PTM 100 Persen di Tengah Ancaman Omicron, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi Anak

MerahPutih.com - Penerapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen mendapat sorotan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Politikus Partai Dakwah, Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah mempercepat vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 12-17 tahun dan usia 6-11 tahun.

Baca Juga

Orangtua Berhak Larang Anaknya Ikut PTM

"Jika pemerintah sudah menggelar PTM 100 persen, maka vaksinasi anak harus segera dipercepat. Vaksinasi anak harus mencapai 70 persen agar terbentuk kekebalan kelompok. Jangan biarkan anak yang belum divaksin mengikuti PTM," kata Netty kepada wartawan, Selasa, (4/1).

Anggota Komisi IX DPR ini mengingatkan, PTM hanya boleh diberlakukan apabila di sekolah tersebut tenaga pendidik, perangkat sekolah dan peserta didik sudah semuanya divaksin lengkap.

Netty juga mengusulkan, agar pemerintah dapat memerhatikan penanganan KIPI usai vaksinasi anak. Pasalnya, edukasi masyarakat atau orang tua untuk melakukan penanganan secara dini sangat penting.

"Termasuk ke mana harus melapor jika KIPI semakin memburuk," imbuhnya.

Selain itu, Netty menekankan pentingnya fasilitas protokol kesehatan di sekolah saat diberlakukannya penerapan PTM 100 persen pada tahun akademik 2021/2022.

"Ketersediaan fasilitas prokes ini harus benar-benar dipastikan lengkap. Jangan hanya menunggu laporan dari unit sekolah, tapi harus dicek langsung ke lapangan. Prokes menjadi faktor penentu untuk mengurangi risiko lonjakan dan klaster COVID-19 di sekolah," ujarnya.

Baca Juga

KSP Minta PTM 100 Persen Prioritaskan Keselamatan Warga Sekolah

Hal itu, kata Netty, menjadi penting lantaran saat ini ada ancaman varian COVID-19, Omicron yang penularannya jauh lebih cepat dibandingkan varian lainnya.

"Oleh karena itu unsur kehati-hatian harus benar-benar diterapkan. Jangan sampai kita lengah sehingga memunculkan masalah di kemudian hari," kata dia.

Selain fasilitas prokes yang lengkap, lanjut Netty pemerintah juga perlu memastikan penerapannya. Menurutnya, tidak ada gunanya jika fasilitas lengkap tapi penerapannya tidak diawasi.

Hal itu mengacu pada temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di beberapa sekolah di Pulau Jawa, penegakan prokesnya masih sangat lemah.

"Pendidik dan peserta didik jarang yang melaksanakan prokes seperti mencuci tangan ketika tiba di sekolah. Harus ada edukasi dan pembiasaan untuk taat prokes, baik itu oleh tenaga pendidik, perangkat sekolah dan peserta didik" kata dia.

Netty turut menyinggung, soal penggunaan masker yang kerap tidak maksimal. Masker, kata Netty, hanya digunakan saat berangkat dan pulang sekolah saja.

"Masker seharusnya digunakan baik saat pembelajaran maupun di lingkungan sekolah, karena area tersebut lebih rentan mengingat padatnya jumlah orang," tutup Netty. (Pon)

Baca Juga

DPR Minta Sekolah Pastikan Siswa yang Ikut PTM Sudah Divaksin Dua Kali