Begini Respons NasDem Diajak Gabung Koalisi Semut Merah Besutan PKB-PKS

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 10 Juni 2022
Begini Respons NasDem Diajak Gabung Koalisi Semut Merah Besutan PKB-PKS

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya. (Foto: DPR.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat membentuk koalisi yang sementara disebut Koalisi Semut Merah.

Kedua partai tersebut masih membuka peluang bagi partai lain untuk memenuhi Presidential Threshold, termasuk kepada Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Baca Juga:

Politisi PPP Beberkan 3 Sosok Capres Terkuat Koalisi Indonesia Bersatu

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya menyatakan, partai besutan Surya Paloh itu kini sedang fokus menyiapkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang akan berlangsung pada 15-17 Juni 2022 mendatang.

"NasDem sejauh ini masih fokus pada Rakernas untuk mengumumkan tiga nama (capres), setelah itu baru kita akan membahas koalisi," kata Willy kepada wartawan, Jumat (10/6).

Willy melanjutkan, saat ini NasDem belum memutuskan untuk membangun koalisi. Koalisi, kata dia, akan dirajut dengan sejumlah partai politik pasca Rakernas NasDem.

"Nanti pasca Rakernas yang akan digelar pertengahan bulan ini mungkin akan ditentukan dengan siapa kita akan membangun koalisi," ujarnya.

Baca Juga:

Pembentukan Koalisi Dini Mengubah Tren di Pilpres 2024

Meski begitu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini menghargai sikap PKB-PKS yang sudah mulai membangun Koalisi Semut Merah.

"Yang penting sebuah koalisi dibangun bukan karena kelatahan atau reaktif saja. Akan lebih bagus jika sebuah koalisi dibangun atas dasar pemikiran atau kepentingan yang lebih strategis," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekjen PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, pihaknya bersama PKB akan membuka komunikasi dengan Partai Demokrat dan NasDem untuk bergabung ke dalam Koalisi Semut Merah. (Pon)

Baca Juga:

Wacana Koalisi dengan PKS, Elite PKB: Ini Bisa Jadi Magnet Baru

#Partai Nasdem #PKS #PKB #Koalisi Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
PKB Kawal Implementasi Regulasi Turunan UU Pesantren, Ingin Terjadi Transformasi
pentingnya transformasi pendidikan pesantren agar semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi global.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
PKB Kawal Implementasi Regulasi Turunan UU Pesantren, Ingin Terjadi Transformasi
Indonesia
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, memberikan apresiasi atas kinerja penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Pengasuh ponpes di Pati ditangkap. Anggota DPR RI dari fraksi PKB, Eva Monalisa, memberikan apresiasi atas langkah cepat kepolisian.
Soffi Amira - Jumat, 08 Mei 2026
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Bagikan