Kendaraan Listrik Makin Marak di Indonesia, DPR Dorong Pemerintah Optimalkan Potensi Bisnis Pergantian Baterai

MerahPutih.com - Seiring meningkatnya penetrasi kendaraan listrik di Indonesia dalam lima tahun terakhir, kebutuhan pergantian baterai diperkirakan akan melonjak.

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, mendorong pemerintah untuk mengantisipasi hal tersebut dengan mengoptimalkan potensi industri baterai pengganti di dalam negeri.

“Mobil listrik keluaran awal kini rata-rata sudah berusia lima tahun lebih. Itu artinya, kebutuhan pergantian baterai akan menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Pemerintah perlu melihat ini sebagai peluang sekaligus tantangan,” ujar Kaisar dalam keterangannya, Kamis (2/10).

Baca juga:

Tren Mobil Listrik Melesat di Indonesia: Konsumen Kian Matang, Infrastruktur Jadi Kunci

Ia menyoroti harga baterai mobil listrik yang masih sangat tinggi jika merujuk pada produsen resmi (original equipment manufacturer/OEM).

Kondisi tersebut dinilainya memberatkan konsumen dan berpotensi menghambat perkembangan ekosistem kendaraan listrik di tanah air.

“Pemerintah perlu turun tangan agar harga baterai lebih terjangkau. Jika tidak ada intervensi, konsumen akan terbebani, dan pertumbuhan mobil listrik bisa tersendat,” tegasnya.

Baca juga:

Pabrik Terintegrasi Baterai Kendaraan Listrik di Karawang Serap Investasi Rp 100 Triliun, Diklaim Serap 8 Ribu Pekerja

Lebih jauh, Kaisar menekankan pentingnya agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar mobil listrik dan onderdilnya, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam rantai pasok industri baterai.

“Jangan sampai kita hanya jadi pembeli dan pengguna. Indonesia punya cadangan nikel dan bahan baku baterai yang melimpah. Maka pemerintah bersama industri harus mengembangkan ekosistem produksi, termasuk manufaktur baterai pengganti. Dengan begitu, kita bisa mandiri dan bahkan mengekspor,” ungkapnya.

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap momentum tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi tumbuhnya industri turunan kendaraan listrik di Indonesia.

“Sehingga memberi nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing nasional,” pungkasnya. (Pon)