Andika Pratama
MerahPutih.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengaku heran dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang hingga kini belum menemukan solusi dalam mengatasi banjir di Jakarta.
Sebab sambung Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian, sejak Minggu (23/2) kemarin hingga hari ini Senin (24/2) sejumlah wilayah Jakarta terkepung banjir.
Baca Juga
"Pak Anies sudah menjadi gubernur hampir 2,5 tahun, tapi program antisipasi banjir hanya jalan di tempat. Pada tahun 2018 sampai 2020, Kementerian PUPR tidak bisa menjalankan normalisasi karena Pemprov DKI tidak mau membebaskan lahan. 3 tahun terbuang percuma," kata Justin melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (24/2).
Menurut data Badan Meteorologi, Kilmatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan lebat terjadi di wilayah Jakarta dan Bekasi. Sementara itu, daerah Bogor dan Depok hanya hujan ringan, sehingga ketinggian pintu air Depok dan Katulampa Bogor berstatus siaga 4 atau masih berstatus normal.
"Oleh karena itu, Pak Gubernur tidak punya alasan untuk menyalahkan hujan di Bogor dan tidak bisa melempar masalah ke pemerintah pusat," papar Justin.
Baca Juga
Katulampa Siaga III, Warga Bantaran Kali Ciliwung Diminta Waspada Banjir
Justin pun menyayangkan Gubernur Anies yang tak memiliki kemauan dan keberanian untuk mengatasi banjir. Padahal anggaran penanganan banjir pada APBD 2020 senilai Rp 2,5 triliun.
Lanjut dia, angka tersebut masih kurang Rp 1 triliun jika dibandingkan yang tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar Rp 3,5 triliun. Sementara itu, anggaran untuk Formula E di APBD 2020 mencapai Rp 1,2 triliun.
"Bahkan, karena Pemprov DKI lambat membebaskan lahan, masih belum jelas apakah Kementerian PUPR bisa melakukan normalisasi sungai pada 2021,” tutur Justin.
Baca Juga
Seluruh Ruas Jalan di Jaktim yang 'Tergenang' Dipastikan Telah Pulih
Menurut pengamatan PSI, kata Justin, Pemprov DKI ogah-ogahan bekerja untuk menangani banjir. Pemda DKI, kata dia, selalu banyak alasan mengapa banjir masih terjadi.
"Sedangkan untuk event balapan Formula E, semua SKPD digerakkan begitu cepat sampai banyak aturan dan mekanisme dilompati," tutupnya. (Asp)
