Politisi PPP Beberkan 3 Sosok Capres Terkuat Koalisi Indonesia Bersatu

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 09 Juni 2022
Politisi PPP Beberkan 3 Sosok Capres Terkuat Koalisi Indonesia Bersatu

Arsul Sani (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Langkah Koalisi Indonesia Baru (KIB) menatap Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 semakin mantap.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani membeberkan tiga tiga nama terkuat yang saat ini digadang-gadang akan menjadi capres dari Koalisi Indonesia Bersatu.

Baca Juga

Airlangga Akui Pembentukan KIB untuk Hilangkan Politik Identitas

Ketiga tokoh itu yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto; Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan; dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.

"Nama yang terkuatnya tiga ketua umum partai itu. Pak Airlangga, Pak Zul, sama Pak Harso. Salah satu jadi capres, yang duanya jadi cawapres, dan ketua tim pemenangan, begitu saja," kata Arsul kepada wartawan, Kamis (9/6).

Ojo Kesusu

Baca Juga KIB Respons Arahan Jokowi

Meski begitu, Arsul mengatakan, pihaknya tetap masih akan menjaring nama-nama yang dinilai potensial memenangkan Pilpres 2024.

"Bisa ada di dalam Koalisi Indonesia Bersatu, bisa juga dari luar. Jadi tidak bisa orang itu belum masuk ke partai politik, nah langsung dari capres atau cawapres. Itu semangat yang ada dari partai-partai," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya akan menyodorkan nama Ketua Umum Airlangga Hartarto ke Koalisi Indonesia Bersatu sebagai salah satu usulan capres dari partai berlambang pohon beringin tersebut.

Doli menilai kedua partai politik (parpol) lainnya, yaitu PPP dan PAN akan memaklumi usulan dari Partai Golkar tersebut. (Pon)

Dikunci

Baca Juga Ketum PAN Tanggapi Pernyataan PKS Terbuka Gabung KIB Asal Tak

#Pilpres #Pemilu #Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Bagikan