Andika Pratama
MerahPutih.com - Komisi III DPR RI rampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/7).
Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango mengakui dalam rapat yang digelar tertutup tersebut, pihak Komisi III sempat mengkonfirmasi sejumlah kasus yang ditangani lembaga antirasuah. Namun dia enggan menjelaskan lebih rinci.
Baca Juga
Komisi III Pastikan Tak Lindungi Ahmad Sahroni di Kasus Bakamla
“Mereka menanyakan perkara kasus dan kami nyatakan kami bicara terminologi perkara, kalau perkara tidak ada yang bisa ditutupin, terkait perkara apa saja yang sudah melewati proses penyidikan kami sebutkan,” kata Nawawi.
Nawawi mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengeluarkan sekitar 43 surat perintah penyidikan
hingga 30 Juni 2020. Namun lagi-lagi Nawawi enggan merincikan kasus apa saja mengenai sprindik tersebut.
”Hampir semua sudah diumumkan sprindik sudah kami keluarkan, ada satu perkara barang kali bisa saja satu perkara bisa 7 sprindik 8 sprindik seperti itu,” ujar Nawawi.
Pantauan di lokasi, usai pertemuan, jajaran Komisi III DPR didampingi beberapa orang pimpinan KPK melakukan kunjungan ke Rutan KPK. Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery di sela-sela kunjungan Rutan mengatakan bahwa ini kali pertama pihaknya melakukan RDP di KPK.
"Pertama kali Komisi III melaksanakan fungsi pengawasan. Kok sepertinya aneh rapat di tempat KPK. Sesuai UU MD3 boleh dilakukan rapat pengawasan di gedung DPR dan di luar gedung DPR,” kata Herman.
Mengenai alasan dilakukan di KPK, lanjut Herman, karena pihaknya ingin menyaksikan kinerja KPK dari dekat. Apalagi pihaknya sudah menyetujui anggaran-anggaran yang diajukan KPK.
“Kami datang ke KPK, kami ingin lihat Gedung KPK yang baru saja jadi sebagian besar anggota komisi III juga baru periode sekarang ingin tahu seperti apa KPK hanya lewat di depan saja, bentuk sel seperti apa sehingga kita sebagai komisi III perlu melihat fasilitas yang ada di KPK," ujar Herman.
Baca Juga
Tak hanya soal kasus, politikus PDI Perjuangan ini mengungkapkan pihaknya pada pertemuan tadi juga mengkonfirmasi mengenai sadapan-sadapan. Kemudian ihwal penyitaan dan penggledahan, terutama soal proseduralnya kepada Dewas KPK.
"Terkait kasus yang menjadi hambatan dan perhatian publik. Saya tidak perlu sebutkan secara umum kasus yang jadi perhatian publik kenapa terkatung-katung. Ada banyak kendala yang dijelaskan pimpinan KPK tadi terkait penghitungan kerugian negara dan lain-lain,” tutup Herman. (Pon)
