Ribuan Buruh Kembali Turun ke Jalan, Tuntut UMP hingga Pertanyakan UU Cipta Kerja

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 08 Desember 2021
Ribuan Buruh Kembali Turun ke Jalan, Tuntut UMP hingga Pertanyakan UU Cipta Kerja

Ribuan buruh kembali menggelar aksi di seputaran Monas, Jakarta Pusat, Rabu (8/12). (Foto: MP/Kanugrahan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ribuan buruh kembali menggelar aksi di seputaran Monas, Jakarta Pusat. Titik aksi terpusat di dekat Mahkamah Konstitusi (MK) dan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/12).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, para buruh turun ke jalan untuk mempertanyakan mengenai putusan MK terkait uji formil UU Cipta Kerja dan menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP).

Said Iqbal mengatakan, buruh menagih janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait peninjauan ulang UMP DKI.

Baca Juga:

UMK Solo Resmi Disahkan, Serikat Buruh Hanya Bisa Pasrah

"Selain memerhatikan asas-asas hukum, beliau (Anies Baswedan) juga menyampaikan asas keadilan. Harapan kami Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan sudah merevisi UMP DKI tahun 2022 dan mengumumkan nilai kenaikan," tuturnya.

Menurut Said Iqbal, ada juga beberapa poin pertanyaan buruh yang akan diajukan ke MK soal putusan UU Cipta Kerja.

Pertama, apa yang dimaksud oleh MK tentang inkonstitusional bersyarat.

"Kemudian, apa yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi dengan keputusan cacat formil. Ketiga, apa yang dimaksud dengan amar keputusan Mahkamah Konstitusi butir 4 dan 7," jelas Said.

Lalu mempertanyakan, apakah PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengubahan termasuk pengaturan upah minimum sesuai pasal 4 ayat 2-nya adalah kebijakan strategis.

Said telah mengirimkan surat pemberitahuan aksi kepada pihak keamanan.

Menurutnya, para buruh akan berkoodinasi dengan pihak keamanan dan mematuhi aturan terkait PPKM.

"Tentu kami akan berkoordinasi dengan aparat keamanan terhadap lokasi-lokasi yang akan kami tuju apakah akan diizinkan untuk langsung bersama seluruh peserta aksi atau perwakilan," jelasnya.

Baca Juga:

Buruh Ancam Mogok Kerja Jika Gubernur Khofifah Berkhianat

Polda Metro Jaya pun melakukan pengalihan lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan arus.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menerangkan, pihaknya membuat pengalihan arus lalu lintas terutama di ruas jalan menuju Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat.

Dia menjelaskan, penutupan jalan juga dilakukan di ruas Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan Gambir, Jalan Harmoni, dan seputar jalan menuju kawasan Istana Negara.

Namun demikian, pengalihan arus bersifat situasional. Seandainya peserta unjuk rasa jumlah sangat banyak tentunya akan ada penutupan jalan.

Sambodo juga memetakan kantong-kantong parkir yang diperuntukan kendaraan bus. Adapun kantong pakir disediakan di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Berdasarkan pantauan petugas di lapangan, sebagian besar buruh dari Bekasi, Tangerang, Pulogadung, Cilincing, mulai bergerak ke arah Patung Kuda dan rata-rata menumpang bus. (Knu)

Baca Juga:

Gubernur Khofifah Tidak Aspiratif, Ribuan Buruh Ancam Nginap di Gedung Grahadi

#UMP DKI #Buruh #Aksi Buruh #Demo Buruh
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
UMR 2027 Diusulkan Naik 9,5 Persen, Tidak Akan Bikin Pengusaha Bangkrut
Faktor yang mempengaruhi PHK dan penutupan usaha/industri dalam setahun terakhir, salah satunya kondisi perekonomian dan geopolitik dunia, terutama bagi perusahaan yang berorientasi pada ekspor.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
UMR 2027 Diusulkan Naik 9,5 Persen, Tidak Akan Bikin Pengusaha Bangkrut
Indonesia
Aturan PHK Makin Ketat, Pekerja Wajib Tahu Ini
UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur tahapan selanjutnya apabila dari perundingan bipartit tersebut tidak ditemukan kesepakatan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Oktober 2026
Aturan PHK Makin Ketat, Pekerja Wajib Tahu Ini
Berita Foto
Aksi Demo Buruh Tuntut Sahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan di Jakarta
Massa buruh melakukan long march saat aksi unjuk rasa menuntuk sahkan RUU Ketenagakerjaan di Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 24 September 2026
Aksi Demo Buruh Tuntut Sahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan di Jakarta
Indonesia
Demo Buruh di Jakarta 24 September 2026, Dishub Minta Pengguna Jalan Hindari 3 Kawasan ini
Demo buruh di Jakarta pada Kamis (24/9) akan diikuti ribuan orang. Ada beberapa ruas jalan yang bisa dihindari.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
Demo Buruh di Jakarta 24 September 2026, Dishub Minta Pengguna Jalan Hindari 3 Kawasan ini
Indonesia
Demo Buruh 24 September, Polda Metro Kerahkan 1.550 Personel dan Siapkan Jalur Alternatif
Polda Metro Jaya mengerahkan 1.550 personel untuk mengawal demo buruh 24 September di Jakarta. Simak titik perhatian dan jalur alternatif yang disiapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 September 2026
Demo Buruh 24 September, Polda Metro Kerahkan 1.550 Personel dan Siapkan Jalur Alternatif
Indonesia
Demo Buruh 24 September 2026, Transjakarta Siapkan Penyesuaian Rute secara Situasional
Ribuan buruh akan menggelar demo di Jakarta pada Kamis (24/9). Transjakarta pun melakukan penyesuaian rute.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
Demo Buruh 24 September 2026, Transjakarta Siapkan Penyesuaian Rute secara Situasional
Indonesia
Buruh Berikan Draf Sandingan RUU Perlindungan Tenagakerja, Ingin Semua Jenis Perkerjaan Diakomodir
Masih terdapat sejumlah hal yang harus diperbaiki dan ditambahkan. Salah satunya adalah ruang lingkup definisi pekerja yang dinilai masih terlalu berorientasi pada pekerja manufaktur.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Buruh Berikan Draf Sandingan RUU Perlindungan Tenagakerja, Ingin Semua Jenis Perkerjaan Diakomodir
Berita Foto
Audiensi Pimpinan DPR dengan Serikat Buruh Bahas RUU Ketenagakerjaan
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima naskah dari Ketua KRPI Rieke Diah Pitaloka di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 13 Agustus 2026
Audiensi Pimpinan DPR dengan Serikat Buruh Bahas RUU Ketenagakerjaan
Indonesia
Said Iqbal Ingatkan DPR dan Pemerintah tidak Terburu-buru Bahas RUU Ketenagakerjaan, jangan Seperti UU Ciptaker
Said meminta kualitas aturan dan keterlibatan buruh tetap menjadi prioritas.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
Said Iqbal Ingatkan DPR dan Pemerintah tidak Terburu-buru Bahas RUU Ketenagakerjaan, jangan Seperti UU Ciptaker
Indonesia
18 Serikat Buruh Sambangi Cak Imin, Bawa Draft UU Baru untuk Lindungi Pekerja
Cak Imin menerima draft RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia yang terdiri atas 18 serikat buruh nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 10 Agustus 2026
18 Serikat Buruh Sambangi Cak Imin, Bawa Draft UU Baru untuk Lindungi Pekerja
Bagikan