Buruh Ancam Mogok Kerja Jika Gubernur Khofifah Berkhianat

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 30 November 2021
Buruh Ancam Mogok Kerja Jika Gubernur Khofifah Berkhianat

Buruh saat bertahan di Jalan Basuki Rahmad Surabaya. Foto: MP/Budi Lentera

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Massa buruh yang tetap bertahan di depan gedung Negara Grahadi, Surabaya, akhirnya ditemui oleh Sekda Provinsi Jawa Timur, Heru Cahyono.

Korlap aksi buruh, Jazuli mengatakan, dari pertemuan itu ada beberapa kesepakatan dari pimpinan-pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Jawa Timur di antaranya, Gubernur Jatim mengakomodir kenaikan UMK 2022 seluruh Kab/Kota.

Baca Juga

Gubernur Khofifah Tidak Aspiratif, Ribuan Buruh Ancam Nginap di Gedung Grahadi

"Perusahaan yang tidak mampu membayar UMK dapat mengajukan penangguhan pembayaran UMK tahun 2022," kata Jazuli.

Kenaikan upah tahun 2022, lanjut Jazuli, juga akan diputus Gubernur Jatim, Khofifah pada malam ini.

"Tapi, jika Gubernur Jawa Timur kembali mengkhianati buruh, maka buruh akan melakukan mogok kerja masal pada tanggal 6, 7, 8 Desember 2021," tutup Jazuli.

Usai melakukan pertemuan tersebut, ribuan buruh yang semula bertahan di depan Grahadi, jalan Gubernur Suryo, justru bergeser dan memblokade jalan Basuki Rahmat Surabaya. Alhasil, kemacetan berdampak pada jalan jalan protokol di Surabaya.

Buruh saat bertahan di Jalan Basuki Rahmad Surabaya
Buruh saat bertahan di Jalan Basuki Rahmad Surabaya. Foto: MP/Budi Lentera

Namun, pada pukul 19.30, setelah dilakukan tindakan secara persuasif oleh pihak kepolisian, akhirnya massa membubarkan diri, namun sebag6ain ada yang kembali di Grahadi untuk menunggu hasil keputusan Khofifah.

Sementara itu. Kapolrestabes Surabaya, Kombes Akmad Yusep Gunawan menyampaikan, jika aksi buruh hari ini berjalan kondusif.

"Untuk aksi hari ini yang dilakukan oleh serikat buruh dan para pekerja. Sejak pukul 08.00 hingga malam ini secara umum berjalan kondusif, dan semua bisa dikendalikan. Hanya terjadi kemacetan saja," kata Yusep Gunawan.

Yusep menambahkan massa buruh yang datang hari ini, berasal dari Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Tuban, Lamongan dan Gresik.

"Dan alhamdulillah tadi berkomitmen untuk membubarkan secara baik. Dan saat ini kepolisian mengantar buruh ke Sidoarjo, Gresik, maupun Pasuruan, Mojokerto. Kami mohon maaf kepada masyarakat Kota Surabaya yang terganggu aktivitasnya atas kegiatan aksi buruh. Namun tetap kita jaga gotong royong dan kebersamaan untuk menjaga Kamtibmas," tutup Yusep. (Budi Lentera/ Surabaya)

Baca Juga

UMK Solo Cuma Naik 1 Persen, Gibran: Cukup Oke Dibandingkan Kota Lain

#Buruh #Demo Buruh #Khofifah Indar Parawansa
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
BPS Laporkan Rata-Rata Upah Buruh Pada 2025 Sebesar Rp 3,33 Juta Rupiah
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada November 2025 sebesar 4,74 persen, turun 0,11 persen poin dibanding Agustus 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Februari 2026
BPS Laporkan Rata-Rata Upah Buruh Pada 2025 Sebesar Rp 3,33 Juta Rupiah
Indonesia
Kurator Sritex Segera Lelang Aset Tanah dan Mesin, Janji Duit Buat Bayar Pesangon Buruh
Proses ini terkendala banyaknya item aset, termasuk ribuan mesin yang harus diunggah ke laman resmi KPKNL, serta status sebagian tanah yang masih terikat hak tanggungan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 02 Februari 2026
Kurator Sritex Segera Lelang Aset Tanah dan Mesin, Janji Duit Buat Bayar Pesangon Buruh
Indonesia
Rabu Lusa Buruh Geruduk Istana, Bawa 3 Isu Besar
Demonstrasi dipusatkan di Istana Negara dengan titik kumpul di Patung Kuda pukul 10.00 WIB, melibatkan ribuan buruh dari Jakarta, Jawa Barat, hingga Jawa Timur
Wisnu Cipto - Senin, 26 Januari 2026
Rabu Lusa Buruh Geruduk Istana, Bawa 3 Isu Besar
Indonesia
Maidi Resmi Tersangka OTT KPK, Khofifah Tunjuk F Bagus Jadi Plt Walkot Madiun
Wali Kota Madiun Maidi resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang berlangsung Senin (19/1) lalu.
Wisnu Cipto - Rabu, 21 Januari 2026
Maidi Resmi Tersangka OTT KPK, Khofifah Tunjuk F Bagus Jadi Plt Walkot Madiun
Indonesia
Upah Dinilai Tak Cukup untuk Hidup di Jakarta, Bos Buruh: Kami Kerja tapi Tetap Nombok
Buruh menggelar aksi demo menuntut kenaikan UMP DKI Jakarta 2026. KSPI menilai upah Rp 5,73 juta terlalu kecil dan tidak sesuai biaya hidup ibu kota.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Upah Dinilai Tak Cukup untuk Hidup di Jakarta, Bos Buruh: Kami Kerja tapi Tetap Nombok
Indonesia
Buruh akan Demo Serentak Kamis (15/1), Tuntut Revisi UMP DKI dan RUU Ketenagakerjaan
Ratusan buruh akan menggelar aksi serentak di Jakarta pada Kamis (15/1). Sejumlah tuntutan bakal dilayangkan, termasuk revisi UMP DKI.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Buruh akan Demo Serentak Kamis (15/1), Tuntut Revisi UMP DKI dan RUU Ketenagakerjaan
Indonesia
Gubernur Pramono Jawab Tuntutan Buruh soal Subsidi Upah Rp 200 Ribu
Penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp 5,73 juta ditolak buruh. Gubernur Pramono Anung menegaskan tidak akan memberi subsidi upah dari APBD.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Gubernur Pramono Jawab Tuntutan Buruh soal Subsidi Upah Rp 200 Ribu
Indonesia
Buruh Demo Depan Istana Negara Minta Penaikan UMP 2026, Polisi Ingatkan untuk tak Provokasi
Aksi ini akan diikuti ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jakarta dengan konvoi sepeda motor.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Buruh Demo Depan Istana Negara Minta Penaikan UMP 2026, Polisi Ingatkan untuk tak Provokasi
Indonesia
Aksi Tolak UMP Jakarta 2026 Terus Berlanjut, Gubernur DKI Pramono Anung: Nominal Diputuskan dari Aspirasi Buruh dan Pengusaha
Aksi buruh menolak UMP Jakarta 2026 Rp 5,72 juta terus berlanjut. Gubernur DKI Pramono Anung menjelaskan dasar penetapan sesuai PP Nomor 49 Tahun 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 30 Desember 2025
Aksi Tolak UMP Jakarta 2026 Terus Berlanjut, Gubernur DKI Pramono Anung: Nominal Diputuskan dari Aspirasi Buruh dan Pengusaha
Indonesia
Tolak UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum
Penetapan UMP Jakarta 2026 mendapat penolakan. Para buruh siap mengambil jalur hukum untuk menolak kebijakan tersebut.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Tolak UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum
Bagikan