PSI Minta Pemprov DKI Waspada Soal Pelaksanaan PTM 100 Persen
Arsip foto - Sejumlah pelajar mengikuti PTM terbatas di salah satu sekolah di Jakarta Selatan, Jumat (9/4/2021). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
MerahPutih.com - Rencana pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara penuh di Jakarta oleh Dinas Pendidikan (Disdik) DKI direspon baik Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.
Keputusan PTM 100 persen harus dipersiapkan Gubernur Anies Baswedan dengan hati-hati.
Baca Juga:
MotoGP Mandalika Sukses Buat Jumlah Penerbangan Melejit 155 Persen
"Kami mendengar soal rencana PTM 100 persen yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Terus terang, kami semangat, tapi waspada selalu," kata Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Idris Ahmad di Jakarta, Rabu (23/3).
Fraksi PSI selalu mengingatkan agar rencana PTM ini perlu dipikirkan dengan sehati-hati mungkin. Masalahnya, kasus 190 sekolah yang terserang COVID-19 pada kegiatan PTM Januari lalu menjadi pengalaman buruk.
"Kita semangat tapi kurang waspada. Kita harus belajar dari sejarah. Jangan jadikan ini sebagai kesalahan yang berulang," kata Idris.
Idris menilai kondisi PTM 100 persen harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Selain itu, Idris juga mengimbau Pemprov DKI Jakarta harus lakukan dialog dengan orang tua murid dan ikatan professional seperti Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
Kegiatan PTM 100 persen perlu juga banyak kerja sama dengan berbagai pihak. Pemprov DKI bisa proaktif libatkan orang tua murid untuk berdiskusi kebutuhan PTM 100 persen. Bisa juga libatkan ahli seperti IDAI.
"Yang perlu diingat, kami bukan melarang kegiatan PTM. Tapi kami peduli dengan warga Jakarta. Makanya, kami mau yang terbaik," ujar Idris.
Selain itu, Idris meminta Pemprov DKI untuk berikan beberapa persyaratan agar kegiatan PTM terlaksana dengan baik. Dia mengatakan kesehatan siswa adalah prioritas.
"Misalnya, syarat kalau seluruh siswa sudah vaksinasi lengkap. Kalau perlu, buat satgas Covid-19 intrasekolah. Setelah itu, lakukan evaluasi secara berkala. J
adi, kita dapat memastikan keselamatan generasi penerus bangsa. Kesehatan dan keselamatan siswa harus jadi syarat mutlak. Tidak boleh ditawar-tawar," tutup Idris. (Asp)
Baca Juga:
Nama-Nama Anggota Tim Pansel Calon Komisioner KPI Bentukan Menkominfo
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi