Pulihkan Ekonomi, BUMN Harus Jadi Offtaker Komoditas Pertanian
Petani. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Badan Usaha milik Negara (BUMN) diyakini mampu menjadi sandaran pemulihan ekonomi nasional berkat program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Program seperti Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau CSR, kemitraan usaha dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan penyaluran kredit untuk UMKM bisa menggerakkan ekonomi nasional," kata Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak di Jakarta, Senin (27/12).
Baca Juga:
DPR Minta BUMN Pelopori Penguasaan Teknologi Rancang Bangun
Amin mengapresiasi kinerja BUMN dalam menyediakan vaksin, serta fasilitas dan alat kesehatan, dalam upaya menekan penularan Covid-19.
Politisi PKS itu mendorong perusahaan pelat merah terus mengoptimalkan kinerjanya dan memperkuat program-program untuk masyarakat bawah dan UMKM.
Ia menegaskan, fokus ke ekonomi kerakyatan akan memberikan efek positif dan cepat dalam pemulihan ekonomi nasional, karena 98 persen tenaga kerja diserap oleh UMKM dan sektor informal.
Amin mendorong BUMN memprioritaskan kontribusinya di sektor ketahanan pangan, energi, dan kesehatan nasional. Prioritas itu bisa direalisasikan dalam periodisasi kerja BUMN di tahun 2022 mendatang.
Di sektor pangan, BUMN perlu menjadi offtaker bagi komoditas pertanian untuk menjamin ketersediaan stok pangan nasional dan menyerap produk pertanian dari petani nasional, apalagi stabilitas harga dan pasokan pangan serta bangkitnya UMKM terbukti bisa menggerakkan peningkatan daya beli masyarakat.
Amin mendorong para pelaku UMKM bisa memanfaatkan program-program BUMN dan meningkatkan kemampuan manajemen mereka, baik dari sisi produksi maupun manajemen keuangan.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pengembangan sistem pangan yang berkelanjutan menjadi syarat utama peningkatan peran sektor pertanian.
"Sistem pangan nasional tersebut secara kolaboratif meningkatkan produksi pangan yang berkualitas dan aman, didukung oleh lingkungan yang kondusif, stabilitas akses pangan, efisiensi distribusi pangan, serta pemberian bantuan pangan bagi rumah tangga rawan pangan," ujar Menko.
Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, perikanan, meski selama 6 dekade terakhir, pertumbuhannya sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi selalu mampu menunjukkan resiliensi dalam masa krisis dan menunjukkan peran sektor pertanian mampu bertahan sebagai buffer perekonomian.
"Pengembangan pertanian berkelanjutan dengan peningkatan skala usaha melalui integrasi hulu-hilir serta pelibatan teknologi dalam lingkup korporasi menjadi prasyarat dalam peningkatan daya saing komoditas pertanian, baik untuk pemenuhan dalam negeri maupun orientasi ekspor," katanya. (Asp)
Baca Juga:
Dibahas 3 Periode, Naskah Akademik Revisi UU BUMN Diklaim Sudah Rampung
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Indonesia Setop Impor Jagung Sepanjang 2025, Mentan Amran Pamer Lonjakan Produksi Beras Tertinggi Sepanjang Sejarah
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara