Rachmat Gobel Sebut Kerja Sama Bisnis dengan Asing Jangan Sampai Rusak Budaya Bangsa

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 31 Januari 2023
Rachmat Gobel Sebut Kerja Sama Bisnis dengan Asing Jangan Sampai Rusak Budaya Bangsa

Rachmat Gobel, Jakarta, Kamis (25/6). (Foto Antara/Sigid Kurniawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR Bidang Koordinasi Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel mengatakan bisnis termasuk investasi dan perdagangan, khususnya dari dan dengan pihak asing memiliki posisi penting, namun jangan sampai merusak budaya dan tata nilai bangsa.

"Ekonomi, termasuk investasi dan perdagangan, tidak boleh merusak budaya dan tata nilai bangsa," katanya pada silaturahmi Pendidikan Cokroaminoto, yang diselenggarakan Syarikat Islam (SI) di Pare, Kediri, Jawa Timur, Minggu (29/1/2023), seperti tertuang dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Baca Juga:

Puan Maharani Ketua DPR, Sufmi Dasco dan Rachmat Gobel Jabat Wakil

Karena itu, ia menjadi menteri perdagangan impor pakaian bekas dan tekstil bermotif batik dilarang, karena akan mematikan industri kerajinan batik yang menghasilkan produk budaya warisan leluhur bangsa.

"Jika kita biarkan impor tekstil bermotif batik, maka lama-lama kerajinan batik akan mati dan akhirnya di suatu masa dalam beberapa generasi kita tak mengenal lagi batik karena semuanya sudah impor," kata Gobel pada kegiatan bertajuk "Gerakan Perubahan Indonesia Berbasis Pendidikan, Budaya, dan Ekonomi."

Menurutnya, ada empat keunggulan ekonomi berbasis budaya. Pertama, bahan bakunya dominan lokal. Kedua, umumnya ada di desa. Ketiga, skalanya UMKM. Keempat, bersifat khas.

"Jadi ekonomi berbasis budaya akan memperkuat NKRI, bukan sekadar uang," ucapnya. Ia mencontohkan produk ekonomi berbasis budaya antara lain tekstil tradisional, mebel, kerajinan, ukiran, anyaman, dan kuliner.

Gobel juga melihat investasi asing selalu membawa serta budaya mereka yang melekat pada produk dan manusianya.

Baca Juga:

Rachmat Gobel Maju sebagai Calon Ketua Umum Kadin

"Karena orangnya datang maka akan hadir juga kulinernya, lalu perilakunya, dan seterusnya. Tentu saja tak semuanya negatif, banyak juga hal yang positif. Hanya saja kita perlu awas tentang pentingnya ketahanan budaya," ujarnya mengingatkan.

Pada era globalisasi, lanjutnya, budaya bangsa makin memiliki kedudukan yang sangat penting sehingga harus diperkuat melalui pendidikan. "Bukan hanya dalam pendidikan formal di sekolah-sekolah tapi juga pendidikan di perusahaan," kata Gobel.

Ia mengingatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia adalah kunci dalam memasuki peradaban unggul dan maju.

"Kita harus memahami filosofi people before product. Membuat produk itu tidak sulit, yang pertama dan utama adalah membangun manusianya dulu. Dari manusia berkualitas dan berkarakter akan lahir produk yang berkualitas dan berkarakter pula," ujarnya. (*)

Baca Juga:

Rachmat Gobel Sebut Permendag No 87 Tahun 2015 Blunder

#Rachmat Gobel #DPR RI #Budaya
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.
Show More

Berita Terkait

Berita
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Presiden Prabowo mengajukan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI ke DPR. Ini profil dan proses penetapan Gubernur BI definitif.
ImanK - Senin, 10 Agustus 2026
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Indonesia
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Sekolah merupakan ruang belajar yang harus bebas dari segala bentuk ancaman.
Dwi Astarini - Jumat, 07 Agustus 2026
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Indonesia
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang memicu kekeringan ekstrem harus direspons pemerintah melalui sistem kesiapsiagaan nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Profesi tenaga kesehatan merupakan profesi mulia yang menuntut standar etik tinggi, termasuk dalam berkomunikasi di ruang digital.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Indonesia
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Komisi V juga mendesak investigasi menyeluruh agar penyebab kebakaran kapal rute Surabaya-Makassar itu dapat diungkap secara tuntas.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Indonesia
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Mendorong penyusunan regulasi yang mencakup perlindungan privasi, penggunaan identitas, perlindungan anak, hingga tanggung jawab atas dampak publikasi.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Indonesia
Kecelakaan Kapal Laut Beruntun, DPR Dorong Modernisasi Keselamatan Kapal
Pembenahan tidak cukup hanya dilakukan setelah terjadi insiden, harus diwujudkan melalui modernisasi pengawasan dan peningkatan standar keselamatan pelayaran.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Kecelakaan Kapal Laut Beruntun, DPR Dorong Modernisasi Keselamatan Kapal
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Indonesia
Puan Sebut Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II Bukti Keamanan Transportasi Laut masih Minim
Rentetan insiden tersebut menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh sistem pelayaran nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Puan Sebut Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II Bukti Keamanan Transportasi Laut masih Minim
Bagikan