Rapat dengan DPR, Menteri Pigai Ungkap Kariernya Berawal dari Tukang Parkir

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 31 Oktober 2024
Rapat dengan DPR, Menteri Pigai Ungkap Kariernya Berawal dari Tukang Parkir

Menteri Hukum dan Hak Asasi (HAM) Natalius Pigai saat RDP di Komisi XIII DPR RI. (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi (HAM) Natalius Pigai menceritakan riwayat hidupnya sebelum menjabat sebagai menteri di kabinet pemerintahan Preisden Prabowo Subianto.

Pigai mengaku dulu pernah menjadi tukang parkir di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) yang berlokasi di Kalibata, Jakarta Selatan.

"Saya mungkin tidak terlalu banyak membaca ya, bahan-bahan yang disediakan oleh kami ya, karena saya sendiri berasal dari tukang parkir pak, dulu di Depnakertrans, transmigrasi Kalibata itu, saya tukang parkir, juru parkir," ungkapnya saat memperkenalkan diri ke Komisi XIII DPR RI dalam rapat kerja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10).

Baca juga:

Menteri Pigai Akui dapat 'Serangan' Imbas Minta Tambahan Anggaran Rp 20 T

Setelah menjadi juru parkir, Pigai mengaku menjadi tenaga kerja honorer, lalu ikut tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan lulus menjadi PNS. Kemudian, dia menjadi komisioner Komnas HAM, sebelum dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri HAM.

"Jadi CPNS, CPNS jadi PNS jadi staf antar-antar surat fotokopi. Jadi staf khusus, dapat jabatan struktural, fungsional, jadi pimpinan Komnas HAM, sekarang menteri," ujarnya.

Dengan riwayat hidup demikian, Pigai menekankan telah mempunyai segudang pengalaman melakukan penataan organisasi kelembagaan.

Baca juga:

Ketua Komisi XIII Ingatkan Menteri HAM Pigai Jangan Pakai Pendekatan LSM

"Oleh karena itu, penataan organisasi kelembagaan saya sudah pasti punya pengalaman, waktu dari transmigrasi gabungan kependudukan. Transmigrasi gabung dengan depnaker. Penataan organisasi sudah merupakan bagian dari pekerjaan pribadi saya," tutup Menteri HAM itu. (Pon)

#Natalius Pigai #Menteri HAM #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
DPR Dorong Santri Turun Gunung Jadi Agen Ekonomi Inovatif, Enggak Boleh Hanya Dengar Khotbah
Indrajaya mendorong penguatan semangat kebhinekaan sebagai inti kekuatan bangsa
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPR Dorong Santri Turun Gunung Jadi Agen Ekonomi Inovatif, Enggak Boleh Hanya Dengar Khotbah
Indonesia
Kejagung Setor Uang Sitaan CPO Rp 13,2 T, DPR Minta Buru Aset Koruptor Lain
DPR mendorong agar Kejagung tidak berhenti pada pemulihan aset dari satu kasus saja.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Oktober 2025
Kejagung Setor Uang Sitaan CPO Rp 13,2 T, DPR Minta Buru Aset Koruptor Lain
Indonesia
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Isu-isu tersebut meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi, peningkatan kesehatan, serta pendidikan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Indonesia
Setahun Pemerintahan Prabowo, Komisi XIII Minta Penegakan HAM Harus Nyata bukan sekadar Narasi
Perhatian terhadap HAM juga tecermin dalam program Asta Cita.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Setahun Pemerintahan Prabowo, Komisi XIII Minta Penegakan HAM Harus Nyata bukan sekadar Narasi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Panas Dingin Menkeu Purbaya Tutup Celah Korupsi BUMN
DPR gerah karena Menkeu mulai menutup celah korupsi di lembaga negara.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Panas Dingin Menkeu Purbaya Tutup Celah Korupsi BUMN
Indonesia
Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak
Hal serupa terjadi pada desa dan kampung wisata yang memiliki potensi besar
Angga Yudha Pratama - Minggu, 19 Oktober 2025
Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak
Indonesia
Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit
Rifqi juga mengungkapkan bahwa Komisi II bersama Badan Keahlian DPR RI sedang mengkaji dua fokus utama revisi UU ASN
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Oktober 2025
Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit
Indonesia
DPR Sebut Swasembada Pangan Cuma Omong Kosong Tanpa Hal Ini
Target swasembada tidak akan tercapai tanpa adaptasi iklim di sektor pertanian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
DPR Sebut Swasembada Pangan Cuma Omong Kosong Tanpa Hal Ini
Indonesia
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Presiden Prabowo Subianto sudah mengubah regulasi yang melarang ekspatriat atau WNA memimpin BUMN.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Bagikan