadi Analis Utama Keimigrasian

Mantan Dirjen Imigrasi Ronny Sompie yang dicopot Menteri Yasonna (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ronny F. Sompie resmi menjabat Analis Keimigrasian Ahli Utama Kementerian Hukum dan HAM. Selain Ronny terdapat tiga orang lainnya yang dilantik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly.

Sebelumnya Ronny menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham. Ia dicopot Yasonna menindaklanjuti lolosnya tersangka KPK, Harun Masiku, di perlintasan keimigrasian Bandara Soekarno Hatta pada awal tahun lalu.

Baca Juga:

Dicopot Yasonna, Sri Puguh Berharap Dirjen PAS Baru Bisa Lebih Baik

"Ronny F. Sompie, Alif Suaidi, Ramli HS dan Yudanus Dekiwanto, keempatnya sebagai Analis Keimigrasian Ahli Utama," demikian dinukil dari situs kemenkumham.go.id.

Menkumham Yasonna Laoly lakukan perombakan jabatan di lingkungan Kemenkumham
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly. (FOTO ANTARA)

Yasonna mengatakan pelantikan tersebut untuk mendorong suksesnya mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik dalam kerangka revolusi mental, serta kepastian dan penegakan hukum.

“Tantangan di bidang keimigrasian maupun di bidang pemasyarakatan akan semakin berat ke depannya,” kata Yasonna.

Selain nama di atas, Yasonna juga melantik empat nama lain. Mereka ialah Tarsono, Sutrisman dan Yunaidi sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama, serta Sujonggo sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal.

Secara keseluruhan, Yasonna merotasi, memutasi dan melantik 52 pejabat baru Kemenkumham yang terdiri dari eselon I, IIA dan IIB. Ia menuturkan perpindahan posisi jabatan itu sebagai bentuk penyegaran di tubuh Kemenkumham.

Baca Juga:

Dicecar Komisi III Soal Harun Masiku, Yasonna Laoly Bawa-Bawa Agama

Salah satu yang kena mutasi adalah Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami. Posisi Sri bergeser menjadi Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan Kemenkumham (Balitbang).

"Total 52 orang, tapi nanti kan, ini masih gelombang pertama, gelombang berikutnya nanti kita lihat," ujar Yasonna di kantornya, Kamis (27/2).(Pon)

Baca Juga:

Rapat Kerja dengan Menteri Yasonna, Politisi Demokrat Tanyakan Pemecatan Ronny Sompie

#Ronny F Sompie #Imigrasi #Kemenkumham #Yasonna Laoly
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sudah Jelas! 1.512 Anak Pekerja Migran di Malaysia Akhirnya Diberikan Kewarganegaraan Indonesia
Berawal dari penegasan status kewarganegaraan, ini akan menjadi pintu bagi anak-anak kita untuk bersekolah, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 04 September 2026
Sudah Jelas! 1.512 Anak Pekerja Migran di Malaysia Akhirnya Diberikan Kewarganegaraan Indonesia
Indonesia
5 WNA Diamankan dalam Operasi Imigrasi di Canggu Bali, Langgar Izin Tinggal
5 WNA diamankan dalam operasi Imigrasi di Canggu, Bali. Kelimanya diduga melakukan pelanggaran izin tinggal atau overstay.
Soffi Amira - Sabtu, 29 Agustus 2026
5 WNA Diamankan dalam Operasi Imigrasi di Canggu Bali, Langgar Izin Tinggal
Indonesia
WNA Rusia Siarkan Demo di Papua Diamankan Imigrasi, Langgar Aturan Visa Wisatawan
Imigrasi mengamankan WNA Rusia berinisial AP (39) karena terlibat publikasi aksi demo KNPB di Wamena, Papua. Aktivitasnya dinilai melanggar aturan visa wisata
Wisnu Cipto - Rabu, 26 Agustus 2026
WNA Rusia Siarkan Demo di Papua Diamankan Imigrasi, Langgar Aturan Visa Wisatawan
Indonesia
KPK Telah Sita Aset Rp 150 Miliar Dari Kasus Pemerasan TKA oleh Para Pejabat Imigrasi
Silmy Karim yang menjabat Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023–2024, KPK juga menetapkan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024–2025 Saffar Muhammad Godam sebagai tersangka.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 Agustus 2026
KPK Telah Sita Aset Rp 150 Miliar Dari Kasus Pemerasan TKA oleh Para Pejabat Imigrasi
Dunia
12 Juta Permohonan Visa Tertunda, AS Disebut Sengaja Perlambat Layanan
Laporan tersebut menambahkan bahwa pejabat AS mengaitkan lambatnya proses imigrasi tersebut disebabkan oleh prosedur peninjauan permohonan yang lebih ketat.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 07 Agustus 2026
12 Juta Permohonan Visa Tertunda, AS Disebut Sengaja Perlambat Layanan
Indonesia
KPK Akan Periksa Kepala Kantor Imigrasi Jaksel soal Temuan Uang SGD 8.500 dalam Kasus Dugaan Pemerasan WNA
KPK akan memeriksa Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan terkait temuan uang tunai SGD 8.500 dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 07 Agustus 2026
KPK Akan Periksa Kepala Kantor Imigrasi Jaksel soal Temuan Uang SGD 8.500 dalam Kasus Dugaan Pemerasan WNA
Indonesia
KPK Temukan 8.500 Dolar Singapura di Ruangan Kepala Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan Winarko
Lembaga antirasuah tersebut menyita 8.500 dolar Singapura dari Kantor Imigrasi Jaksel dalam penggeledahan pada 4 Agustus 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
KPK Temukan 8.500 Dolar Singapura di Ruangan Kepala Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan Winarko
Indonesia
Kasus Dugaan Pemerasan WNA, KPK Amankan Uang SGD 8.500 dari Kantor Imigrasi Jakarta Selatan
KPK menyita uang tunai senilai SGD 8.500 saat menggeledah Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dalam penyidikan dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Agustus 2026
Kasus Dugaan Pemerasan WNA, KPK Amankan Uang SGD 8.500 dari Kantor Imigrasi Jakarta Selatan
Indonesia
KPK Geledah Kantor Imigrasi Jakarta Selatan
Pada 4 Juni 2026, KPK menetapkan delapan tersangka dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA selama periode 2022–2026.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 04 Agustus 2026
KPK Geledah Kantor Imigrasi Jakarta Selatan
Indonesia
Dirjen AHU Ungkap PP Nomor 30 Tahun 2026 Diterbitkan karena Perubahan Nomenklatur Kementerian
Regulasi baru tersebut menggantikan PP Nomor 45 Tahun 2024 yang masih menggunakan nomenklatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). 

Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Dirjen AHU Ungkap PP Nomor 30 Tahun 2026 Diterbitkan karena Perubahan Nomenklatur Kementerian
Bagikan