Respons Laporan soal PLTU Suralaya, DPR Bicara Percepatan Transisi Menuju Energi Bersih

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 20 September 2023
Respons Laporan soal PLTU Suralaya, DPR Bicara Percepatan Transisi Menuju Energi Bersih

Eddy Suparno. Foto: Oji/Man

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Pimpinan Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno merespons laporan Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) yang menyebut dampak negatif PLTU Suralaya, Banten, terhadap warga sekitar.

Eddy menyampaikan temuan ini akan dibahas bersama PLN untuk bisa mendapatkan data selengkapnya tentang dampak negatif PLTU Suralaya bagi masyarakat sekitar.

Baca Juga

Industri di Tangerang Hentikan Penggunaan PLTU Buat Kurangi Polusi

"Yang kami pahami PLN telah menggunakan teknologi terbaru dan update untuk menangkap fly ash dan bottom ash di PLTU Suralaya," kata Eddy di Jakarta, Rabu (20/9).

"Apakah kemudian masih ada partikel emisi yang lolos dan menyebabkan resiko pernapasan bagi masyarakat sekitar? Nah ini yang akan kami komunikasikan ke PLN agar berimbang," lanjutnya.

Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan bahwa DPR terus mendorong akselerasi transisi energi PLN dari energi fosil menjadi energi terbarukan.

Baca Juga

PLTU Bukan Penyebab Utama Buruknya Udara Jakarta

"Namun memang PLTU Suralaya sampai saat ini berperan penting dalam penyediaan listrik untuk Jawa bagian Barat. Kalau PLTU Suralaya langsung dinonaktifkan dan PLTU berbasis energi terbarukan belum siap, maka akan menyebabkan pasokan listrik di Jawa bagian Barat terganggu," ujarnya.

Oleh karena itu, Komisi VII DPR dan Fraksi PAN terus meminta agar penyediaan gas ke daerah Jawa bagian Barat bisa lebih dipercepat lagi.

"Salah satunya dengan mengalirkan gas dari Jawa Timur melalui pipa Cirebon-Semarang ke Jawa Barat. Anggarannya pun sudah kami setujui di DPR dan terus kami pantau agar bisa lebih dipercepat," tutup Eddy. (Pon)

Baca Juga

Hadirnya 16 PLTU Diklaim Jadi Sumber Utama Buruknya Udara Jakarta

#Komisi VII DPR #PLTU
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Dukung Desa Kreatif dan UMKM, Kemenparekraf Ajukan Anggaran Rp1,06 Triliun
Menteri Parekraf jelaskan anggaran tersebut guna menjalankan sejumlah program yang dibuat Kemenekraf pada tahun 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Dukung Desa Kreatif dan UMKM, Kemenparekraf Ajukan Anggaran Rp1,06 Triliun
Indonesia
TikTok Akuisisi Tokopedia, Pemerintah Diminta Perketat Aturan Marketplace
Anggota Komisi VII DPR RI menekankan bahwa keberadaan marketplace harus berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan tenaga kerja.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Agustus 2025
TikTok Akuisisi Tokopedia, Pemerintah Diminta Perketat Aturan Marketplace
Berita Foto
Raker Menteri UMKM Maman Abdurrahman dengan Komisi VII Bahas Rencana Kerja Anggaran 2026
Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 10 Juli 2025
Raker Menteri UMKM Maman Abdurrahman dengan Komisi VII Bahas Rencana Kerja Anggaran 2026
Berita Foto
Raker Menteri Ekonomi Kreatif dengan Komisi VII DPR Bahas Laporan Kerja Kemenekraf
Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (MenEkraf/KaBekraf) Teuku Riefky Harsya (kiri) dan Wamenekraf Irene Umar (kanan) dan jajaran, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VII DPR, di Gedung Nusantara I, Kompoleks Perlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/6/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 26 Juni 2025
Raker Menteri Ekonomi Kreatif dengan Komisi VII DPR Bahas Laporan Kerja Kemenekraf
Indonesia
Komisi VII DPR: Penguatan Industri Alkes Nasional Buka Peluang Investasi dan Lapangan Kerja Baru
Penguatan industri alat kesehatan (alkes) dalam negeri merupakan langkah strategis dalam membangun kemandirian bangsa.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 29 April 2025
Komisi VII DPR: Penguatan Industri Alkes Nasional Buka Peluang Investasi dan Lapangan Kerja Baru
Indonesia
Imbas Pemangkasan Anggaran, Komisi VII DPR Minta TVRI dan RRI Tidak PHK Pegawai
Komisi VII DPR RI meminta TVRI hingga RRI untuk tidak PHK pegawainya. Hal ini merupakan imbas dari pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah.
Soffi Amira - Kamis, 13 Februari 2025
Imbas Pemangkasan Anggaran, Komisi VII DPR Minta TVRI dan RRI Tidak PHK Pegawai
Indonesia
Sritex Dilanda Pailit, Komisi VII DPR Desak Buat UU Sandang dan Perindustrian
Komisi VII DPR: Perlu aturan khusus yang menangani tata kelola industri tekstil di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 November 2024
Sritex Dilanda Pailit, Komisi VII DPR Desak Buat UU Sandang dan Perindustrian
Indonesia
Inspeksi ke Sritex, Komisi VII DPR Dorong Bentuk Panitia Kerja Penyelamatan Usai Putusan Pailit
Komisi VII berencana membentuk panitia kerja untuk penyelamatan Sritex usai putusan pailit.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 08 November 2024
Inspeksi ke Sritex, Komisi VII DPR Dorong Bentuk Panitia Kerja Penyelamatan Usai Putusan Pailit
Indonesia
Bank Pembangunan Asia Beri Pinjaman Rp 7,5 Triliun Buat Matiin PLTU
Pensiun dini atau pemberhentian pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menjadi salah satu kebijakan yang dijalankan pemerintah guna mempercepat transisi energi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 24 September 2024
Bank Pembangunan Asia Beri Pinjaman Rp 7,5 Triliun Buat Matiin PLTU
Indonesia
Pemerintah Susun Peta Jalan Pensiunkan 13 PLTU Batu Bara
Peta jalan tersebut dibutuhkan untuk menentukan PLTU mana yang akan dipensiunkan sebelum 2030 dan setelah 2030.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Agustus 2024
Pemerintah Susun Peta Jalan Pensiunkan 13 PLTU Batu Bara
Bagikan