Rachmat Gobel Sebut Kerja Sama Bisnis dengan Asing Jangan Sampai Rusak Budaya Bangsa

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 31 Januari 2023
Rachmat Gobel Sebut Kerja Sama Bisnis dengan Asing Jangan Sampai Rusak Budaya Bangsa

Rachmat Gobel, Jakarta, Kamis (25/6). (Foto Antara/Sigid Kurniawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR Bidang Koordinasi Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel mengatakan bisnis termasuk investasi dan perdagangan, khususnya dari dan dengan pihak asing memiliki posisi penting, namun jangan sampai merusak budaya dan tata nilai bangsa.

"Ekonomi, termasuk investasi dan perdagangan, tidak boleh merusak budaya dan tata nilai bangsa," katanya pada silaturahmi Pendidikan Cokroaminoto, yang diselenggarakan Syarikat Islam (SI) di Pare, Kediri, Jawa Timur, Minggu (29/1/2023), seperti tertuang dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Baca Juga:

Puan Maharani Ketua DPR, Sufmi Dasco dan Rachmat Gobel Jabat Wakil

Karena itu, ia menjadi menteri perdagangan impor pakaian bekas dan tekstil bermotif batik dilarang, karena akan mematikan industri kerajinan batik yang menghasilkan produk budaya warisan leluhur bangsa.

"Jika kita biarkan impor tekstil bermotif batik, maka lama-lama kerajinan batik akan mati dan akhirnya di suatu masa dalam beberapa generasi kita tak mengenal lagi batik karena semuanya sudah impor," kata Gobel pada kegiatan bertajuk "Gerakan Perubahan Indonesia Berbasis Pendidikan, Budaya, dan Ekonomi."

Menurutnya, ada empat keunggulan ekonomi berbasis budaya. Pertama, bahan bakunya dominan lokal. Kedua, umumnya ada di desa. Ketiga, skalanya UMKM. Keempat, bersifat khas.

"Jadi ekonomi berbasis budaya akan memperkuat NKRI, bukan sekadar uang," ucapnya. Ia mencontohkan produk ekonomi berbasis budaya antara lain tekstil tradisional, mebel, kerajinan, ukiran, anyaman, dan kuliner.

Gobel juga melihat investasi asing selalu membawa serta budaya mereka yang melekat pada produk dan manusianya.

Baca Juga:

Rachmat Gobel Maju sebagai Calon Ketua Umum Kadin

"Karena orangnya datang maka akan hadir juga kulinernya, lalu perilakunya, dan seterusnya. Tentu saja tak semuanya negatif, banyak juga hal yang positif. Hanya saja kita perlu awas tentang pentingnya ketahanan budaya," ujarnya mengingatkan.

Pada era globalisasi, lanjutnya, budaya bangsa makin memiliki kedudukan yang sangat penting sehingga harus diperkuat melalui pendidikan. "Bukan hanya dalam pendidikan formal di sekolah-sekolah tapi juga pendidikan di perusahaan," kata Gobel.

Ia mengingatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia adalah kunci dalam memasuki peradaban unggul dan maju.

"Kita harus memahami filosofi people before product. Membuat produk itu tidak sulit, yang pertama dan utama adalah membangun manusianya dulu. Dari manusia berkualitas dan berkarakter akan lahir produk yang berkualitas dan berkarakter pula," ujarnya. (*)

Baca Juga:

Rachmat Gobel Sebut Permendag No 87 Tahun 2015 Blunder

#Rachmat Gobel #DPR RI #Budaya
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta SPPG dievaluasi setelah mobil MBG menabrak belasan siswa SDN 01 Kalibaru.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
DPR meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli, membuka nama 12 perusahaan yang menjadi penyebab banjir bandang di Sumatra.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
Indonesia
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Terdapat 64 rancangan undang-undang (RUU) yang siap menjadi fokus pembahasan pada tahun legislatif mendatang. ?
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR RI resmi mengesahkan Prolegnas Prioritas 2026 dan perubahan kedua Prolegnas 2025–2029, termasuk enam RUU baru seperti KUHAP dan Patriot Bond.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Indonesia
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Aqib mengusulkan agar Menteri Lingkungan Hidup dan Bapeten mengadakan rapat koordinasi khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Bagikan