Respons M Taufik Dengar Giring Ingin Maju di Pilgub DKI 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 13 Juni 2022
Respons M Taufik Dengar Giring Ingin Maju di Pilgub DKI 2024

Mohammad Taufik saat memimpin Rapat Bamus di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (8/11/2021). ANTARA/HO-DPRD DKI Jakarta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha yang ingin maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2024 mendapatkan respons dari Mohamad Taufik.

Anggota DPRD DKI Jakarta itu meminta masyarakat untuk tidak meladeni ambisi bekas vokalis band Nidji itu. Menurutnya, Giring mempunyai sifat yang ambigu atau keinginannya mudah berubah-ubah.

Baca Juga

Giring Mau Jadi Gubernur DKI, Politisi PKS: Emang Punya Nyali

"Iya nggak usah diladenin, nggak usah ditanggapin. Dia memang begitu," papar M. Taufik di Jakarta, Senin (13/6).

Pasalnya, kata Taufik, beberapa waktu lalu Giring menyatakan ingin maju menjadi calon presiden (capres) dalam pertarungan Pemilihan Presiden (Pemilu) 2024. Namun, Giring mengumumkan pengunduran diri dari capres 2024.

"Habis dari RI 1 terus turun jadi DKI 1 nanti turun lagi," papar eks Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra itu.

Baca Juga

Giring Kritik Formula E, Ketua Pelaksana: Terima Kasih Motivasinya

Taufik menegaskan, ada persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin mendorong kader menjadi Cagub DKI. Syaratnya, partai politik (parpol) harus memiliki minimal 22 kursi di DPRD DKI.

Namun, jumlah kursi PSI di DPRD DKI Jakarta hanya 8 kursi. Salah satu jalan agar PSI bisa mengusung calon yakni dengan berkoalisi sama partai lain.

"Cuma tadi kalau mau nyalon gubernur kursinya musti 22," ucapnya.

Kendati demikian, Taufik mengatakan, dirinya tidak akan melarang Giring untuk ikut dalam pertarungan Pilkada DKI 2024 nanti. Sebab, hal tersebut merupakan hak setiap masyarakat. Tapi mesti diingat untuk mencalonkan diri harus ada persyaratan yang wajib dijalankan.

"Boleh aja namanya orang juga baru mau nyalon. Nyalon kan ada syaratnya," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

M Taufik: Giring Lebih Bagus Nyanyi Ketimbang Jadi Politikus

#Giring Ganesha #Politikus Partai Gerindra M Taufik #Pilkada Dki #Partai Politik #Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Indonesia
Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Gerakan Rakyat harus mengurus surat domisili tiap-tiap kantor partai, menetapkan kuota perempuan sebanyak 30 persen
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
 Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Indonesia
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
PDIP memilih tema Satyam Eva Jayate, dengan sub tema Di Sanalah Aku Berdiri, untuk Selama-lamanya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Januari 2026
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
Indonesia
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Hanya 53,3 persen publik percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Berita
Pramono Perintahkan 2 Hari Setelah Acara Bendera dan Spanduk Partai Harus Diturunkan
Pria yang akrab disapa Pram itu pun mengaku tidak peduli jika ia dikritik terkait keputusannya untuk membersihkan spanduk dan bendera partai di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Desember 2025
Pramono Perintahkan 2 Hari Setelah Acara Bendera dan Spanduk Partai Harus Diturunkan
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Bagikan