Respons Laporan soal PLTU Suralaya, DPR Bicara Percepatan Transisi Menuju Energi Bersih


Eddy Suparno. Foto: Oji/Man
MerahPutih.com - Pimpinan Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno merespons laporan Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) yang menyebut dampak negatif PLTU Suralaya, Banten, terhadap warga sekitar.
Eddy menyampaikan temuan ini akan dibahas bersama PLN untuk bisa mendapatkan data selengkapnya tentang dampak negatif PLTU Suralaya bagi masyarakat sekitar.
Baca Juga
Industri di Tangerang Hentikan Penggunaan PLTU Buat Kurangi Polusi
"Yang kami pahami PLN telah menggunakan teknologi terbaru dan update untuk menangkap fly ash dan bottom ash di PLTU Suralaya," kata Eddy di Jakarta, Rabu (20/9).
"Apakah kemudian masih ada partikel emisi yang lolos dan menyebabkan resiko pernapasan bagi masyarakat sekitar? Nah ini yang akan kami komunikasikan ke PLN agar berimbang," lanjutnya.
Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan bahwa DPR terus mendorong akselerasi transisi energi PLN dari energi fosil menjadi energi terbarukan.
Baca Juga
"Namun memang PLTU Suralaya sampai saat ini berperan penting dalam penyediaan listrik untuk Jawa bagian Barat. Kalau PLTU Suralaya langsung dinonaktifkan dan PLTU berbasis energi terbarukan belum siap, maka akan menyebabkan pasokan listrik di Jawa bagian Barat terganggu," ujarnya.
Oleh karena itu, Komisi VII DPR dan Fraksi PAN terus meminta agar penyediaan gas ke daerah Jawa bagian Barat bisa lebih dipercepat lagi.
"Salah satunya dengan mengalirkan gas dari Jawa Timur melalui pipa Cirebon-Semarang ke Jawa Barat. Anggarannya pun sudah kami setujui di DPR dan terus kami pantau agar bisa lebih dipercepat," tutup Eddy. (Pon)
Baca Juga
Hadirnya 16 PLTU Diklaim Jadi Sumber Utama Buruknya Udara Jakarta
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Dukung Desa Kreatif dan UMKM, Kemenparekraf Ajukan Anggaran Rp1,06 Triliun

TikTok Akuisisi Tokopedia, Pemerintah Diminta Perketat Aturan Marketplace

Raker Menteri UMKM Maman Abdurrahman dengan Komisi VII Bahas Rencana Kerja Anggaran 2026

Raker Menteri Ekonomi Kreatif dengan Komisi VII DPR Bahas Laporan Kerja Kemenekraf

Komisi VII DPR: Penguatan Industri Alkes Nasional Buka Peluang Investasi dan Lapangan Kerja Baru

Imbas Pemangkasan Anggaran, Komisi VII DPR Minta TVRI dan RRI Tidak PHK Pegawai

Sritex Dilanda Pailit, Komisi VII DPR Desak Buat UU Sandang dan Perindustrian

Inspeksi ke Sritex, Komisi VII DPR Dorong Bentuk Panitia Kerja Penyelamatan Usai Putusan Pailit

Bank Pembangunan Asia Beri Pinjaman Rp 7,5 Triliun Buat Matiin PLTU

Pemerintah Susun Peta Jalan Pensiunkan 13 PLTU Batu Bara
