Dukung Desa Kreatif dan UMKM, Kemenparekraf Ajukan Anggaran Rp1,06 Triliun

MerahPutih.com - Komisi VII DPR RI mengadakan rapat kerja bersama Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9).

Pada rapat tersebut, Menteri Ekraf, Riefky meminta tambahan anggaran menjadi Rp 1,06 triliun dari pagu indikatif Rp 528 miliar.

"Dari rencana program kerja tersebut, maka kementerian badan akrap mengusulkan usulan tambahan untuk tahun anggaran 2026 yaitu sebesar Rp 1.066.397.732.000," katanya.

Baca juga:

Legislator Minta Anggaran Kesehatan RAPBN 2026 Wajib Berorientasi pada Kebutuhan Rakyat

Politisi Demokrat itu merinci besaran anggaran tersebut untuk program dukungan manajemen Rp 290,9 miliar dan program ekonomi kreatif sebesar Rp 775,4 miliar.

Riefky menjelaskan, anggaran itu guna menjalankan sejumlah program yang dibuat Kemenekraf pada tahun 2026.

Pertama, adalah pemberdayaan desa kreatif yang berkolaborasi dengan desa-desa yang memiliki produk-produk kreatif.

Nantinya, lanjut dia, Ekraf akan bekerja sama dengan BUMDes dalam program ini.

"Sehingga meningkatkan keterampilan kemudian kompetitif dari produk kreatif dan juga akses pasarnya bisa lebih kuat," ujarnya.

Baca juga:

Dapat Pagu Anggaran Rp 40 Triliun, Mentan Teruskan Program Cetak Sawah Buat Swasembada Pangan

Program lainnya yakni berkaitan dengan industri kriya, pelatihan untuk UMKM baik tenun, anyaman, hingga pembuatan kuliner.

"Kemudian juga peningkatan akses pasar melalui digital atau lewat e-commerce," ungkap Riefky.

Selanjutnya, ada event dan festival lokal seperti festival budaya, musik, film, hingga tari kuliner. Menurut dia, festival ini sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

"Kemudian literasi dan inovasi digital program pelatihan konten kreator, afiliator, kemudian juga untuk kegiatan marketing, desain grafis dan lain sebagainya, termasuk skema beasiswa untuk ekraf digital untuk talenta muda dari keluarga pra sejahtera untuk membuka peluang kerja remote atau global," ucapnya.

Ada pula program dengan akses pembiayaan dan HKI. Kemudian program inklusif dan sosial lainnya. (Pon)