Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Puluhan Anggota DPR RI Desak Setya Novanto Mundur

Fadhli Fadhli - Selasa, 15 Desember 2015
Puluhan Anggota DPR RI Desak Setya Novanto Mundur

Para anggota dewan memasang pita hitam yang bertuliskan #SAVE DPR di lengan mereka, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/12). (Foto: MerahPutih/Venansius Fortunatus)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Puluhan anggota DPR RI lintas fraksi melakukan aksi teatrikal dengan memasang pita hitam bertuliskan 'SAVE DPR' di lengan kirinya. Puluhan anggota DPR itu juga mendesak agar Setya Novanto (Setnov) mundur.

Aksi itu dilakukan sebagai respon terhadap kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden RI, soal perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia,  yang dinilai telah bertolak belakang dengan semangat lembaga perwakilan rakyat.

Sebab, Meraka menilai sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) hanya menjadi arena perdebatan dan pembelaan belaka, dengan mengabaikan subtansi persoalan. Publik pun semakin ragu MKD bisa membuat keputusan dengan adil.

"Pendapat publik terkait kasus ini pun benar-benar membuat DPR RI semakin terpuruk di mata publik, DPR menjadi lembaga yang tak bisa diharapkan, menjadi lembaga yang tidak bisa dipercaya rakyat, padahal berisi wakil seluruh rakyat," kata Anggota DPR RI Komaruddin Watubun, saat membacakan pernyataan sikap, di Gedung DPR RI, Selasa (15/12).

Atas dasar itu, puluhan anggota DPR  lintas fraksi mendesak agar Ketua DPR RI, Setya Novanto mundur, lantaran mereka menilai dengan adanya kasus tersebut membuat situasi lingkungan kerja DPR semakin tidak kondusif.

Selain itu, guna menolong menyelamatkan wajah DPR, lintas Fraksi mendorong anggota MKD mengambil keputusan yang tepat dalam upaya menegakkan kode etik DPR RI.

Berikut sejumlah nama anggota DPR RI yang ikut dalam akasi pasang pita hitam #Save DPR, TB Hasanuddin PDIP, Charles Honoris PDIP, Taufiqulhadi Nasdem, Nico Siahaan PDIP, Teguh Juwarno PAN, Primus Yustisio PAN, Diah Pitaloka PDIP, Syarif Abdullah Alkadrie Nasdem, Kurtubi Nasdem. Juga turut hadir anggota MKD Akbar Faizal dari Nasdem dan perwakilan dari Gerindra yakni Wihadi, serta Ruhut Sitompul dari Demokrat. (Fdi)

 

BACA JUGA:

  1. Belum Terpilih, Johan Budi Sudah Lakukan Sumpah
  2. Kalah di Pilkada, DPD PDIP Salahkan Kader Pembelot
  3. Luhut Anggap Kasus 'Papa Minta Saham' Selesai
  4. Capim KPK Saut Situmorang Belum Bayar Pajak Mobil?
  5. Riza Tak Dipaksa Hadiri Sidang, MKD Putuskan Nasib Setnov, Rabu (16/12)
#Papa Minta Saham #Sidang MKD Kasus Setya Novanto #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Penyerapan anggaran Kemenkes rendah karena dipengaruhi pemblokiran anggaran senilai Rp 12,3 triliun.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Indonesia
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Langkah yang ditempuh pemerintah tetap harus mengedepankan pendekatan persuasif, bukan menimbulkan kekhawatiran bagi para wajib pajak. 

Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Indonesia
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Presiden Prabowo sejak awal berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi dan tidak seharusnya dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Kementerian Luar Negeri mengungkap dua WNI berinisial AE dan S diduga disandera di Myanmar dengan tuntutan tebusan Rp 200 juta.
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Indonesia
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Modus tersebut dilakukan dengan menjaga setiap transaksi tetap di bawah batas harian 200 liter guna mengecoh deteksi otomatis.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Indonesia
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Akses terhadap data warga seharusnya hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Indonesia
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target fisik di atas kertas, tapi harus terintegrasi langsung dengan ekosistem ekonomi masyarakat nelayan lokal.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Indonesia
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Sistem peringatan dini pertanian (SIPERDITAN) harus diperkuat agar tidak mengganggu target produksi pangan nasional. 

Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Indonesia
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Suara buruh perlu menjadi bagian penting dalam proses penyusunan beleid tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Indonesia
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Dengan begitu, kepala daerah tidak lagi kesulitan ketika harus mengevaluasi pegawai yang dinilai tidak memenuhi target kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Bagikan