Gubernur Khofifah Tidak Aspiratif, Ribuan Buruh Ancam Nginap di Gedung Grahadi

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 30 November 2021
Gubernur Khofifah Tidak Aspiratif, Ribuan Buruh Ancam Nginap di Gedung Grahadi

Ribuan buruh dari berbagai Kabupaten/Kota di Jawa Timur kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa, (30/11) sore. Foto: MP/Budi Lentera

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ribuan buruh dari berbagai Kabupaten/Kota di Jawa Timur kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa, (30/11) sore.

Aksi yang menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) ini merupakan hari ketiga. Sebagian massa didominasi dari wilayah Ring 1, seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Pasuruan.

Baca Juga

Satu Barisan dengan Buruh, Anies Mengaku Berjuang Naikkan Lagi UMP DKI

Selain membawa spanduk-spanduk, para buruh juga menyalakan flare saat melakukan Long March saat menuju gedung Grahadi.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim, Ahmad Fauzi mengatakan, aksi akan terus dilakukan sampai ada keputusan dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

"Persoalannya, sampai sekarang gubernur tidak mau menemui buruh. Hari ini kita akan bertahan sampai malam, jika perlu menginap jika tetap tidak ditemui," kata Ahmad Fauzi.

Ribuan buruh dari berbagai Kabupaten/Kota di Jawa Timur kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa, (30/11) sore. Foto: MP/Budi Lentera

Ia menyebut, massa kali ini jumlahnya lebih banyak, yakni sekitar 50 ribu buruh. "Mudah-mudahan hari ini Ibu Gubernur merenung dan nanti malam akan memutuskan dan segera menandatanganinya penetapan UMP," lanjut Fauzi.

Baca Juga

Buruh Gelar Aksi di Kantor Jokowi, 1.499 Personel Gabungan Disiagakan

Senada dikatakan Jazuli, salah satu korlap aksi, ia mengatakan bahwa buruh telah kecewa dengan sikap Gubernur Khofifah yang tidak aspiratif. Pada aksi Senin (29/11), gubernur tidak berkenan menemui buruh yang melakukan aksi demonstrasi.

“Padahal rencana demo sudah kami beritahukan jauh-jauh hari kepada pihak Kepolisian Polda Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” kata dia.

Sementara dalam aksi ini, ada 3.600 aparat gabungan dikerahkan untuk melakukan pengamanan.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan mengatakan, meski jumlah personel pengamanan aksi kali ini ditambah, Yusep menekankan kepada petugas untuk melakukan tindakan humanis dan simpatik. (Budi Lentera/Surabaya)

Baca Juga

Demo Buruh di Balai Kota DKI Diwarnai Pelemparan ke Petugas Satpol PP dan Polisi

#Buruh #Demo Buruh #Khofifah Indar Parawansa
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
BPS Laporkan Rata-Rata Upah Buruh Pada 2025 Sebesar Rp 3,33 Juta Rupiah
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada November 2025 sebesar 4,74 persen, turun 0,11 persen poin dibanding Agustus 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Februari 2026
BPS Laporkan Rata-Rata Upah Buruh Pada 2025 Sebesar Rp 3,33 Juta Rupiah
Indonesia
Kurator Sritex Segera Lelang Aset Tanah dan Mesin, Janji Duit Buat Bayar Pesangon Buruh
Proses ini terkendala banyaknya item aset, termasuk ribuan mesin yang harus diunggah ke laman resmi KPKNL, serta status sebagian tanah yang masih terikat hak tanggungan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 02 Februari 2026
Kurator Sritex Segera Lelang Aset Tanah dan Mesin, Janji Duit Buat Bayar Pesangon Buruh
Indonesia
Rabu Lusa Buruh Geruduk Istana, Bawa 3 Isu Besar
Demonstrasi dipusatkan di Istana Negara dengan titik kumpul di Patung Kuda pukul 10.00 WIB, melibatkan ribuan buruh dari Jakarta, Jawa Barat, hingga Jawa Timur
Wisnu Cipto - Senin, 26 Januari 2026
Rabu Lusa Buruh Geruduk Istana, Bawa 3 Isu Besar
Indonesia
Maidi Resmi Tersangka OTT KPK, Khofifah Tunjuk F Bagus Jadi Plt Walkot Madiun
Wali Kota Madiun Maidi resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang berlangsung Senin (19/1) lalu.
Wisnu Cipto - Rabu, 21 Januari 2026
Maidi Resmi Tersangka OTT KPK, Khofifah Tunjuk F Bagus Jadi Plt Walkot Madiun
Indonesia
Upah Dinilai Tak Cukup untuk Hidup di Jakarta, Bos Buruh: Kami Kerja tapi Tetap Nombok
Buruh menggelar aksi demo menuntut kenaikan UMP DKI Jakarta 2026. KSPI menilai upah Rp 5,73 juta terlalu kecil dan tidak sesuai biaya hidup ibu kota.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Upah Dinilai Tak Cukup untuk Hidup di Jakarta, Bos Buruh: Kami Kerja tapi Tetap Nombok
Indonesia
Buruh akan Demo Serentak Kamis (15/1), Tuntut Revisi UMP DKI dan RUU Ketenagakerjaan
Ratusan buruh akan menggelar aksi serentak di Jakarta pada Kamis (15/1). Sejumlah tuntutan bakal dilayangkan, termasuk revisi UMP DKI.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Buruh akan Demo Serentak Kamis (15/1), Tuntut Revisi UMP DKI dan RUU Ketenagakerjaan
Indonesia
Gubernur Pramono Jawab Tuntutan Buruh soal Subsidi Upah Rp 200 Ribu
Penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp 5,73 juta ditolak buruh. Gubernur Pramono Anung menegaskan tidak akan memberi subsidi upah dari APBD.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Gubernur Pramono Jawab Tuntutan Buruh soal Subsidi Upah Rp 200 Ribu
Indonesia
Buruh Demo Depan Istana Negara Minta Penaikan UMP 2026, Polisi Ingatkan untuk tak Provokasi
Aksi ini akan diikuti ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jakarta dengan konvoi sepeda motor.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Buruh Demo Depan Istana Negara Minta Penaikan UMP 2026, Polisi Ingatkan untuk tak Provokasi
Indonesia
Aksi Tolak UMP Jakarta 2026 Terus Berlanjut, Gubernur DKI Pramono Anung: Nominal Diputuskan dari Aspirasi Buruh dan Pengusaha
Aksi buruh menolak UMP Jakarta 2026 Rp 5,72 juta terus berlanjut. Gubernur DKI Pramono Anung menjelaskan dasar penetapan sesuai PP Nomor 49 Tahun 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 30 Desember 2025
Aksi Tolak UMP Jakarta 2026 Terus Berlanjut, Gubernur DKI Pramono Anung: Nominal Diputuskan dari Aspirasi Buruh dan Pengusaha
Indonesia
Tolak UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum
Penetapan UMP Jakarta 2026 mendapat penolakan. Para buruh siap mengambil jalur hukum untuk menolak kebijakan tersebut.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Tolak UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum
Bagikan