Demo Buruh di Balai Kota DKI Diwarnai Pelemparan ke Petugas Satpol PP dan Polisi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 29 November 2021
Demo Buruh di Balai Kota DKI Diwarnai Pelemparan ke Petugas Satpol PP dan Polisi

Buruh saat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (18/11). (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Buruh dari berbagai wilayah Jakarta kembali menggeruduk Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/11). Buruh kecewa soal penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 yang ditetapkan Pemprov DKI karena dinilai terlalu kecil.

Terjadi aksi saling dorong antara elemen buruh dengan aparat keamanan di depan kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebut. Aksi saling dorong terjadi lantaran massa memaksa agar jumlah perwakilan mereka yang masuk menemui Anies tidak dibatasi.

Tak hanya dorong, massa unjuk rasa juga sempat melempari petugas dari Satpol PP dan aparat polisi dengan botol plastik bekas air mineral.

Baca Juga:

Buruh Gelar Aksi di Kantor Jokowi, 1.499 Personel Gabungan Disiagakan

"Tolong perwakilan kami yang masuk ada juga yang ikut mendampingi, sehingga tidak hanya ketua seorang," teriak salah seorang buruh di atas mobil komando.

Namun begitu, petugas pun tidak menghiraukan hingga akhirnya menyulut massa buruh yang ada. Beberapa mereka pun meneriaki aparat, bahkan mengumpat hingga aksi memaksa masuk dan saling dorong pun tidak terhindarkan.

Namun begitu, beruntung aksi buruh tersebut dapat dihentikan aparat kemanan, hingga akhirnya demo pun dapat berjalan dengan tertib kembali. Massa pun meminta Gubernur Anies untuk menerima perwakilan buruh untuk menyampaikan tuntutan.

Baca Juga:

Hari Ini Buruh Kembali Geruduk Kantor Anies

Diketahui sebelumnya, massa buruh dari sejumlah elemen berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Mereka menolak kenaikan UMP DKI Tahun 2022 0,8 persen atau senilai Rp 37.749.

Menurut buruh, penetapan UMP DKI Tahun 2022 tersebut tidak berkekuatan hukum. Hal itu terkait adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Mereka juga menuntut Pemprov DKI untuk menaikan UMP Jakarta tahun 2022 sebesar 10 persen. (Asp)

Baca Juga:

Buruh Ancam Demo Berjilid-jilid, Wagub DKI: Sabar Kita Cari Solusi UMP

#Demo Buruh #Balai Kota DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
30 Ribu Aparat Amankan May Day 2026, Polisi Ingatkan Buruh jangan Anarkistis dan Terprovokasi
Ada dua agenda besar yang menjadi fokus pelayanan dan pengamanan aparat. Pertama, May Day Fiesta 2026 di kawasan Monas.
Dwi Astarini - Jumat, 01 Mei 2026
30 Ribu Aparat Amankan May Day 2026, Polisi Ingatkan Buruh jangan Anarkistis dan Terprovokasi
Berita Foto
Hari Perdana Kebijakan WFH ASN, Balai Kota Jakarta Lengang dari Pekerja
Suasana sepi menyelimuti ruang kantor lantai 20 Balaikota DKI Jakarta saat penerapan kebijakan WFH ASN di Jakarta, Jum'at (10/4/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 10 April 2026
Hari Perdana Kebijakan WFH ASN, Balai Kota Jakarta Lengang dari Pekerja
Indonesia
Upah Dinilai Tak Cukup untuk Hidup di Jakarta, Bos Buruh: Kami Kerja tapi Tetap Nombok
Buruh menggelar aksi demo menuntut kenaikan UMP DKI Jakarta 2026. KSPI menilai upah Rp 5,73 juta terlalu kecil dan tidak sesuai biaya hidup ibu kota.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Upah Dinilai Tak Cukup untuk Hidup di Jakarta, Bos Buruh: Kami Kerja tapi Tetap Nombok
Indonesia
Buruh akan Demo Serentak Kamis (15/1), Tuntut Revisi UMP DKI dan RUU Ketenagakerjaan
Ratusan buruh akan menggelar aksi serentak di Jakarta pada Kamis (15/1). Sejumlah tuntutan bakal dilayangkan, termasuk revisi UMP DKI.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Buruh akan Demo Serentak Kamis (15/1), Tuntut Revisi UMP DKI dan RUU Ketenagakerjaan
Indonesia
Buruh Demo Depan Istana Negara Minta Penaikan UMP 2026, Polisi Ingatkan untuk tak Provokasi
Aksi ini akan diikuti ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jakarta dengan konvoi sepeda motor.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Buruh Demo Depan Istana Negara Minta Penaikan UMP 2026, Polisi Ingatkan untuk tak Provokasi
Indonesia
Tolak UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum
Penetapan UMP Jakarta 2026 mendapat penolakan. Para buruh siap mengambil jalur hukum untuk menolak kebijakan tersebut.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Tolak UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum
Indonesia
UMP Jakarta 2026 Dianggap Terlalu Kecil, Presiden Partai Buruh: Gaji di Sudirman Lebih Kecil dari Pabrik Panci Karawang
UMP Jakarta 2026 dinilai terlalu kecil. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, bahwa gaji di Sudirman lebih kecil dibanding Karawang.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
UMP Jakarta 2026 Dianggap Terlalu Kecil, Presiden Partai Buruh: Gaji di Sudirman Lebih Kecil dari Pabrik Panci Karawang
Indonesia
Ada Demo Buruh Tolak UMP Jakarta 2026 Hari ini, Polisi Jamin tak Ada Penutupan Jalan
Demo buruh tolak UMP Jakarta 2026 akan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/12). Polisi mengatakan, tidak ada penutupan jalan.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Ada Demo Buruh Tolak UMP Jakarta 2026 Hari ini, Polisi Jamin tak Ada Penutupan Jalan
Bagikan