Ribuan Buruh Kembali Turun ke Jalan, Tuntut UMP hingga Pertanyakan UU Cipta Kerja

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 08 Desember 2021
Ribuan Buruh Kembali Turun ke Jalan, Tuntut UMP hingga Pertanyakan UU Cipta Kerja

Ribuan buruh kembali menggelar aksi di seputaran Monas, Jakarta Pusat, Rabu (8/12). (Foto: MP/Kanugrahan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ribuan buruh kembali menggelar aksi di seputaran Monas, Jakarta Pusat. Titik aksi terpusat di dekat Mahkamah Konstitusi (MK) dan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/12).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, para buruh turun ke jalan untuk mempertanyakan mengenai putusan MK terkait uji formil UU Cipta Kerja dan menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP).

Said Iqbal mengatakan, buruh menagih janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait peninjauan ulang UMP DKI.

Baca Juga:

UMK Solo Resmi Disahkan, Serikat Buruh Hanya Bisa Pasrah

"Selain memerhatikan asas-asas hukum, beliau (Anies Baswedan) juga menyampaikan asas keadilan. Harapan kami Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan sudah merevisi UMP DKI tahun 2022 dan mengumumkan nilai kenaikan," tuturnya.

Menurut Said Iqbal, ada juga beberapa poin pertanyaan buruh yang akan diajukan ke MK soal putusan UU Cipta Kerja.

Pertama, apa yang dimaksud oleh MK tentang inkonstitusional bersyarat.

"Kemudian, apa yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi dengan keputusan cacat formil. Ketiga, apa yang dimaksud dengan amar keputusan Mahkamah Konstitusi butir 4 dan 7," jelas Said.

Lalu mempertanyakan, apakah PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengubahan termasuk pengaturan upah minimum sesuai pasal 4 ayat 2-nya adalah kebijakan strategis.

Said telah mengirimkan surat pemberitahuan aksi kepada pihak keamanan.

Menurutnya, para buruh akan berkoodinasi dengan pihak keamanan dan mematuhi aturan terkait PPKM.

"Tentu kami akan berkoordinasi dengan aparat keamanan terhadap lokasi-lokasi yang akan kami tuju apakah akan diizinkan untuk langsung bersama seluruh peserta aksi atau perwakilan," jelasnya.

Baca Juga:

Buruh Ancam Mogok Kerja Jika Gubernur Khofifah Berkhianat

Polda Metro Jaya pun melakukan pengalihan lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan arus.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menerangkan, pihaknya membuat pengalihan arus lalu lintas terutama di ruas jalan menuju Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat.

Dia menjelaskan, penutupan jalan juga dilakukan di ruas Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan Gambir, Jalan Harmoni, dan seputar jalan menuju kawasan Istana Negara.

Namun demikian, pengalihan arus bersifat situasional. Seandainya peserta unjuk rasa jumlah sangat banyak tentunya akan ada penutupan jalan.

Sambodo juga memetakan kantong-kantong parkir yang diperuntukan kendaraan bus. Adapun kantong pakir disediakan di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Berdasarkan pantauan petugas di lapangan, sebagian besar buruh dari Bekasi, Tangerang, Pulogadung, Cilincing, mulai bergerak ke arah Patung Kuda dan rata-rata menumpang bus. (Knu)

Baca Juga:

Gubernur Khofifah Tidak Aspiratif, Ribuan Buruh Ancam Nginap di Gedung Grahadi

#UMP DKI #Buruh #Aksi Buruh #Demo Buruh
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Begini Progres Revisi UU Ketenagakerjaan, Bakal Jadi Inisiatif DPR
Fkus pembahasan dalam forum konsultasi yakni pengupahan, PKWT, alih daya, PHK, pesangon, waktu kerja dan waktu istirahat/cuti, dan tenaga kerja asing.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Desember 2025
Begini Progres Revisi UU Ketenagakerjaan, Bakal Jadi Inisiatif DPR
Indonesia
Ratu Belanda Maxima Cek Kualitas Hidup Buruh Pabrik Tekstil
Kedatangan Maxima bagian dari kegiatan RISE atau Reimagining Industry to Support Equality yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup para buruh di Sragen.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 25 November 2025
Ratu Belanda Maxima Cek Kualitas Hidup Buruh Pabrik Tekstil
Indonesia
KSPI Batalkan Aksi Buruh 24 November, Tunggu Keputusan Upah Minimum 2026
KSPI dan Partai Buruh menunda aksi 24 November karena pemerintah belum mengumumkan kenaikan upah minimum 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
KSPI Batalkan Aksi Buruh 24 November, Tunggu Keputusan Upah Minimum 2026
Indonesia
Antisipasi Demo Buruh, Polisi Siapkan Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jakarta
Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional terkait demo buruh menolak kenaikan upah minimum 2026 di sekitar Istana Merdeka dan Gedung DPR RI, Senin (24/11).
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
Antisipasi Demo Buruh, Polisi Siapkan Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jakarta
Indonesia
Aksi Buruh Siap Geruduk Istana dan DPR, Kenaikan Upah Rp 90 Ribu Dinilai Terlalu Rendah
KSPI dan Partai Buruh memprotes kenaikan upah minimum 2026 yang disebut hanya naik rata-rata Rp 90 ribu per bulan. Aksi digelar di Jakarta hingga daerah lain.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
Aksi Buruh Siap Geruduk Istana dan DPR, Kenaikan Upah Rp 90 Ribu Dinilai Terlalu Rendah
Indonesia
Jelang Batas Terakhir Waktu Pengumuman UMP 2026, KSPI Ultimatum Kemenaker
KSPI secara tegas menolak metode perhitungan yang digunakan Kemenaker, yang.hanya menghasilkan kenaikan sekitar 3,5–3,75 persen.
Wisnu Cipto - Kamis, 20 November 2025
Jelang Batas Terakhir Waktu Pengumuman UMP 2026, KSPI Ultimatum Kemenaker
Indonesia
Buruh Tolak Upah Minimum Naik Di Bawah Rp 100 Ribu
Pada tahun sebelumnya Presiden memberikan nilai indeks tertentu sebesar 0,8 hingga 0,9 yang ditujukan untuk memperkuat konsumsi domestik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 November 2025
Buruh Tolak Upah Minimum Naik Di Bawah Rp 100 Ribu
Indonesia
3 Opsi Buruh Terkait Kenaikan Upah Minumum
Said menolak cara perhitungan yang digunakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk kenaikan UMP tahun depan,
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 November 2025
3 Opsi Buruh Terkait Kenaikan Upah Minumum
Indonesia
Promono Belum Putuskan Kenaikan UMP Jakarta 2025 Sesuai Kemauan Buruh Rp 6 Juta
Diketahui, Senin (17/11) siang, ratusan buruh dari berbagai elemen menggelar aksi di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka menuntut Gubernur Pramono untuk kenaikan UMP 10 persen menjadi Rp 6 juta.
Frengky Aruan - Selasa, 18 November 2025
Promono Belum Putuskan Kenaikan UMP Jakarta 2025 Sesuai Kemauan Buruh Rp 6 Juta
Indonesia
Buruh Jakarta Minta Pramono Tetapkan UMP Rp 6 Juta Buat 2026
Massa ingin bertemu langsung dengan Gubernur Pramono untuk menyampaikan tuntutannya. Namun, keinginan para buruh untuk bertemu Gubernur Pramono tak terwujud.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 17 November 2025
Buruh Jakarta Minta Pramono Tetapkan UMP Rp 6 Juta Buat 2026
Bagikan