PAN Persilakan Cak Imin Jadi Capres dari KIB, Asal Menang

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 23 Mei 2022
PAN Persilakan Cak Imin Jadi Capres dari KIB, Asal Menang

Viva Yoga Mauladi. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Amanat Nasional (PAN) mempersilakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi calon presiden dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, menanggapi pernyataan Cak Imin yang bersedia masuk ke dalam KIB asal dirinya menjadi capres pada Pilpres 2024.

Baca Juga:

PPP Persilakan PKB Gabung Koalisi KIB Asal Tak Pakai Syarat

"Jika KIB akan mengusung Cak Imin sebagai Capres, maka di atas hitungan kertas harus menang. Kalau tidak menang, kan dada jadi sesak, mata berkunang-kunang, dan tensi darah naik," kata Viva Yoga kepada awak media, Senin (23/5).

Viva Yoga mengaku senang, jika PKB dapat bergabung di KIB. Menurutnya, kehadiran PKB akan menambah warna dan substansi platform KIB, untuk visi Indonesia dan pemerintahan masa depan yang semakin baik dan komprehensif.

Selain itu, kata Viva Yoga, jika PKB bergabung akan menambah kekuatan politik dalam kontestasi di Pilpres 2024, karena akan menambah potensi suara. Sebab, masing-masing partai memiliki basis konstituen yang militan dan ideologis, sehingga pasangan calon yang akan diusung KIB berpotensi dapat memenangkan Pilpres.

Baca Juga:

Jadi Capres, Syarat Cak Imin Gabung Koalisi Golkar, PAN dan PPP

"Kemudian menambah keindahan warna pelangi kebangsaan di KIB karena kekuatan Nasionalis - Relijius KIB semakin terlihat terang dan nyata," ujarnya.

Menurutnya, suasana politik di KIB akan meriah, segar dan menyenangkan dengan kehadiran Cak Imin, sebagai figur politisi humoris, yang mengemas masalah politik dengan bahasa ringan dan intelektual.

"Ayo Cak Imin, ojo kesuwen (jangan lama-lama) untuk bergabung bersama dan mengarungi samudera politik di kapal KIB," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Partai Demokrat Cari Kesamaan Frekuensi Dalam Bangun Koalisi Pilpres

#PAN #PKB #Koalisi Pilpres #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, memberikan apresiasi atas kinerja penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Pengasuh ponpes di Pati ditangkap. Anggota DPR RI dari fraksi PKB, Eva Monalisa, memberikan apresiasi atas langkah cepat kepolisian.
Soffi Amira - Jumat, 08 Mei 2026
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Bagikan