Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengklaim bahwa dalam satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sektor pertanian Indonesia telah memberikan kontribusi tertinggi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yakni mencapai 13,83 persen.
Amran memaparkan, Nilai Tukar Petani (NTP) juga mencatat kenaikan signifikan dalam sejarah, naik hingga 126,36. Peningkatan ini salah satunya didorong oleh naiknya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dari Rp5.000 menjadi Rp6.500 per kilogram.
"Alhamdulillah petani menikmati kenaikan itu," ujar Amran di kantor Kementerian Pertanian, Rabu (22/10).
Baca juga:
Prabowo Dinilai Sukses Jadikan Pertanian sebagai Program Prioritas
Selain capaian NTP, sektor pertanian nasional juga mencatatkan sejarah baru dalam penyerapan beras Bulog yang mencapai 4,2 juta ton.
Mentan Amran juga mengungkapkan bahwa produksi beras hingga Oktober 2025 telah mencapai 33,19 juta ton. Ia mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS), FAO, dan USDA yang menunjukkan kinerja produksi beras Indonesia mengalami lompatan tertinggi sepanjang sejarah.
Ia memperkirakan bahwa pada akhir tahun, produksi beras diproyeksikan akan naik 4 juta ton, mencapai 34 juta ton. Ini merupakan lompatan tertinggi sepanjang sejarah.
Adapun kinerja ekspor pertanian menunjukkan peningkatan sebesar 42,19 persen dibanding tahun sebelumnya, dengan nilai total mencapai Rp507,78 triliun.
Produksi jagung nasional juga tumbuh 8,47 persen dari tahun sebelumnya menjadi 15,25 juta ton pada tahun ini.
"Sepanjang tahun 2025 Indonesia tidak melakukan impor jagung," jelas dia.
Baca juga:
Hari Tani Nasional, Komisi IV DPR Desak Pemerintah Harus Siapkan Peta Jalan Pertanian Indonesia
Sebagai langkah antisipatif menghadapi musim tanam Oktober 2025 hingga Maret 2026, PT Pupuk Indonesia (Persero) telah menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 1,2 juta ton, atau sekitar 259 persen di atas ketentuan minimum stok. Selain itu, 480 ribu ton pupuk non-subsidi juga disiapkan untuk memenuhi kebutuhan petani di luar alokasi subsidi. (Knu)
