Ribuan Buruh Kembali Turun ke Jalan, Tuntut UMP hingga Pertanyakan UU Cipta Kerja

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 08 Desember 2021
Ribuan Buruh Kembali Turun ke Jalan, Tuntut UMP hingga Pertanyakan UU Cipta Kerja

Ribuan buruh kembali menggelar aksi di seputaran Monas, Jakarta Pusat, Rabu (8/12). (Foto: MP/Kanugrahan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ribuan buruh kembali menggelar aksi di seputaran Monas, Jakarta Pusat. Titik aksi terpusat di dekat Mahkamah Konstitusi (MK) dan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/12).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, para buruh turun ke jalan untuk mempertanyakan mengenai putusan MK terkait uji formil UU Cipta Kerja dan menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP).

Said Iqbal mengatakan, buruh menagih janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait peninjauan ulang UMP DKI.

Baca Juga:

UMK Solo Resmi Disahkan, Serikat Buruh Hanya Bisa Pasrah

"Selain memerhatikan asas-asas hukum, beliau (Anies Baswedan) juga menyampaikan asas keadilan. Harapan kami Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan sudah merevisi UMP DKI tahun 2022 dan mengumumkan nilai kenaikan," tuturnya.

Menurut Said Iqbal, ada juga beberapa poin pertanyaan buruh yang akan diajukan ke MK soal putusan UU Cipta Kerja.

Pertama, apa yang dimaksud oleh MK tentang inkonstitusional bersyarat.

"Kemudian, apa yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi dengan keputusan cacat formil. Ketiga, apa yang dimaksud dengan amar keputusan Mahkamah Konstitusi butir 4 dan 7," jelas Said.

Lalu mempertanyakan, apakah PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengubahan termasuk pengaturan upah minimum sesuai pasal 4 ayat 2-nya adalah kebijakan strategis.

Said telah mengirimkan surat pemberitahuan aksi kepada pihak keamanan.

Menurutnya, para buruh akan berkoodinasi dengan pihak keamanan dan mematuhi aturan terkait PPKM.

"Tentu kami akan berkoordinasi dengan aparat keamanan terhadap lokasi-lokasi yang akan kami tuju apakah akan diizinkan untuk langsung bersama seluruh peserta aksi atau perwakilan," jelasnya.

Baca Juga:

Buruh Ancam Mogok Kerja Jika Gubernur Khofifah Berkhianat

Polda Metro Jaya pun melakukan pengalihan lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan arus.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menerangkan, pihaknya membuat pengalihan arus lalu lintas terutama di ruas jalan menuju Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat.

Dia menjelaskan, penutupan jalan juga dilakukan di ruas Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan Gambir, Jalan Harmoni, dan seputar jalan menuju kawasan Istana Negara.

Namun demikian, pengalihan arus bersifat situasional. Seandainya peserta unjuk rasa jumlah sangat banyak tentunya akan ada penutupan jalan.

Sambodo juga memetakan kantong-kantong parkir yang diperuntukan kendaraan bus. Adapun kantong pakir disediakan di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Berdasarkan pantauan petugas di lapangan, sebagian besar buruh dari Bekasi, Tangerang, Pulogadung, Cilincing, mulai bergerak ke arah Patung Kuda dan rata-rata menumpang bus. (Knu)

Baca Juga:

Gubernur Khofifah Tidak Aspiratif, Ribuan Buruh Ancam Nginap di Gedung Grahadi

#UMP DKI #Buruh #Aksi Buruh #Demo Buruh
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dorong Regulasi Upah Buruh tak Bergantung UMR, tapi Omzet Perusahaan
Perusahaan besar dengan omzet miliaran rupiah semestinya mampu memberi upah lebih baik.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
DPR Dorong Regulasi Upah Buruh tak Bergantung UMR, tapi Omzet Perusahaan
Indonesia
Rumus Kenaikan UMP 2026 Ditargetkan Kelar November, Pemerintah Bakal Merujuk Putusan MK 168
Menaker juga memastikan bahwa dalam penetapan kenaikan upah minimum, pemerintah akan merujuk pada Keputusan MK Nomor 168
Angga Yudha Pratama - Senin, 13 Oktober 2025
Rumus Kenaikan UMP 2026 Ditargetkan Kelar November, Pemerintah Bakal Merujuk Putusan MK 168
Berita Foto
Audiensi Pimpinan DPR dengan Serikat Pekerja Buruh Bahas Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah), Saan Mustopa (kiri) dan Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini (kanan) memimpin rapat audiensi dengan serikat pekerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 30 September 2025
Audiensi Pimpinan DPR dengan Serikat Pekerja Buruh Bahas Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan
Indonesia
Susun UU Ketenagakerjaan Baru, DPR Janji Libatkan Buruh
DPR akan membuat undang-undang baru tenaga kerja sesuai dengan putusan MK
Wisnu Cipto - Selasa, 30 September 2025
Susun UU Ketenagakerjaan Baru, DPR Janji Libatkan Buruh
Indonesia
DPR Janji Bikin UU Baru Ketenagakerjaan, Ada 17 Isu Baru Diminta Buruh
Petinggi Partai Buruh Said Salahudin menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 memerintahkan agar adanya pembentukan UU baru tentang Ketenagakerjaan, bukan revisi terhadap UU yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 September 2025
DPR Janji Bikin UU Baru Ketenagakerjaan, Ada 17 Isu Baru Diminta Buruh
Berita Foto
Aksi Demo Buruh KSPI dan Partai Buruh di Depan Gedung DPR Desak RUU Ketenagakerjaan
Aksi unjuk rasa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (22/9/2025).
Didik Setiawan - Senin, 22 September 2025
Aksi Demo Buruh KSPI dan Partai Buruh di Depan Gedung DPR Desak RUU Ketenagakerjaan
Indonesia
Buruh Kepung Gedung MPR/DPR Hari ini (22/9), Tolak Upah Murah dan Minta Sistem Outsourcing Dihapus
Ribuan buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung MPR/DPR RI, Senin (22/9). Mereka menolak upah murah dan meminta sistem outsourcing dihapus.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Buruh Kepung Gedung MPR/DPR Hari ini (22/9), Tolak Upah Murah dan Minta Sistem Outsourcing Dihapus
Indonesia
Polda Sulawesi Selatan Tetapkan 11 Tersangka Pembakaran Gedung DPRD, Petugas Kebersihan Diduga Ikut Terlibat
Dari 11 pelaku yang ditetapkan tersangka ini didominasi warga dengan mayoritas pekerja buruh hingga petugas kebersihan, sedangkan lainnya wiraswasta dan dua mahasiswa.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Polda Sulawesi Selatan Tetapkan 11 Tersangka Pembakaran Gedung DPRD, Petugas Kebersihan Diduga Ikut Terlibat
Indonesia
6 Orang Tokoh Buruh Bakal Masuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Bakal Diumumkan Presiden Dalam 2 Pekan
Andi Gani yang didampingi Presiden Partai Buruh Sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, mereka tidak bersedia menjadi pejabat tinggi negara setingkat menteri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
6 Orang Tokoh Buruh Bakal Masuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Bakal Diumumkan Presiden Dalam 2 Pekan
Indonesia
Upah Minimum, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Outsourcing, Cuti dan Pesangon Masih Jadi Masalah Bagi Buruh di Indonesia
Hubungan industrial yang harmonis saja tidak cukup. Dunia kerja Indonesia perlu bergerak ke arah hubungan industrial transformatif dengan produktivitas sebagai kunci utama, kata Yassierli, menekankan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
Upah Minimum, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Outsourcing, Cuti dan Pesangon Masih Jadi Masalah Bagi Buruh di Indonesia
Bagikan