Airlangga Akui Pembentukan KIB untuk Hilangkan Politik Identitas

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 05 Juni 2022
Airlangga Akui Pembentukan KIB untuk Hilangkan Politik Identitas

Penandatangan nota kesepahaman Koalisi Indonesia Bersatu, di Jakarta, Sabtu (4/6). (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tiga ketua umum partai politik secara resmi menandatangani nota kesepahaman dibentuknya koalisi indonesia bersatu (KIB) di Jakarta, Sabtu malam, (4/6).

Penandatanganan itu dilakukan ketua umum DPP Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa dan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Baca Juga:

Ketum PAN Tanggapi Pernyataan PKS Terbuka Gabung KIB Asal Tak "Dikunci"

Airlangga Hartarto menegaskan keputusan yang diambil dalam koalisi indonesia bersatu (KIB) bersifat kolektif dan kolegial.

"Bertemu dengan siapa pun sudah sepengetahuan pimpinan partai yang lain," kata Airlangga dikutip dari Antara, Minggu, (5/6).

Dia menjelaskan, KIB dibentuk untuk menghilangkan politik identitas, menaikan elektabilitas partai hingga saling mengisi antar sesama anggota koalisi untuk membangun indonesia.

"Koalisi nasionalis religius, baik yang muslim tradisional maupun muslim yang modernis, untuk menghilangkan politik identitas," katanya menegaskan.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suharso Monoarfa, jika koalisi dibangun dengan kesepakatan-kesepakatan yakni prinsip kesetaraan diantara partai koalisi dan solidaritas kuat.

Baca Juga:

KIB Respons Arahan "Ojo Kesusu" Jokowi

Terkait dengan kemungkinan retaknya koalisi jelang Pemilu, dia menegaskan aneh bin ajaib jika kemudian sudah berteman dan menjalin hubungan dengan baik, masih ada cemburu dan melakukan sesuatu.

"Saya kira itu politik yang tidak bagus dan menunjukkan politik yang kurang baik," ujarnya.

Dia menegaskan, koalisi ingin menunjukkan kepada rakyat dan bangsa Indonesia, sesuatu yang baru dalam berdemokrasi kedepannya.

"Ini ikhtiar, untuk pandangan yang baik dan positif, kalau niatannya bagus, saya kira batu karang bisa dilewati," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menambahkan.(*)

Baca Juga:

PAN Persilakan Cak Imin Jadi Capres dari KIB, Asal Menang

#Koalisi Pilpres #Pemilu #Pemilu 2024 #PAN #DPP PPP #Golkar #Partai Golkar
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, terjaring OTT KPK pada Rabu (10/12). Golkar pun menghormati proses hukum yang berlaku.
Soffi Amira - Kamis, 11 Desember 2025
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Indonesia
PKB Sentil Golkar Ngomong Koalisi Permanen di Tengah Derita Warga Akibat Bencana
Dalam situasi nasional yang sangat berat ini, seharusnya seluruh kekuatan politik bersatu membantu rakyat, bukan justru memperdebatkan koalisi permanen atau tidak permanen
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 08 Desember 2025
PKB Sentil Golkar Ngomong Koalisi Permanen di Tengah Derita Warga Akibat Bencana
Indonesia
Bahlil Dorong Pilkada Dipilih DPRD Agar UU Tak Diobrak-Abrik
Ia menyuarakan kekhawatiran tentang potensi perubahan norma yang sudah disepakati
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
Bahlil Dorong Pilkada Dipilih DPRD Agar UU Tak Diobrak-Abrik
Indonesia
Viral Bupati Aceh Tenggara Sebut ‘Prabowo Presiden Seumur Hidup’, Golkar: Bentuk Ekspresi Kegembiraan
Ucapan Bupati Aceh Tenggara yang meminta Prabowo Subianto menjadi presiden seumur hidup viral di media sosial.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Desember 2025
Viral Bupati Aceh Tenggara Sebut ‘Prabowo Presiden Seumur Hidup’, Golkar: Bentuk Ekspresi Kegembiraan
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Bagikan