PSI Tolak Kenaikan RKT Rp888 M, Ketua DPRD: Kalau Mau Pencitraan Nanti 2024
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Foto: MP/Asropih
Merahputih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyebut PSI telalu pagi mencari simpati masyarakat dengan melancarkan penolakan kenaikan Rencan Kerja Tahunan (RKT) anggota DPRD sebesar Rp888 miliar.
"Kalau mau pencitraan nanti 2024," ujar Prasetyo Edi di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (7/12).
Baca Juga
Anies Dinilai Bahayakan Nyawa Warga DKI, PSI Gulirkan Hak Interpelasi
Politikus PDI Perjuangan ini pun menuturkan, informasi yang bermunculan di media sosial (Medsos) soal kenaikan RKT dewan lebih dari Rp700 juta per bulan itu tidak benar.
Prasetyo menegaskan, perwakilan Fraksi PSI seharusnya berdebat dalam rapat panitia khusus (Pansus) RKT. Bukan berbicara di luar dengan memberikan informasi yang simpang siur. Menurutnya, PSI tidak perlu pencitraan menolak RKT dewan Rp888 miliar.
"Kenapa dia masih mengirim Anggotanya ke pansus. Ini belum selesai dibahas itu gelondongan itu disebutkan gitu. Kan yang disebutkan kurang benar," tegasnya.
Baca Juga
PSI Gulirkan Hak Interpelasi, NasDem DKI: Bukan Anies yang Salah Tapi Rizieq Shihab
Ia pun menyebut, Fraksi PSI tak mempunyai etika dalam lembaga pemerintahan. Dengan berselancar menolak RKT di luar rapat resmi DPRD.
"Kalau mau berdebat saja di dalam komisi pansus jangan di medsos. Ini kan jadi kasian masyarakat juga jadi bingung," tutupnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi