Hadirnya 16 PLTU Diklaim Jadi Sumber Utama Buruknya Udara Jakarta

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 21 Agustus 2023
Hadirnya 16 PLTU Diklaim Jadi Sumber Utama Buruknya Udara Jakarta

PLTU Batu Bara. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Hadirnya Pembangkit listrik Tenaga Uap (PLTU) dianggap menjadi sumber buruknya kualitas udara di Jakarta.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Akmal Pasluddin mengatakan, pembangunan 16 PLTU menyebabkan semakin parahnya kualitas udara di DKI.

Baca Juga:

PLTU Bukan Penyebab Utama Buruknya Udara Jakarta

Andi Akmal juga mengungkapkan, bahwa gas buang dari kendaraan bermotor menjadi penyumbang polusi di Jakarta.

"Selain tingginya intensitas kendaraan bermotor, salah satu penyebab utamanya betul ada 16 PLTU dan pabrik-pabrik yang ada di sekitar Jabodetabek," jelas Andi Akmal Pasluddin.

Andi Akmal menyatakan untuk menemukan solusi buruknya kualitas udara Jakarta, diperlukan perbaikan regulasi terkait penggunaan bahan bakar kendaraan.

"Harus ada perbaikan regulasi yang lebih kuat mendukung penggunaan Bahan Bakar Industri maupun kendaraan bermotor. Teknologi yang mengarah pada peralihan penggunaan energi terbarukan (listrik, air, maupun angin) mesti digesah. Karena jika ini dibiarkan terus-menerus, akan semakin memperburuk situasi lingkungan ibukota,” imbuh dia.

Terkait penerapan work from home (WFH), menurut Andi juga perlu dilaksanakan, karena kebijakan tersebut efektif mengurangi polusi, meski hanya untuk jangka pendek saja.

"(Lalu bisa juga diterapkannya) ganjil genap atau peralihan pabrik yang menggunakan batubara atau minyak ke sumber energi lain," ujarnya.

Baca Juga:

Pengakhiran Operasi PLTU Butuh Dana USD 130 Miliar

Ia turut mengingatkan masyarakat agar kembali mewajibkan penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah. Di sisi lain, pemerintah juga perlu menghentikan sementara pabrik-pabrik yang terbukti mencemari lingkungan dan juga menghentikan mobil-mobil yang tidak layak operasi.

"Tindakan cepat pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi polusi Jakarta akan semakin memberi dampak positif bagi masyarakat ibu kota ini. Tindakan-tindakan saling menyalahkan akan semakin memperkeruh situasi. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah tindakan nyata," pungkasnya.

Diketahui, kualitas udara di DKI Jakarta sudah di angka 156 dengan keterangan tidak sehat, berdasarkan data Global Energy Monitor, terdapat 16 PLTU berbasis batu bara yang berada tak jauh dari Jakarta.

Data tersebut diperinci Global Energy Monitor yakni sebanyak 10 PLTU berlokasi di Banten, sedangkan enam PLTU di Jawa Barat. Untuk Jawa Barat, diantaranya PLTU Cikarang Babelan di Kabupaten Bekasi yang berjalan 25,87 km dari Monas Jakarta Pusat.

Sedangkan yang di Banten seperti PLTU Banten Suralaya memiliki kapasitas terbesar hingga 4.025 megawatt (mw). Jarak PLTU yang berada di Kota Cilegon, Banten tersebut hingga ke Jakarta sekitar 93,67 km. (Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI dan PLN Kerja Sama Olah Sampah Jadi Bahan Bakar PLTU

#Udara Buruk #Polusi Udara #DKI Jakarta #DPR RI #PLTU
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Dana Syariah Gagal Bayar ke Investor, DPR Minta OJK Harus Pastikan Dana Investor Aman
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus bergerak cepat menyelamatkan dana milik investor. ?
Dwi Astarini - 45 menit lalu
Dana Syariah Gagal Bayar ke Investor, DPR Minta OJK Harus Pastikan Dana Investor Aman
Indonesia
Jakarta Running Festival Digelar 25-26 Oktober, Transjakarta Lakukan Penyesuaian Layanan
Pada Sabtu, 25 Oktober 2025 terdapat 22 layanan terkena modifikasi rute dan lintasan.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Oktober 2025
 Jakarta Running Festival Digelar 25-26 Oktober, Transjakarta Lakukan Penyesuaian Layanan
Indonesia
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Pemerintah berencana hapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Komisi IX DPR pun mengingatkan jangan sampai hal itu memicu konflik.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
Setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus tepat guna dan tepat sasaran
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
Indonesia
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim
Gaji yang tinggi tidak boleh menjadi satu-satunya jaminan moral
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim
Indonesia
Duit Pemda Rp 14,6 Triliun Nganggur di Bank, ini Penyebabnya
Dalam mengelola anggaran, Pemprov DKI mempunyai semangat yang sama dengan Pemerintah pusat berdasarkan perencanaan yang baik, belanja yang semakin efisien dan efektif, serta pengelolaan kas yang prudent demi menjamin kesinambungan fiskal.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Duit Pemda Rp 14,6 Triliun Nganggur di Bank, ini Penyebabnya
Indonesia
Pengecekan Kesehatan Cepat kini Tersedia di Stasiun MRT Jakarta Dukuh Atas
Diharapkan mempermudah para pengguna moda transportasi publik, komuter, pekerja, dan warga sekitar dalam mengakses layanan kesehatan yang cepat, nyaman, dan profesional.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Pengecekan Kesehatan Cepat kini Tersedia di Stasiun MRT Jakarta Dukuh Atas
Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
DPR Dorong Santri Turun Gunung Jadi Agen Ekonomi Inovatif, Enggak Boleh Hanya Dengar Khotbah
Indrajaya mendorong penguatan semangat kebhinekaan sebagai inti kekuatan bangsa
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPR Dorong Santri Turun Gunung Jadi Agen Ekonomi Inovatif, Enggak Boleh Hanya Dengar Khotbah
Bagikan