Puan Pamer Capaian DPR yang Telah Buat 64 UU Sejak 2019

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 16 Agustus 2023
Puan Pamer Capaian DPR yang Telah Buat 64 UU Sejak 2019

Ketua DPR Puan Maharani berpidato dalam Sidang Paripurna DPR RI Tahun 2023. (Foto: YouTube)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR Puan Maharani berpidato pertama dalam Sidang Paripurna DPR RI Tahun 2023 dengan agenda keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2024, beserta nota keuangannya di gedung parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu (16/8).

Putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ini mengungkapkan bahwa DPR RI telah membuat 64 undang-undang (UU) sejak 2019.

"Pada kesempatan ini, kami sampaikan kinerja pembentukan undang-undang sejak tahun 2019 hingga saat ini, yang merupakan sejumlah undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI bersama pemerintah, yaitu sejumlah 64 undang-undang melalui alat kelengkapan DPR RI," kata Puan.

Baca Juga:

Pantun Penutup Pidato Bamsoet: Ganjar, Prabowo dan Anies Harus Lanjutkan Pembangunan

Puan pun kemudian memerinci UU yang sudah dirampungkan masing-masing komisi di DPR RI.

• Komisi Satu dan Wakil Pemerintah, telah menyelesaikan 6 Undang-Undang;

• Komisi Dua dan Wakil Pemerintah, telah menyelesaikan 26 Undang-Undang;

• Komisi Tiga dan Wakil Pemerintah, telah menyelesaikan 6 Undang-Undang;

• Komisi Lima dan Wakil Pemerintah, telah menyelesaikan 1 Undang-Undang;

• Komisi Enam dan Wakil Pemerintah, telah menyelesaikan 5 Undang-Undang;

• Komisi Tujuh dan Wakil Pemerintah, telah menyelesaikan 1 Undang-Undang;

• Komisi Sembilan dan Wakil Pemerintah, telah menyelesaikan 1 Undang-Undang;

• Komisi Sepuluh dan Wakil Pemerintah, telah menyelesaikan 2 Undang-Undang;

• Komisi Sebelas dan Wakil Pemerintah, telah menyelesaikan 5 Undang-Undang;

• Badan Legislasi dan Wakil Pemerintah, telah menyelesaikan 7 Undang- Undang;

• Badan Anggaran dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 1 Undang-Undang selain Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

• Panitia Khusus DPR RI dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 3 Undang-Undang.

Baca Juga:

Jokowi Miris Budaya Santun Masyarakat Indonesia yang Mulai Hilang

Puan menuturkan, ada sebanyak 385 dari 575 anggota DPR menghadiri rapat tersebut.

"Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, telah hadir 385 anggota, terdiri dari seluruh unsur fraksi DPR RI, maka kuorum telah tercapai," ujar Puan. (Asp)

Baca Juga:

Jokowi Klaim Angka Stunting Indonesia Turun Jadi 21,6 Persen

#DPR #Undang-Undang
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPR Wajibkan Laporan Reses via Aplikasi, Anggota Mangkir Terancam Sanksi
Anggota dewan yang tidak melaporkan kegiatan reses melalui aplikasi resmi DPR akan dikenai sanksi sesuai tata tertib yang berlak
Wisnu Cipto - Senin, 13 Oktober 2025
DPR Wajibkan Laporan Reses via Aplikasi, Anggota Mangkir Terancam Sanksi
Indonesia
Polemik Anggaran Reses Naik 2 Kali Lipat, Dasco Ungkap Anggota DPR Masih Sering Nombok
Kenaikan dana reses anggota DPR RI dari Rp 400 juta menjadi Rp 702 juta menuai sorotan publik.
Wisnu Cipto - Senin, 13 Oktober 2025
Polemik Anggaran Reses Naik 2 Kali Lipat, Dasco Ungkap Anggota DPR Masih Sering Nombok
Indonesia
DPR Dukung School Kitchen MBG, Sekolah Bisa Mengelola Dapur Sendiri
Sekolah di wilayah terpencil atau daerah agraris memiliki potensi bahan pangan lokal yang bisa dimanfaatkan
Angga Yudha Pratama - Senin, 13 Oktober 2025
DPR Dukung School Kitchen MBG, Sekolah Bisa Mengelola Dapur Sendiri
Indonesia
DPR Desak Percepatan Program 3 Juta Rumah Sebagai Solusi Backlog dan Penggerak Ekonomi
Huda mengkritisi kerumitan dalam mekanisme pembiayaan dan kesulitan akses masyarakat terhadap program ini
Angga Yudha Pratama - Minggu, 12 Oktober 2025
DPR Desak Percepatan Program 3 Juta Rumah Sebagai Solusi Backlog dan Penggerak Ekonomi
Indonesia
Prabowo Lantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, DPR: Peningkatan SDM Jadi Prioritas
Presiden RI, Prabowo Subianto, melantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. DPR menilai, hal itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Soffi Amira - Sabtu, 11 Oktober 2025
Prabowo Lantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, DPR: Peningkatan SDM Jadi Prioritas
Indonesia
Revisi UU Sisdiknas Kodifikasi Tiga UU, Posisi Pesantren Diperkuat dan Diakui Formal
Musibah tersebut menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya perhatian pemerintah terhadap sarana dan prasarana pendidikan keagamaan
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 11 Oktober 2025
Revisi UU Sisdiknas Kodifikasi Tiga UU, Posisi Pesantren Diperkuat dan Diakui Formal
Indonesia
Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran
Penghapusan tunggakan ini bertujuan membebaskan peserta BPJS dari utang masa lalu
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran
Indonesia
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Masyarakat tidak boleh hidup dalam ketakutan, masyarakat perlu kehidupan yang layak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Indonesia
Pembebasan Tunggakan BPJS Wajib Tepat Sasaran Agar Sistem JKN Berlanjut
Secara keseluruhan, langkah penghapusan tunggakan ini bukan sekadar upaya untuk meringankan beban finansial
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
Pembebasan Tunggakan BPJS Wajib Tepat Sasaran Agar Sistem JKN Berlanjut
Indonesia
DPR Desak Pemda Rasionalisasi Program Prioritas dan Optimalisasi Fiskal Daerah Pasca Pemotongan TKD
Selain itu, tata kelola daerah juga perlu diperbaiki untuk mengatasi kebocoran penerimaan dan belanja
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPR Desak Pemda Rasionalisasi Program Prioritas dan Optimalisasi Fiskal Daerah Pasca Pemotongan TKD
Bagikan