Respons Ketum PSI Usai Raja Juli Antoni Dilantik Jadi Wamen ATR/BPN

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 15 Juni 2022
Respons Ketum PSI Usai Raja Juli Antoni Dilantik Jadi Wamen ATR/BPN

Tangkap layar prosesi pelantikan menteri dan wakil menteri di Istana Negara. (Foto: MP/Alwan Ridha)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melakukan pelantikan sejumlah menteri dan wakil menteri baru hasil reshuffle kabinet, Rabu (15/6).

Zulkifli Hasan menjabat menteri perdagangan (mendag), menggantikan posisi Muhammad Lutfi. Kemudian, Hadi Tjahjanto mengisi pos menteri agraria dan tata ruang (ATR) yang sebelumnya dijabat Sofyan Djalil.

Baca Juga:

Jokowi Resmi Lantik 2 Menteri dan 3 Wamen

Selain Zulhas dan Hadi Tjahjanto, Presiden Jokowi juga melantik 3 wakil menteri baru. yaitu, Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR /BPN, John Wempi Watipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), dan Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker).

Ketua Umum PSI, Giring Ganesha merespons pelantikan tersebut, Dia mengatakan bahwa Raja Juli Antoni yang merupakan sekretaris Dewan Pembina PSI merupakan kader terbaik PSI.

"Dulu aktivis mahasiswa, seorang PhD dari Australia. Kami yakin dia mampu berkontribusi besar di posisi wakil menteri untuk membantu Pak Menteri Hadi Tjahjanto,” kata Ketua Umum PSI Giring Ganesha dalam keterangan tertulis, Rabu (15/6).

PSI berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Antoni.

Baca Juga:

Bakal Dilantik Jadi Menteri, Zulhas Punya Harta Rp 32 Miliar

“Kami akan membantu Pak Hadi dan Bro Toni sekuat tenaga melanjutkan reformasi agraria dan agenda terkait lain, yang sebelumnya dikerjakan Bro Surya Tjandra. Terima kasih, Bro Surya, atas kerja kerasnya selama ini,” ujarnya.

Giring menegaskan, tanah adalah faktor produksi fundamental. PSI akan membantu mewujudkan cita-cita Pasal 33 UUD 1945 agar tanah dapat digunakan untuk meningkatkan sebesar-sebesarnya kesejahteraan rakyat Indonesia.

Antoni lahir di Pekanbaru, Riau, 13 Juli 1977. Ia meraih master di The Department of Peace Studies, The University of Bradford, Inggris (2004). Kemudian, mendapat doktor di School of Political Science and International Studies, The University of Queensland, Australia (2010).

Di PSI, Antoni menjadi Sekretaris Jenderal DPP pada 2014-2020. Setelah itu diberi amanah menjadi Sekretaris Dewan Pembina. Sebelum masuk politik, ia menjadi peneliti, termasuk menjadi Direktur Eksekutif Maarif Institute (2005-2009). (Pon)

Baca Juga:

Wamen PUPR John Wempi Wetipo Dikabarkan Pindah Pos Wakil Menteri

#PSI #Giring Ganesha #Raja Juli Antoni
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Rapat Panas di Komisi IV soal Bencana Sumatra, Rahmat Saleh Minta Menhut Raja Juli Mundur dari Jabatan
Anggota Komisi IV DPR meminta menteri yang dinilai gagal menangani bencana banjir dan longsor di Sumatra untuk mundur. Menhut menyatakan siap dievaluasi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
Rapat Panas di Komisi IV soal Bencana Sumatra, Rahmat Saleh Minta Menhut Raja Juli Mundur dari Jabatan
Indonesia
Modus 'Pencucian Kayu' di APL Terbongkar, 12 Perusahaan Diduga Biang Kerok Banjir Sumut
Kemenhut telah mengidentifikasi 12 perusahaan di Sumatera Utara yang terindikasi melakukan pelanggaran
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Modus 'Pencucian Kayu' di APL Terbongkar, 12 Perusahaan Diduga Biang Kerok Banjir Sumut
Berita Foto
Raker Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan Komisi IV DPR Bahas Material Kayu Pasca Banjir di Sumatera
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Desember 2025
Raker Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan Komisi IV DPR Bahas Material Kayu Pasca Banjir di Sumatera
Indonesia
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
PSI berharap agar masyarakat lebih bijak dan kritis dalam mencerna setiap informasi yang diterima
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Indonesia
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Mengacu kepada Perda (Peraturan Daerah) No 8/2007 tentang Ketertiban Umum, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan seks komersial di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
Josephine mengungkapkan, ia sering menerima keluhan dari masyarakat yang kesulitan mendapatkan pangan subsidi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
Indonesia
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Kebijakan terbaru Pemerintah DKI itu tidak memberikan keringanan sama sekali apabila dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 23/2023
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Bagikan