Dicecar Komisi III Soal Harun Masiku, Yasonna Laoly Bawa-Bawa Agama

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 26 Februari 2020
 Dicecar Komisi III Soal Harun Masiku, Yasonna Laoly Bawa-Bawa Agama

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly. (FOTO ANTARA)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dicecar anggota Komisi III DPR soal buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku yang sempat melintas di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta.

Yasonna mengklaim tidak tahu lantaran Sistem Informasi Menejemen Keimigrasian (SIMKIM) mengalami gangguan pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 8 Januari 2020.

Baca Juga:

Rapat Kerja dengan Menteri Yasonna, Politisi Demokrat Tanyakan Pemecatan Ronny Sompie

Bahkan, politikus PDIP ini sempat mengucapkan sumpah di hadapan anggota dan pimpinan Komisi III DPR untuk meyakinkan bahwa dirinya tidak mengenal sama sekali Harun Masiku.

Mulanya, anggota Komisi III Fraksi PAN Sarifuddin Sudding merasa heran dengan pernyataan Yasonna yang berkukuh bahwa sejak 6 hingga 16 Januari 2020, Harun Masiku masih berada di luar negeri. Sedangkan pemberitaan sejumlah media Harun Masiku per 7 Januari 2020 melintas di Bandara Soekarno-Hatta pada 19 Januari 2020.

Lebih heran lagi, Yasonna Laoly baru sadar ada kesalahan setelah media Tempo memberitakan Harun Masiku. Sebab mengklaim hanya mengikuti informasi dari Keimigrasian lewat SIMKIM.

"Ini ada kejelasan yang tidak masuk di akal. Saudara hanya menggunakan satu sumber informasi kalau dikatakan SIMKIM belum masuk segala macam dan hanya lihat dari satu sisi. Saudara kenal Harun Masiku?," tanya Safruddin Sudding kepada Yasonna saat Rapat Komisi III dengan Kemenkumham, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2).

Anggota Komisi III DPR Benny Harman minta Menteri Yasonna tak bohong soal Harun Masiku
Anggota Komisi III DPR Benny K Harman (Foto: antaranews)

Mendengar pertanyaan Safruddin Sudding, Yasonna sontak bersumpah bahwa dirinya tidak mengenal Harun Masiku.

"Sama sekali tidak kenal, lihat fisiknya tidak pernah hanya foto. Ini saya orang Kristen pak," ujar Yasonna Laoly seraya bersumpah mengangkat dua jarinya ke atas.

Melihat Yasonna bersumpah, anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny K Harman pun angkat bicara. Dia bahkan menantang Yasonna untuk kembali bersumpah bahwa dirinya tidak mengetahui Harun Masiku sebagai Caleg PDIP.

"Bapak tidak tahu Harun Masiku? Tahu bahwa dia dari calon partai yang sama dengan Pak Menteri? Berani kembali bersumpah? Coba sumpah lagi Pak Menteri?," ujar Benny Harman menantang Yasonna Laoly.

Baca Juga:

Pemerintah Beberkan Hampir 300 Kombatan ISIS Berpaspor Indonesia

Kemudian Yasonna Laoly menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui Harun Masiku sebagai Caleg PDIP.

"Tidak, kita tidak pernah rapatkan itu. Tidak tahu saya, tidak pernah, karena itu urusan admisnistrasi di tingkat kesekjenan," kata Yasonna Laoly.

"Tadi bukan ngomong soal itu. Jangan bohong lah, jangan bohong Pak Menteri. Kenapa menyangkal Harun? Jangan lah bohong di siang hari bolong," timpal Benny Harman.(Pon)

Baca Juga:

Ini Alasan Ketua KPK Ogah Beberkan 36 Kasus Korupsi yang Dihentikan

#Yasonna Laoly #Komisi III DPR #Benny K Harman #Politisi PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Indonesia
Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026 meski Ada Penolakan
Pengesahan RUU Perampasan Aset belum tentu membuat kelompok yang selama ini kontra terhadap pemerintah berhenti menyampaikan tuntutan. 

Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026 meski Ada Penolakan
Indonesia
Komisi III DPR Minta Rekening Koordinator AMPB Dibuka Hari Ini
Komisi III menilai rekening Supriyono sebaiknya dapat kembali digunakan. 

Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Komisi III DPR Minta Rekening Koordinator AMPB Dibuka Hari Ini
Indonesia
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Desember 2026, Cuma Punya Waktu 8 Minggu
Komisi III DPR kebut pembahasan RUU Perampasan Aset. RUU tersebut segera disahkan Desember 2026.
Soffi Amira - Rabu, 26 Agustus 2026
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Desember 2026, Cuma Punya Waktu 8 Minggu
Indonesia
Komisi III Kebut RUU Perampasan Aset, Targetnya Diketok DPR Akhir 2026
RDPU RUU Perampasan Aset akan digelar intensif di Komisi III DPR 2-3 kali sepekan untuk mengejar target pengesahan Desembe2 2026
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
 Komisi III Kebut RUU Perampasan Aset, Targetnya Diketok DPR Akhir 2026
Indonesia
14 Calon Hakim Lolos Fit and Proper Test, Komisi III DPR Beri Persetujuan
Komisi III DPR menyetujui 11 calon hakim agung dan tiga hakim ad hoc MA setelah menjalani fit and proper test selama dua hari.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 Agustus 2026
14 Calon Hakim Lolos Fit and Proper Test, Komisi III DPR Beri Persetujuan
Indonesia
Pejabat Pajak Calonkan Diri Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Motivasinya
Pejabat pajak, Hari Sih Advianto, mencalonkan diri menjadi Hakim Agung. Komisi III DPR pun merasa heran.
Soffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
Pejabat Pajak Calonkan Diri Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Motivasinya
Indonesia
Ratusan Senjata Ditemukan di Sekolah Jaksel, Komisi III DPR Minta Sistem Keamanan Dievaluasi
Komisi III DPR menyoroti temuan ratusan senjata di sekolah Jakarta Selatan. DPR meminta adanya evaluasi pengamanan.
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
Ratusan Senjata Ditemukan di Sekolah Jaksel, Komisi III DPR Minta Sistem Keamanan Dievaluasi
Indonesia
Belum Ada Surat dari Presiden Prabowo, DPR Jamin Posisi Kapolri Jenderal Sigit masih Aman
Informasi yang menyebut surpres pergantian Kapolri telah diterbitkan tidak benar.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Belum Ada Surat dari Presiden Prabowo, DPR Jamin Posisi Kapolri Jenderal Sigit masih Aman
Indonesia
DPR Bantah Isu Surpres Pergantian Kapolri, Habiburokhman: Tidak Benar Ada Surat Presiden
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memastikan tidak ada surat presiden terkait pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Agustus 2026
DPR Bantah Isu Surpres Pergantian Kapolri, Habiburokhman: Tidak Benar Ada Surat Presiden
Bagikan