Respons M Taufik Dengar Giring Ingin Maju di Pilgub DKI 2024
Mohammad Taufik saat memimpin Rapat Bamus di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (8/11/2021). ANTARA/HO-DPRD DKI Jakarta
MerahPutih.com - Pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha yang ingin maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2024 mendapatkan respons dari Mohamad Taufik.
Anggota DPRD DKI Jakarta itu meminta masyarakat untuk tidak meladeni ambisi bekas vokalis band Nidji itu. Menurutnya, Giring mempunyai sifat yang ambigu atau keinginannya mudah berubah-ubah.
Baca Juga
Giring Mau Jadi Gubernur DKI, Politisi PKS: Emang Punya Nyali
"Iya nggak usah diladenin, nggak usah ditanggapin. Dia memang begitu," papar M. Taufik di Jakarta, Senin (13/6).
Pasalnya, kata Taufik, beberapa waktu lalu Giring menyatakan ingin maju menjadi calon presiden (capres) dalam pertarungan Pemilihan Presiden (Pemilu) 2024. Namun, Giring mengumumkan pengunduran diri dari capres 2024.
"Habis dari RI 1 terus turun jadi DKI 1 nanti turun lagi," papar eks Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra itu.
Baca Juga
Giring Kritik Formula E, Ketua Pelaksana: Terima Kasih Motivasinya
Taufik menegaskan, ada persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin mendorong kader menjadi Cagub DKI. Syaratnya, partai politik (parpol) harus memiliki minimal 22 kursi di DPRD DKI.
Namun, jumlah kursi PSI di DPRD DKI Jakarta hanya 8 kursi. Salah satu jalan agar PSI bisa mengusung calon yakni dengan berkoalisi sama partai lain.
"Cuma tadi kalau mau nyalon gubernur kursinya musti 22," ucapnya.
Kendati demikian, Taufik mengatakan, dirinya tidak akan melarang Giring untuk ikut dalam pertarungan Pilkada DKI 2024 nanti. Sebab, hal tersebut merupakan hak setiap masyarakat. Tapi mesti diingat untuk mencalonkan diri harus ada persyaratan yang wajib dijalankan.
"Boleh aja namanya orang juga baru mau nyalon. Nyalon kan ada syaratnya," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga
M Taufik: Giring Lebih Bagus Nyanyi Ketimbang Jadi Politikus
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Pramono Perintahkan 2 Hari Setelah Acara Bendera dan Spanduk Partai Harus Diturunkan
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu