Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Industri di Tangerang Hentikan Penggunaan PLTU Buat Kurangi Polusi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 Agustus 2023
Industri di Tangerang Hentikan Penggunaan PLTU Buat Kurangi Polusi

Gedung bertingkat yang tertutup oleh kabut polusi di Jakarta, Kamis (27/7/2023). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww/aa.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pelaku industri di wilayah Tangerang, Banten, menghentikan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik sendiri dan beralih ke listrik PLN untuk mengurangi polusi udara.

Electric Instrument Manager PT Polychem Indonesia Taufan Prihadi menyatakan, pihaknya sudah beralih menggunakan listrik PT PLN (Persero) setelah sebelumnya membangkitkan listrik mandiri dari PLTU sebesar 2x15 MW.

Baca Juga:

Kenali Dampak Buruk Polusi Udara untuk Ibu Hamil

Listrik tersebut dipakai untuk membuat bahan baku polyester, yaitu etilen glikol.

"Untuk mengurangi polusi udara, kami mempensiunkan PLTU yang sebelumnya dikelola mandiri untuk menekan emisi," katanya.

Selain tidak lagi mengonsumsi batu bara untuk membangkitkan listrik, lanjutnya, perusahaan jauh lebih hemat dari sisi operasional, karena pengeluaran biaya listrik hampir Rp10 miliar per bulan jika masih menggunakan pembangkit mandiri.

"Sekarang pakai listrik dari PLN juga lebih hemat dari sisi pengeluaran. Ongkos listriknya lebih murah dan bebas biaya perawatan. Dulu saat PLTU kami beroperasi, konsumsi batu bara kurang lebih mencapai 740 ton per hari,” katanya.

Manajemen perusahaan, memperoleh nilai positif dalam penggunaan listrik PLN, apalagi kebijakan energi manajemen selaras dengan kebijakan pemerintah untuk segera mencapai net zero emission pada 2060.

Secara terpisah Pakar komunilogi dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan, kualitas udara di Provinsi Banten jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Ibu Kota Jakarta meski letaknya lebih dekat dengan PLTU yang dianggap sebagai salah satu sumber polutan.

"Sudah banyak ahli lingkungan yang memaparkan buruknya kualitas udara di Jakarta akibat masalah pada sektor transportasi yang belum pernah terselesaikan," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Kader PKS Nilai Beralih ke Transportasi Umum Jadi Solusi Tekan Polusi Udara Jakarta

#PLTU #Batu Bara #Polusi Udara #Dampak El Nino
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kortastipidkor Polri Tetapkan Tersangka Korupsi PT PPA–PT BAS, Kerugian Negara Rp 38,8 Miliar
Kortastipidkor Polri mengungkap dugaan korupsi pembiayaan invoice financing PT PPA kepada PT BAS. Kerugian negara capai Rp 38,8 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Juli 2026
Kortastipidkor Polri Tetapkan Tersangka Korupsi PT PPA–PT BAS, Kerugian Negara Rp 38,8 Miliar
Lifestyle
BMKG: Hampir Separuh Indonesia Masuk Musim Kemarau, Puncak Terjadi Agustus-September 2026
BMKG menyebut hampir separuh wilayah Indonesia memasuki musim kemarau. Curah hujan diperkirakan terus menurun hingga puncak kemarau Agustus-September 2026, waspadai karhutla dan krisis air
ImanK - Senin, 13 Juli 2026
BMKG: Hampir Separuh Indonesia Masuk Musim Kemarau, Puncak Terjadi Agustus-September 2026
Indonesia
Febrie Adriansyah Tegaskan Tak Terkait Bisnis Kafe di Cipete, akan Hormati Penyidikan Polri
Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah membantah memiliki keterkaitan dengan bisnis kafe di Cipete yang ramai dibahas di media sosial.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 Juli 2026
Febrie Adriansyah Tegaskan Tak Terkait Bisnis Kafe di Cipete, akan Hormati Penyidikan Polri
Indonesia
LSAK Minta KPK Awasi Penyidikan Dugaan Korupsi Tata Kelola Batu Bara, Pertimbangkan Ambil Alih Perkara
LSAK meminta KPK mengawasi penyidikan dugaan korupsi dan TPPU dalam tata kelola batu bara. Lembaga tersebut juga mendorong pengambilalihan perkara.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 Juli 2026
LSAK Minta KPK Awasi Penyidikan Dugaan Korupsi Tata Kelola Batu Bara, Pertimbangkan Ambil Alih Perkara
Indonesia
DPR Bekingi Polri, Bongkar Tuntas Kasus Korupsi Batu Bara
penyimpangan tersebut diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya pemadaman listrik di berbagai wilayah Indonesia.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
DPR Bekingi Polri, Bongkar Tuntas Kasus Korupsi Batu Bara
Indonesia
Komisi III DPR Dukung Polri Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Batu Bara PLTU hingga Tuntas
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendukung Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya mengusut dugaan korupsi serta TPPU pengadaan batu bara PLTU hingga tuntas.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 09 Juli 2026
Komisi III DPR Dukung Polri Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Batu Bara PLTU hingga Tuntas
Indonesia
Polisi Geledah Cafe dan Money Changer di Kasus Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara Rugikan Rp 5 Triliun
Disinggung soal kekuatan personel bersenjata lengkap yang dilibatkan dalam agenda penggeledahan, Budi menyatakan hal itu merupakan bagian dari prosedur yang dijalankan tim di lapangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Juli 2026
Polisi Geledah Cafe dan Money Changer di Kasus Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara Rugikan Rp 5 Triliun
Indonesia
Buntut Pemadaman Listrik, Polisi Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Batu Bara PLN Mulai Tahun 2018
Hingga saat ini, total sudah ada 16 saksi yang diperiksa. Untuk langkah selanjutnya, penyidik akan memeriksa saksi-saksi, meminta keterangan ahli, hingga melakukan penyitaan barang bukti.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 06 Juli 2026
Buntut Pemadaman Listrik, Polisi Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Batu Bara PLN Mulai Tahun 2018
Indonesia
Partikulat Halus Kebakaran TPA Jatiwaringin di Level Sangat Berbahaya, 18 Kali Lipat di Atas Ambang Baku
Konsentrasi PM2.5 akibat kebakaran TPA Jatiwaringin mencapai 1.000 µg/m³, 18 kali lipat di atas ambang batas. KLH peringatkan risiko ISPA dan dampak kesehatan warga.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Juli 2026
Partikulat Halus Kebakaran TPA Jatiwaringin di Level Sangat Berbahaya, 18 Kali Lipat di Atas Ambang Baku
Indonesia
Ancaman El Nino 2026 Nyata, BMKG Beri Peringatan Darurat Puncak Musim Kemarau Bulan Agustus
Puncak musim kemarau sebagian besar terjadi pada Agustus mendatang, meliputi 369 ZOM atau mencakup 48,84 persen luas daratan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 03 Juli 2026
Ancaman El Nino 2026 Nyata, BMKG Beri Peringatan Darurat Puncak Musim Kemarau Bulan Agustus
Bagikan