Soffi Amira
MerahPutih.com - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menepis isu Kapolri Jenderal Listyo Sigit tidak loyal kepada Presiden RI, Prabowo Subianto.
Menurut Habiburokhman, isu itu merupakan cerita lama yang sengaja kembali diembuskan.
Habiburokhman memastikan secara langsung, bahwa Kapolri menunjukkan loyalitas penuh kepada Prabowo. Dia bahkan menyatakan siap menjadi saksi atas sikap tersebut.
“Saya bersaksi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo 100 persen loyal kepada Presiden Prabowo Subianto,” kata Habiburokhman kepada wartawan di Jakarta dikutip Kamis (29/1).
Baca juga:
Kapolri Listyo Ogah Jabat Menteri Kepolisian, Jika Polisi Tidak Lagi Langsung di Bawah Presiden
Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, isu tersebut kembali mencuat karena ada tokoh politik yang pada Pilpres 2024 lalu berada di barisan berseberangan dengan Prabowo.
Menurutnya, narasi itu sengaja dimainkan untuk kepentingan tertentu. Habiburokhman mengungkapkan, setidaknya ada dua alasan yang kerap dipakai pihak-pihak tersebut untuk menuding Kapolri tidak loyal.
Pertama, soal pembentukan tim reformasi internal Polri yang dilakukan sebelum Presiden membentuk tim percepatan reformasi Polri.
Kedua, terkait sikap Kapolri yang menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Baca juga:
Komisi III DPR Minta Kejari Sleman Hentikan Perkara Hogi Minaya demi Kepentingan Hukum
Namun, Habiburokhman justru menilai langkah Kapolri membentuk tim reformasi internal sebagai bentuk respons cepat terhadap semangat reformasi yang diinginkan Presiden Prabowo.
“Itu bukan pembangkangan, justru inisiatif positif untuk mempercepat reformasi Polri. Langkah tersebut menunjukkan keseriusan dan loyalitas,” tegasnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara terbuka menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Baca juga:
Rapat dengan DPR, Kapolri Jenderal Listyo Sigit: Polri di Bawah Presiden Paling Ideal Jaga Keamanan
Ia menilai, hal tersebut justru berpotensi melemahkan institusi Polri dan kewenangan Presiden.
Menurut Sigit, posisi Polri yang langsung berada di bawah Presiden memungkinkan institusi tersebut bergerak cepat saat dibutuhkan negara serta mencegah munculnya potensi konflik kewenangan atau “Matahari Kembar” dalam pemerintahan. (knu)
