Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

RDP KPK Dan Komisi III Dijadwal Ulang

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 07 September 2017
RDP KPK Dan Komisi III Dijadwal Ulang

Gedung DPR/MPR Jakarta (Foto: bnpt.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rapat internal Komisi III DPR memutuskan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan pada Senin (11/9) pukul 15.00 WIB. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa.

"Hasil komunikasi sekretariat Komisi III dikasih tahu bahwa KPK akan datang ke Komisi III DPR pada Senin pukul 15.00 WIB. Senin pagi Jaksa Agung, sore dengan KPK," katanya usai Rapat Internal Komisi III DPR, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (6/9).

Dia menjelaskan jadwal rapat tersebut merupakan hasil rapat pimpinan KPK setelah mengirimkan surat penundaan karena tidak bisa hadir dalam RDP pada hari ini. Selain itu, pihak KPK juga tidak menentukan tanggal pengganti RDP ketika meminta rapat ditunda.

"KPK sampai hari ini minta tunda tapi tidak menyebutkan tanggal," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, seharusnya KPK bisa lebih menghormati institusi DPR terkait undangan RDP yang telah dijadwalkan Komisi III DPR.

Menurut dia, kalau alasan pembatalan RDP karena dipanggil Presiden, Komisi III DPR masih bisa memahaminya namun alasannya ada kegiatan sudah terjadwal, seharusnya dibatalkan.

"Pernah RDP Komisi III DPR dengan Kejaksaan Agung pada pagi hari namun Jaksa Agung ada acara yang tidak bisa ditinggalkan sehingga dijadwal ulang pada sore hari. Itu maknanya saling menghormati," katanya.

Dia mempertanyakan apakah rasa hormat Pimpinan KPK kepada institusi DPR masih ada atau tidak pasca tidak bisa menghadiri RDP yang sudah terjadwal tersebut.

Menurut dia seharusnya Pimpinan KPK menghormati DPR sebagai institusi sehingga ketika diminta hadir maka harus memenuhi panggilan tersebut.

"Secara kelembagaan harus dihormati lembaganya, bukan orang per-orang," katanya.

Sebelumnya Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan RDP antara Komisi III dengan KPK diskorsing hingga Kamis (7/9) pukul 10.00 WIB. Dia mengatakan rapat terpaksa ditunda karena sebagian pimpinan KPK sedang bertugas di luar Jakarta.(*)

Sumber: ANTARA

#DPR #DPR RI #Komisi III DPR #KPK # Desmond J. Mahesa
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Usulkan Negara Perbesar Peran dalam Pembiayaan Kampanye untuk Tekan Biaya Politik
KPK mengusulkan peningkatan peran negara dalam pembiayaan kampanye untuk menekan biaya politik yang dinilai menjadi salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - 1 jam, 45 menit lalu
KPK Usulkan Negara Perbesar Peran dalam Pembiayaan Kampanye untuk Tekan Biaya Politik
Indonesia
KPK Bongkar Akar Korupsi Kepala Daerah, Berawal dari Biaya Politik yang Terlalu Mahal
KPK menyebut tingginya biaya politik dalam pemilu dan pilkada menjadi faktor yang kerap memicu korupsi kepala daerah.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
KPK Bongkar Akar Korupsi Kepala Daerah, Berawal dari Biaya Politik yang Terlalu Mahal
Indonesia
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Modus tersebut dilakukan dengan menjaga setiap transaksi tetap di bawah batas harian 200 liter guna mengecoh deteksi otomatis.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Indonesia
KPK Tolak Laporan Gratifikasi Raja Juli Antoni, Ini Alasan dan Dasar Hukumnya
KPK menolak laporan gratifikasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait amplop dari Suhardiman Amby karena telah masuk dalam proses penyidikan perkara korupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 17 Juli 2026
KPK Tolak Laporan Gratifikasi Raja Juli Antoni, Ini Alasan dan Dasar Hukumnya
Indonesia
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Akses terhadap data warga seharusnya hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Indonesia
Sahroni Minta Tim Khusus Kejagung Usut Tuntas Kasus Febrie Adriansyah, DPR Siap Kawal
Komisi III DPR RI meminta Kejagung mengusut tuntas kasus Febrie Adriansyah. DPR juga siap mengawal kasus tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 17 Juli 2026
Sahroni Minta Tim Khusus Kejagung Usut Tuntas Kasus Febrie Adriansyah, DPR Siap Kawal
Indonesia
KPK Geledah Rumah Pejabat Sukoharjo Selama 3 Jam, Amankan Satu Koper
Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa rumah itu telah kosong. Istri Richard berinisial E disebutnya tidak berada di rumah, sedangkan anaknya sedang kuliah di luar kota
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Juli 2026
KPK Geledah Rumah Pejabat Sukoharjo Selama 3 Jam, Amankan Satu Koper
Indonesia
KPK Dalami Dugaan Pengaturan Audit BPK Pemkab Muara Enim, Bobby Rizaldi Diperiksa 9 Jam
KPK memeriksa anggota BPK, Bobby Adhityo Rizaldi, sebagai saksi kasus dugaan korupsi audit Pemkab Muara Enim.
Soffi Amira - Jumat, 17 Juli 2026
KPK Dalami Dugaan Pengaturan Audit BPK Pemkab Muara Enim, Bobby Rizaldi Diperiksa 9 Jam
Indonesia
KPK Sebut Laporan Gratifikasi Raja Juli Berstatus Case Closed, tetapi Penyidikan Tetap Berlanjut
KPK menduga Suhardiman Amby mengumpulkan uang dari sejumlah pihak melalui pemotongan Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota koperasi yang berkaitan dengan pengurusan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kuansing.
Frengky Aruan - Jumat, 17 Juli 2026
KPK Sebut Laporan Gratifikasi Raja Juli Berstatus Case Closed, tetapi Penyidikan Tetap Berlanjut
Indonesia
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target fisik di atas kertas, tapi harus terintegrasi langsung dengan ekosistem ekonomi masyarakat nelayan lokal.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Bagikan