Relawan Ganjar Dianiaya, PDIP Minta Pengusutannya Berjalan Transparan

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 03 Januari 2024
Relawan Ganjar Dianiaya, PDIP Minta Pengusutannya Berjalan Transparan

Tangkapan video penganiayaan relawan Ganjar-Mahfud. Foto: IST/MP

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) menyepakati apa yang disampaikan Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Jenderal (Purn) Andika Perkasa terkait penganiayaan terhadap relawan Ganjar yang dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah.

Andika sebelumnya menyatakan tak sepakat jika disebut ada kesalahpahaman, melainkan menduga memang ada penyerangan berdasarkan video yang beredar.

Baca Juga:

Gibran Bantah Tudingan Oknum TNI Diduga Aniaya Relawan Ganjar Merupakan Simpatisan Prabowo

“Apa yang disampaikan oleh Pak Andika Perkasa itu sudah senafas dengan kami, karena kita melihat kebenaran pasti akan terungkap," kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (2/1).

"Bagaimana ada kekhawatiran yang berlebihan dari mereka yang mendukung Pak Prabowo terhadap pasangan Pak Ganjar-Prof Mahfud MD,” sambung dia.

Sekretaris TKN Ganjar-Mahfud ini mengutuk penganiayaan yang terjadi di Boyolali dan penganiayaan yang menyebabkan Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Muhandi Mawanto, meninggal dunia, di Yogyakarta.

“Inilah yang kami kutuk. Demokrasi itu harus didasarkan pada nilai-nilai yang baik. Tidak bisa demokrasi didasarkan pada nilai-nilai “etik ndasmu’, tidak bisa. Tetapi harus didasarkan pada kebenaran di dalam nurani itu,” tegas Hasto.

Dia pun melihat sisi kemanusiaan dari sosok Ganjar Pranowo yang ditemani istrinya Siti Atikoh untuk menengok relawannya yang mengalami penganiayaan tersebut. Hasto berharap, tak ada kejadian serupa.

“Kami berharap hal itu menjadi pelajaran kita yang terbaik. Tidak boleh terjadi lagi aparat TNI-Polri. Negara haruslah netral, terlebih Panglima TNI dan Kapolri juga sudah menandatangani deklarasi damai pakta integritas terhadap satu kesatuan antara pernyataan dan perbuatan,” ujarnya.

Baca Juga:

6 Prada TNI Penganiaya Relawan Ganjar di Boyolali Resmi Jadi Tersangka

“Ini yang kami harapkan, sehingga dengan rekam jejak sejarah TNI dan Polri yang luar biasa, kami percaya sebagai institusi akan netral, hanya ada oknum-oknum yang memiliki loyalitas buta,” sambungnya.

Sementara, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi PDIP, Paskaria Tombi mengatakan, untuk kasus di Boyolali pelakunya telah ditahan. Sehingga meminta proses hukumnya berjalan transparan dan tuntas.

“Kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat memproses hukum kepada para pelaku secara transparan,” jelas dia.

Paskaria juga meminta, apapun segala bentuk kekerasan sama sekali tidak dapat dibenarkan.

“Kami percaya setiap kekerasan atas dasar apapun, itu tidak dapat dibenarkan,” kata Paskaria. (Pon)

Baca Juga:

Penganiayaan Oknum TNI Terhadap Relawan Ganjar Ciderai Demokrasi

#Relawan Sosial #PDIP #Ganjar Pranowo
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Kasuskan Penyetruman Relawan WNI oleh Israel ke PBB
Aksi represif militer Israel kali ini dinilai sudah melampaui batas kemanusiaan.
Dwi Astarini - Senin, 25 Mei 2026
DPR Desak Pemerintah Kasuskan Penyetruman Relawan WNI oleh Israel ke PBB
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Bagikan