Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah meluncurkan program pemberdayaan masyarakat terdampak bencana akan dijalankan melalui kelompok kerja lintas kementerian dan lembaga.
Kelompok kerja tersebut melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian UMKM, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, serta sejumlah lembaga terkait lainnya.
Pemerintah memastikan tahap rekonstruksi dan pemulihan ekonomi bagi lebih dari 2 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan dimulai pada 9 Januari 2026.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan langkah awal pemulihan dilakukan melalui aktivasi pasar serta pembersihan warung dan toko di wilayah terdampak.
Baca juga:
AS Kurangi Jumlah Vaksin Wajib untuk Anak-Anak, Timbulkan Kekhawatiran Peningkatan Risiko Penyakit
“Tujuannya agar perekonomian masyarakat kembali bergerak,” ujarnya saat menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri bersama Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Jakarta, Rabu, dikutip dari keterangan kementerian.
Berdasarkan pendataan Kementerian UMKM bersama pemerintah daerah dan lembaga keuangan, terdapat 2.304.297 UMKM terdampak bencana di tiga provinsi tersebut.
Upaya pemulihan akan difasilitasi melalui delapan Klinik UMKM Bangkit yang disiapkan di Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, Medan, dan Padang.
Maman menambahkan, lebih dari 200.000 UMKM yang tercatat sebagai debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan mendapat relaksasi kredit sesuai hasil pemetaan bersama bank penyalur dan lembaga penjamin KUR.
Pemulihan ekonomi juga dilakukan melalui reaktivasi pasar rakyat dengan dukungan 1.132 personel Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan aparatur sipil negara.
"Kementerian UMKM akan melakukan pemantauan dan pemetaan menyeluruh agar program pemulihan berjalan komprehensif di tiga provinsi tersebut," katanya. (*)
