Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Potensi PHK massal membayangi industri komponen otomotif Jawa Timur setelah dua perusahaan asal Jepang berencana memindahkan lini produksi mereka ke Vietnam.
Menanggapi ancaman kehilangan pekerjaan bagi ribuan buruh tersebut, pemerintah bersama serikat pekerja langsung mengambil langkah taktis lewat jalur negosiasi.
Baca juga:
DPR Titip Pesan ke Said Iqbal, Fokus Bereskan PHK hingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengonfirmasi proses negosiasi aktif sedang berjalan antara serikat buruh dan pihak manajemen.
Ancaman pengurangan tenaga kerja ini menyasar sekitar 4.000 buruh di wilayah Pasuruan dan Mojokerto. Rencana relokasi pabrik komponen otomotif ke Vietnam memicu kondisi tidak pasti tersebut.
Negosiasi Intensif Hadapi Relokasi Pabrik
Said Iqbal menjelaskan peluang pembatalan relokasi masih terbuka lebar asalkan komunikasi dengan pihak prinsipal berjalan lancar.
Memang agak besar, tapi kalau kita bisa meyakinkan mereka, prinsipal di Jepang, kemungkinan pindah ke Vietnam itu tidak akan dilakukan,
ungkap Said Iqbal saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 2026 di Jakarta, Selasa (23/6).
Manajemen memproyeksikan perpindahan lini produksi tersebut baru berjalan dalam jangka waktu satu hingga dua tahun ke depan. Waktu paruh ini memunculkan optimisme bagi perwakilan buruh untuk membalikkan keadaan.
Said Iqbal enggan membeberkan identitas resmi kedua korporasi otomotif tersebut dan hanya menyebut inisial PT J dan PT S.
Skala operasional PT J sendiri mencakup 7.000 pekerja, dengan proyeksi awal pengurangan mencapai 4.000 orang. Namun, angka tersebut dinilai masih berupa taktik negosiasi awal dari pihak manajemen.
Pemerintah Siapkan Strategi Khusus Penyelamatan Buruh
Kementerian Ketenagakerjaan menaruh perhatian penuh terhadap isu krusial ini. Pemerintah berkomitmen penuh mencari titik temu terbaik demi melindungi nasib para pekerja lokal.
Baca juga:
Buruh Terancam PHK, Said Iqbal Janji Keluar dari Zona Nyaman Istana
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan kesiapan kementerian dalam mengawal kasus ini lewat pendekatan yang spesifik. Pemerintah mengutamakan ruang dialog bipartit sebelum mengambil langkah intervensi lebih jauh.
"Satu per satu, nanti case, tiap kasus ini kan berbeda-beda penanganannya. Ada mendorong bipartit dulu, ada harus datangi, ada harus panggil manajemennya, dan seterusnya," ujar Yassierli.
