Giring Mau Jadi Gubernur DKI, Politisi PKS: Emang Punya Nyali

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 13 Juni 2022
Giring Mau Jadi Gubernur DKI, Politisi PKS: Emang Punya Nyali

Ketua Umum PSI Giring Ganesha menemui Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Rumdin Loji Gandrung, Jumat (14/1). (Ismail/Jawa Tengah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Abdul Aziz menanggapi keinginan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Giring Ganesha yang ingin menjadi gubernur DKI Jakarta.

Menurutnya, Giring berhak maju di Pilgub DKI 2024 jika mantan vokalis band Nidji itu punya keberanian.

Baca Juga

Begini Respons NasDem Diajak Gabung Koalisi Semut Merah Besutan PKB-PKS

"Adalah hak setiap orang untuk memilih dan dipilih, silahkan saja jika memang cukup punya nyali," ujar Abdul Azis saat dikonfirmasi, Senin (13/6).

Abdul Aziz menilai pemimpin Jakarta harus mempunyai visi dan misi yang baik dalam membangunan Ibu Kota.

Abdul Aziz. Foto: dprd-dkijakartaprov.go.id
Abdul Aziz. Foto: dprd-dkijakartaprov.go.id

Sementara selama ini, lanjutnya, Giring hanya mengkritik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tanpa memberikan solusi.

"Jakarta butuh pimpinan yang punya visi ke depan dan dapat menghargai perbedaan bukan pimpinan yang cuma dapat bicara tanpa berbuat," cetusnya.

Baca Juga

PKS Belum Pasti Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024

Bekas Ketua Komisi B DPRD DKI itu meminta agar penerus Anies bisa bekerja keras untuk membangun Jakarta. Sebab, warga Jakarta sudah jenuh dengan pemimpin yang banyak janji.

"Masyarakat sudah lelah dan jenuh dengan pemimpin yang hanya dapat berjanji tanpa bukti," urainya.

Sebelumnya, Giring berambisi ingin menjadi gubernur DKI Jakarta, dengan maju ikut kontestasi Pilkada DKI 2024 nanti.

Saat ini, Giring tengah fokus untuk memenangkan PSI dan ingin mewujudkan cita-citanya untuk memenangkan PSI di Pemilu 2024. (Asp)

Baca Juga

PKS Minta Luhut Tak "Baperan" saat Terima Kritik

#Giring Ganesha #PSI #Pilkada Dki #Pilpres #Pemilu #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
KAHMI Jaksel menyebutkan, bahwa kader PSI salah alamat jika sebut PAM Jaya menabrak aturan soal IPO.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Aturan penonaktifan anggota DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Bagikan