Puan Nilai Jokowi Telah Maksimal Jalankan Pemerintahan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 16 Agustus 2024
Puan Nilai Jokowi Telah Maksimal Jalankan Pemerintahan

Ketua DPR Puan Maharani (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi permintaan maaf Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan pada saat Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8). Ia menilai bahwa Jokowi telah menjalankan pemerintahan semaksimal mungkin dalam satu periode terakhir.

"Saya tidak meragukan pasti (Jokowi) sudah berbuat semaksimal mungkin beliau bisa lakukan untuk Indonesia," kata Puan kepada wartawan.

Pada saat yang sama, Puan Maharani juga memberikan catatan. "Kita tentu tidak dapat hanya fokus pada hal-hal yang telah berhasil dicapai maupun hanya fokus pada hal hal yang belum berhasil dicapai. Fokus pada hal-hal yang telah dicapai; mengantarkan kita hanya akan fokus untuk melanjutkan," tutur Puan.

Baca juga:

Momen Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2024

Sementara, jika fokus pada hal yang belum berhasil dicapai juga akan hanya untuk melakukan perubahan atau penyempurnaan.

Jadi, menurut Puan, di antara yang akan melanjutkan dan yang akan melakukan perubahan atau penyempurnaan, masih terdapat pengarusutamaan lain yaitu progresif, yang berarti maju berkembang dan berkembang maju.

“Pembangunan yang berkualitas ditandai dengan kehidupan rakyat yang semakin makmur, sejahtera, mudah dalam berbagai urusan, negara hadir untuk berpihak pada rakyat,” tutup Puan.

Baca juga:

Momen Presiden Joko Widodo Bersama Pimpinan DPR/MPR dan DPD dalam Sidang Tahunan MPR 2024

Sebelumnya, Jokowi meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia di penghujung masa jabatannya yang menyisakan waktu sekitar dua bulan lagi untuk harapan yang belum bisa terwujud.

Jokowi menyadari dirinya masih belum sempurna dalam memimpin Indonesia. Oleh karena itu, Kepala Negara merasa perlu meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas segala keterbatasan.

#DPR #DPR RI #Sidang Tahunan MPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
RDP Ombudsman dan Komisi II DPR Bahas Temuan Lapas Mewah di Cibinong
Ketua Ombudsman Nuzran Joher mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 29 September 2026
RDP Ombudsman dan Komisi II DPR Bahas Temuan Lapas Mewah di Cibinong
Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Berita Foto
Kalapas Cibinong Nonaktif Wisnu Hadiri RDP dengan Komisi XIII DPR Bahas Temuan Lapas Mewah
Eks Kalapas Cibinong Wisnu Hani Putanto mengikuti RDP dengan Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Didik Setiawan - Senin, 28 September 2026
Kalapas Cibinong Nonaktif Wisnu Hadiri RDP dengan Komisi XIII DPR Bahas Temuan Lapas Mewah
Indonesia
DIM RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Makin Bertambah, Belum Hasilkan Naskah Final
Pembahasan mencakup sejumlah isu ketenagakerjaan, antara lain hubungan kerja, pengupahan, pelindungan pekerja perempuan, dan pemagangan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
DIM RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Makin Bertambah, Belum Hasilkan Naskah Final
Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Indonesia
Apindo Minta Masukan Perluasan Kesempatan Kerja di RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Agar RUU Pelindungan Ketenagakerjaan disempurnakan nomenklatur menjadi RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
 Apindo Minta Masukan Perluasan Kesempatan Kerja di RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
RUU Perampasan Aset kini sedang dikebut. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut disahkan 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
Indonesia
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Reforma agraria tidak boleh dimaknai sebatas legalisasi aset atau penerbitan sertifikat tanah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Indonesia
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Pencapaian medali yang telah diraih sejauh ini merupakan hasil dari kerja keras para atlet, pelatih, ofisial, serta seluruh pihak yang mendukung persiapan kontingen Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Bagikan