Puan Terima Ketua Senat Kamboja Hun Sen di DPR Besok

Frengky AruanFrengky Aruan - Selasa, 06 Mei 2025
Puan Terima Ketua Senat Kamboja Hun Sen di DPR Besok

Ketua DPR RI, Puan Maharani. Foto: Dok/DPR RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani akan bertemu Ketua Senat Kamboja, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5) pagi.

Dalam pertemuannya dengan mantan Perdana Menteri Kamboja itu, Puan akan membahas soal perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI).

Pertemuan ini merupakan rangkaian kunjungan Hun Sen ke Indonesia pada 5-7 Mei 2025. Dalam kunjungan kehormatan dengan Ketua DPR, Hun Sen rencananya akan ditemani oleh sejumlah anggota Senat Kerajaan Kamboja.

Dalam agenda pertemuan yang digelar besok, Puan dan Hun Sen juga akan melakukan tour building ke ruang rapat paripurna di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura. Salah satu isu yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut terkait perlindungan PMI di Kamboja.

Menurut Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kamboja, kematian Warga Negara Indonesia (WNI) di negara tersebut melonjak. Terutama akibat praktik penipuan daring (online scam).

Baca juga:

Siang Ini, Prabowo Akan Terima Kedatangan Presiden Senat Kamboja di Istana Jakarta

“Ini harus menjadi pengingat betapa pentingnya perlindungan terhadap WNI, khususnya para pekerja migran Indonesia (PMI)," ujar Puan, Selasa (6/5).

Berdasarkan data KBRI Kamboja, jumlah kasus WNI bermasalah (WNIB) meningkat hingga 60 kali lipat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejak 2020 hingga 2024.

Lonjakan yang cukup tinggi terlihat dari 56 kasus pada 2020, menjadi 3.310 kasus pada 2024. Yang paling mengkhawatirkan adalah 75 persen kasus ini terkait WNI yang terjebak dalam pekerjaan online scam.

KBRI Kamboja bahkan sudah menangani 92 kasus kematian WNI untuk tahun 2024. Di mana jumlah tersebut meningkat 24,3 persen dari tahun 2023.

Menurut Puan, peristiwa ini bukan lagi menjadi isu domestik, namun sudah masuk sebagai darurat kawasan.

Sebagai informasi, Hun Sen merupakan kepala pemerintahan terlama di Kamboja, dan salah satu pemimpin terlama di dunia. Ia juga merupakan Presiden Partai Rakyat Kamboja (CPP) dan anggota Majelis Nasional untuk Kandal.

Puan menilai hubungan parlemen yang lebih erat akan memperkuat rasa saling percaya dan saling pengertian antara kedua negara. Ia mendorong penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kamboja.

Selain itu, Puan mengatakan Indonesia dan Kamboja juga perlu memperluas kerja sama di berbagai sektor. Menurut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini, sinergi antara pemerintah dan parlemen diperlukan dalam mengatasi berbagai tantangan global yang semakin kompleks.

"Diplomasi parlemen semakin diperlukan untuk membangun dialog antar negara guna menghadapi krisis multi dimensi. Parlemen harus berkontribusi dan menjadi bagian dari solusi permasalahan global," tutur Puan. (Pon)

#Puan Maharani #DPR RI #Berita #Indonesia #Merahputih
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pengesahan UU Pariwisata Dinilai Bakal Jadi Angin Segar Target Ekonomi 8 Persen
Novita menekankan bahwa seluruh elemen masyarakat harus terlibat aktif dalam ekosistem pariwisata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 03 Oktober 2025
Pengesahan UU Pariwisata Dinilai Bakal Jadi Angin Segar Target Ekonomi 8 Persen
Indonesia
DPR Desak Audit Konstruksi Total pada Pesantren Al Khoziny, Tegaskan Nyawa Santri dan Pekerja Tak Boleh Dipertaruhkan
Hingga kini, data mengenai jumlah santri yang ada di lokasi kejadian masih belum pasti
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 Oktober 2025
DPR Desak Audit Konstruksi Total pada Pesantren Al Khoziny, Tegaskan Nyawa Santri dan Pekerja Tak Boleh Dipertaruhkan
Indonesia
Karyawan SPBU Swasta Dikabarkan Kena PHK, DPR Nilai Pemerintah Wajib Perkuat Komunikasi Publik
Penting juga untuk menjamin perlindungan terhadap pekerja dan transparansi kebijakan agar publik memiliki kepercayaan penuh terhadap arah kebijakan energi nasional
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 Oktober 2025
Karyawan SPBU Swasta Dikabarkan Kena PHK, DPR Nilai Pemerintah Wajib Perkuat Komunikasi Publik
Indonesia
Ketua DPR Dorong Prabowo Segera Terbitkan Perpres Tata Kelola MBG
Program MBG harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh imbas maraknya kasus keracunan yang dialami penerima manfaat.
Wisnu Cipto - Kamis, 02 Oktober 2025
Ketua DPR Dorong Prabowo Segera Terbitkan Perpres Tata Kelola MBG
Indonesia
DPR Perketat Pengawasan BUMN, Bonus Direksi Rugi Dilarang dan Rangkap Jabatan Harus Dihindari
Larangan rangkap jabatan adalah keniscayaan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 Oktober 2025
DPR Perketat Pengawasan BUMN, Bonus Direksi Rugi Dilarang dan Rangkap Jabatan Harus Dihindari
Indonesia
Kementerian Haji dan Umrah Resmi Jadi Mitra Komisi VIII DPR RI
Persetujuan mutlak dari anggota dewan menunjukkan dukungan terhadap langkah strategis ini
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 Oktober 2025
Kementerian Haji dan Umrah Resmi Jadi Mitra Komisi VIII DPR RI
Indonesia
DPR Resmikan RUU Kepariwisataan, Siap Beradaptasi dengan Revolusi Digital Global
Saleh menilai bahwa aspek yuridis dalam UU Kepariwisataan yang lama sudah tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas dan tantangan sektor kepariwisataan saat ini
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 Oktober 2025
DPR Resmikan RUU Kepariwisataan, Siap Beradaptasi dengan Revolusi Digital Global
Indonesia
Puan Maharani Tegaskan DPR Harus Jawab Kritik Rakyat dengan Kerja Nyata
Ketua DPR RI sebut apa pun cara dan bentuk kritik tetap harus dipandang sebagai suara rakyat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 02 Oktober 2025
Puan Maharani Tegaskan DPR Harus Jawab Kritik Rakyat dengan Kerja Nyata
Indonesia
Sekolah Dapat Bantuan Smart TV, DPR Minta Guru Diberi Pelatihan dan Diawasi agar tak Ada Penyalahgunaan
Memastikan adanya mekanisme pengawasan, agar perangkat yang disediakan negara, benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Dwi Astarini - Rabu, 01 Oktober 2025
Sekolah Dapat Bantuan Smart TV, DPR Minta Guru Diberi Pelatihan dan Diawasi agar tak Ada Penyalahgunaan
Indonesia
Pengawasan Diperketat Pasca Kasus Keracunan, DPR Soroti Peran Ahli Gizi Program MBG
DPR berjanji akan terus mengawal transparansi proses sertifikasi, meminta laporan berkala, dan memastikan setiap anak menerima makanan bergizi yang aman dan higienis
Angga Yudha Pratama - Rabu, 01 Oktober 2025
Pengawasan Diperketat Pasca Kasus Keracunan, DPR Soroti Peran Ahli Gizi Program MBG
Bagikan