Risma Akan Tindak PNS Anggota HTI di Lingkungan Pemkot Surabaya

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 02 Agustus 2017
Risma Akan Tindak PNS Anggota HTI di Lingkungan Pemkot Surabaya

Walikota Surabaya Tri Rismaharini (tengah). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Sejumlah PNS di lingkungan Pemkot Surabaya yang berstatus anggota HTI akan dtindak sesuai aturan kepegawaian.

Sanksi terberatnya adalah diturunkan dari jabatan atau golongan disamping pembinaan langsung oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Sanksi bagi PNS anggota HTI atau ormas radikal disampaikan langsung oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Meski demikian Tri Rismaharini sampai saat ini mengaku belum mengetahui ada tidaknya PNS di lingkungan Pemkot Surabaya yang terlibat HTI.

Meskipun ditemukan, Risma mengatakan akan menindak sesuai aturan kepegawaian yang ada.

"Ya kalau ada, tindakannya sesuai aturan saja," kata Risma di Surabaya, Rabu (2/8).

Hanya saja, pihaknya tidak ingin serta merta menindak dengan pemberhentian tanpa adanya bukti. "Kan kasian kalau dia cuma ikut-ikutan terus ditindak," kata Risma.

Risma mengatakan pernah ditemukan PNS Pemkot Surabaya terlibat dalam organisasi terlarang Gafatar yang kemudian ditindak. Namun, lanjut dia, PNS yang ditindak tersebut bukan hanya karena keterlibatannya pada organisasi tersebut, melainkan meninggalkan pekerjaan dalam waktu yang lama.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya menegaskan PNS yang tergabung dalam struktur HTI harus segera mengundurkan diri. Meski demikian, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak/juknis) mengenai tindak lanjut Perpu 2/2017 tersebut.

Dalam Perpu itu, pemerintah melarang kegiatan HTI karena ormas tersebut dianggap anti-Pancasila.(*)

Sumber: ANTARA

#Tri Rismaharini #Wali Kota Surabaya #PNS #HTI #Ormas Radikal
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Gaji Seluruh PPPK Bakal Ditanggung APBN
Skema pembiayaan tersebut, menjadi salah satu poin penting yang selama ini diperjuangkan Komisi II DPR RI, mengingat kepastian penghasilan merupakan kebutuhan mendasar bagi tenaga PPPK.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 12 November 2026
Gaji Seluruh PPPK Bakal Ditanggung APBN
Indonesia
Total 150 Ribu Formasi CPNS Dibuka November 2026, Peluang Fresh Graduate Lulus Lebih Besar!
Pemerintah menyiapkan sekitar 150 ribu formasi CPNS 2026 yang ditargetkan diumumkan pada November. Rekrutmen difokuskan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo dan memberi peluang bagi fresh graduate.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 November 2026
Total 150 Ribu Formasi CPNS Dibuka November 2026, Peluang Fresh Graduate Lulus Lebih Besar!
Indonesia
Panduan Lengkap Pendaftaran CPNS: Syarat, Jadwal, Cara Daftar, dan Rincian Gaji
Pendaftaran CPNS segera dibuka! Cek panduan lengkap mulai dari syarat, dokumen, jadwal, cara daftar di SSCASN, hingga rincian gaji PNS terbaru
Angga Yudha Pratama - Minggu, 08 November 2026
Panduan Lengkap Pendaftaran CPNS: Syarat, Jadwal, Cara Daftar, dan Rincian Gaji
Indonesia
Pembayaran Gaji PNS Melalui Koperasi Merah Putih Sudah Diusulkan ke Kemenkeu
"Sudah diajukan ke Kementerian Keuangan," kata Ferry seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Pembayaran Gaji PNS Melalui Koperasi Merah Putih Sudah Diusulkan ke Kemenkeu
Indonesia
Pemerintah Pusat Butuh Rp 31,1 Triliun Ambil Alih Gaji PPPK Paruh Waktu dari Pemda
Peawai pemerintah daerah yang PPPK yang dibayar dari daerah, nanti akan diberikan kesempatan menjadi pegawai negeri (PNS) yang dibayar oleh pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 14 September 2026
Pemerintah Pusat Butuh Rp 31,1 Triliun Ambil Alih Gaji PPPK Paruh Waktu dari Pemda
Indonesia
Fakta Mengejutkan Skandal Video Viral Kepsek dan Guru SD Pekalongan, CCTV Sengaja Dipasang?
Penasaran dengan kelanjutan video viral kasus asusila kepsek dan guru SD di Pekalongan? Dindikbud Kabupaten Pekalongan sudah turun tangan. Cek fakta lengkap, motif CCTV, dan sanksi tegasnya di sini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 09 September 2026
Fakta Mengejutkan Skandal Video Viral Kepsek dan Guru SD Pekalongan, CCTV Sengaja Dipasang?
Indonesia
DPR Desak Pengangkatan PNS Harus Utamakan Buat Guru, Termasuk Pengelola Perpustakaan
Terdapat rencana pengalihan lebih dari 230.000 PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Selain itu sekitar 900.000 PPPK penuh waktu akan mengikuti proses seleksi pada awal tahun 2027
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 31 Agustus 2026
DPR Desak Pengangkatan PNS Harus Utamakan Buat Guru, Termasuk Pengelola Perpustakaan
Indonesia
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp31 Triliun Ubah Status PPPK ke Pegawai Pemerintah Pusat
Pemerintah memastikan kebijakan penambahan alokasi belanja pegawai tetap berada dalam koridor kehati-hatian fiskal yang ketat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 20 Agustus 2026
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp31 Triliun Ubah Status PPPK ke Pegawai Pemerintah Pusat
Indonesia
Kesempatan Guru PPPK Jadi PNS Terbuka Lebar, DPR dan Pemerintah Sepakati Skema UU ASN
Proses pengangkatan guru PPPK menjadi PNS mencakup cakupan luas, meliputi guru sekolah umum, guru madrasah negeri, hingga pendidik Taman Kanak-Kanak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 20 Agustus 2026
Kesempatan Guru PPPK Jadi PNS Terbuka Lebar, DPR dan Pemerintah Sepakati Skema UU ASN
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Dikabarkan Mau Hapus Utang Pensiunan PNS
Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan mau menghapus utang pensiunan PNS. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Sabtu, 23 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Dikabarkan Mau Hapus Utang Pensiunan PNS
Bagikan