Puluhan Anggota DPR RI Desak Setya Novanto Mundur

Fadhli Fadhli - Selasa, 15 Desember 2015
Puluhan Anggota DPR RI Desak Setya Novanto Mundur

Para anggota dewan memasang pita hitam yang bertuliskan #SAVE DPR di lengan mereka, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/12). (Foto: MerahPutih/Venansius Fortunatus)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Puluhan anggota DPR RI lintas fraksi melakukan aksi teatrikal dengan memasang pita hitam bertuliskan 'SAVE DPR' di lengan kirinya. Puluhan anggota DPR itu juga mendesak agar Setya Novanto (Setnov) mundur.

Aksi itu dilakukan sebagai respon terhadap kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden RI, soal perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia,  yang dinilai telah bertolak belakang dengan semangat lembaga perwakilan rakyat.

Sebab, Meraka menilai sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) hanya menjadi arena perdebatan dan pembelaan belaka, dengan mengabaikan subtansi persoalan. Publik pun semakin ragu MKD bisa membuat keputusan dengan adil.

"Pendapat publik terkait kasus ini pun benar-benar membuat DPR RI semakin terpuruk di mata publik, DPR menjadi lembaga yang tak bisa diharapkan, menjadi lembaga yang tidak bisa dipercaya rakyat, padahal berisi wakil seluruh rakyat," kata Anggota DPR RI Komaruddin Watubun, saat membacakan pernyataan sikap, di Gedung DPR RI, Selasa (15/12).

Atas dasar itu, puluhan anggota DPR  lintas fraksi mendesak agar Ketua DPR RI, Setya Novanto mundur, lantaran mereka menilai dengan adanya kasus tersebut membuat situasi lingkungan kerja DPR semakin tidak kondusif.

Selain itu, guna menolong menyelamatkan wajah DPR, lintas Fraksi mendorong anggota MKD mengambil keputusan yang tepat dalam upaya menegakkan kode etik DPR RI.

Berikut sejumlah nama anggota DPR RI yang ikut dalam akasi pasang pita hitam #Save DPR, TB Hasanuddin PDIP, Charles Honoris PDIP, Taufiqulhadi Nasdem, Nico Siahaan PDIP, Teguh Juwarno PAN, Primus Yustisio PAN, Diah Pitaloka PDIP, Syarif Abdullah Alkadrie Nasdem, Kurtubi Nasdem. Juga turut hadir anggota MKD Akbar Faizal dari Nasdem dan perwakilan dari Gerindra yakni Wihadi, serta Ruhut Sitompul dari Demokrat. (Fdi)

 

BACA JUGA:

  1. Belum Terpilih, Johan Budi Sudah Lakukan Sumpah
  2. Kalah di Pilkada, DPD PDIP Salahkan Kader Pembelot
  3. Luhut Anggap Kasus 'Papa Minta Saham' Selesai
  4. Capim KPK Saut Situmorang Belum Bayar Pajak Mobil?
  5. Riza Tak Dipaksa Hadiri Sidang, MKD Putuskan Nasib Setnov, Rabu (16/12)
#Papa Minta Saham #Sidang MKD Kasus Setya Novanto #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Penaikan HET harus diikuti langkah pengawasan yang ketat agar tidak dimanfaatkan oknum untuk menimbun barang atau memainkan distribusi demi meraup keuntungan.
Dwi Astarini - 1 jam, 53 menit lalu
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG selama ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek pengawasan dan kontrol kualitas.
Frengky Aruan - Kamis, 04 Juni 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Legislator daerah pemilihan Sumatra Selatan II ini menaruh harapan besar pada pundak pimpinan baru BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Indonesia
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Nurhadi menyampaikan hal tersebut menanggapi keputusan Presiden Prabowo mengganti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jajaran pimpinan BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Indonesia
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
RDPU juga membahas struktur organisasi serta formulasi usia pensiun anggota kepolisian
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
Indonesia
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia pada 2025 mencapai 74,47 tahun.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Bagikan