Partai Demokrat Cari Kesamaan Frekuensi Dalam Bangun Koalisi Pilpres

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 20 Mei 2022
Partai Demokrat Cari Kesamaan Frekuensi Dalam Bangun Koalisi Pilpres

Ketum Partai Demokrat AHY. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Peta koalisi di Pemilu 2024 belum jelas. Penjajakan masih dilakukan berbagai partai politik untuk membangun gerbong bdrsama untuk memuluskan ambisi ambil alih kepemimpinan politik di ajang lima tahunan itu.

Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pun masih membuka peluang dengan partai manapun. Saat ini Demokrat terus berkomunikasi dengan beberapa parpol maupun tokoh nasional.

Baca Juga:

Pekan Depan, DPR-KPU-Pemerintah Putuskan Tahapan Pemilu 2024

"Yang juga penting menurut saya, kita membangun chemistry, pada akhirnya menyamakan frekuensi. Kalau sudah terbentuk maka kita akan memiliki koalisi yang solid," jelas AHY saat kunjungannya di Trenggalek, dikutip Jumat (20/5).

Kendati demikian, sampai sekarang memang belum ada keputusan partai apa yang akan berkoalisi dengan Demokrat. Keputusannya bergantung dengan dinamika politik hingga menjelang 2024 nanti.

"Semakin hari semakin baik komunikasinya, tetapi sekali lagi masih sangat cair semuanya masih sangat dinamis," jelas purnawirawan TNI berpangkat Mayor ini.

Kesamaan yang dimaksud adalah visi, misi sekaligus semangat dalam melakukan perubahan masa depan Indonesia ke arah yang lebih baik.

Bendera Partai. (Foto: MP/ Dicke)
Bendera Partai. (Foto: MP/ Dicke)

Putra sulung Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) tersebut menilai, dalam politik semua hal bisa saja terjadi. Kini, partainya gencar turun ke lapangan untuk menyapa masyarakat dan menjaring aspirasi warga.

"Kami ingin fokus terus memperjuangkan masyarakat kita melalui program-program pro rakyat yang insya Allah kami kerjakan," imbuh AHY yang juga penghobi olah raga Basket dan Voli ini.

Dalam beberapa hari ini, AHY dan sejumlah punggawa Partai Demokrat menggelar safari politik di Jawa Timur, beberapa daerah sasaran. Antara lain Pacitan, Trenggalek dan Ponorogo. (Knu)

Baca Juga:

Pemilu 2024 Jadi Perhatian Dewan Pers Periode 2022-2025

#Partai Demokrat #Agus Harimurti Yudhoyono #Pemilu #Pilpres
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo Tunjuk Menko AHY Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Penunjukan AHY sendiri tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2026
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Mei 2026
Presiden Prabowo Tunjuk Menko AHY Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Harga Tiket Pesawat Melonjak, Menko AHY Pesan Jangan Sampai Lewati Batas Wajar
AHY menegaskan lonjakan harga tiket pesawat akibat kenaikan harga minyak dunia harus tetap dalam batas kewajaran. P
Wisnu Cipto - Minggu, 17 Mei 2026
Harga Tiket Pesawat Melonjak, Menko AHY Pesan Jangan Sampai Lewati Batas Wajar
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Bagikan