PSI Minta Formula E Dibatalkan, Gerindra: Saat Rapat Orangnya Cuma Diam

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 11 November 2019
PSI Minta Formula E Dibatalkan, Gerindra: Saat Rapat Orangnya Cuma Diam

Anggota DPRD DKI Jakarta Syarif dari Fraksi Gerindra (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Syarif menyatakan bahwa Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak memahami perhelatan mobil balap Formula E.

Hal itu ditegaskan Syarif lantaran anggota DPRD DKI Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, meminta Gubernur Anies Baswedan untuk membatalkan ajang balap mobil berenergi listrik tersebut.

Baca Juga

Kritik Terbaru PSI ke Anies, Batalkan Ajang Formula E

Tidak paham yang maksud Syarif, karena dalam rapat pembahasan di komisi E bidang kesejahteraan rakyat bersama Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) DKI, Fraksi PSI tidak berkomentar mengenai ajang bertaraf internasional itu.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Syarif dari Fraksi Gerindra (MP/Asropih)
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Syarif dari Fraksi Gerindra (MP/Asropih)

"Orang ngelihatnya bingung. Ini orang (PSI) mau ngapain? Mungkin saya bisa sebutkan karena dia enggak tahu. Enggak paham Formula E," kata Syarif di Gedung DPRD DKI, Senin (11/11).

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI itu menyangkal pernyataan PSI yang menyebutkan bahwa ajang tersebut belum dikaji secara keseluruhan, termasuk perhitungan laba yang diperoleh dari ajang balap mobil listrik tersebut.

Syarif pun menegaskan, bahwasanya Pemprov DKI telah mengkaji secara mendalam mengenai ajang tersebut. "Acara Formula E itu sudah melalui kajian yang bagus, lengkap, prosesnya sudah panjang," papar dia.

Baca Juga

Anies Akui Awal Ajang Formula E Tak Hasilkan Keuntungan

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pernah mengatakan bahwa pagelaran ini bisa menggerakan roda perekonomian di Jakarta. Anies pun mengklaim ajang itu akan mendorong pendapatan daerah Jakarta yang nilainya mencapai angka Rp1,3 triliun.

Tahun depan pagelaran lomba balap mobil listrik, Formula E, bakal digelar di Ibu Kota. Ia mengatakan bahwa Pemprov DKI akan mengurus semua persiapan, tanpa menggandeng Pemerintah Pusat.

Pemprov DKI juga sudah mengusulkan anggaran sebesar 20,79 juta poundsterling atau sekitar Rp 360 miliar dalam rancangan APBD-P 2019 dalam penyelenggaraan Formula E.

Anggaran telah disepakati Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta. Anggaran tersebut sebagai 'commitmen fee' penyelenggaraan Formula E yang akan dibayarkan ke FIA sebagai pemegang merek Formula E.

Baca Juga

Seknas FITRA Sebut Pemprov DKI Belum Punya Konsep Terkait Ajang Formula E

Selain itu, Pemprov DKI mengajukan Rp 900 miliar sebagai dana tambahan untuk menggelar Formula E dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Rancangan APBD tahun 2020. Uang itu untuk penyelenggaraan Formula E yang ditaksir menghabiskan 22 juta poundsterling atau sekitar Rp378 miliar dan biaya asuransi 35 juta euro atau sekitar Rp556 miliar.

Selanjutnya, Pemprov DKI juga menyiapkan anggaran untuk sosialisasi pra Formula E dalam kegiatan Jakarta Fun Race 2019. Dengan demikian total rencana anggaran untuk penyelenggaraan balap Formula E sebanyak Rp1,3 triliun. (Asp)

#Formula E #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
PSI berharap agar masyarakat lebih bijak dan kritis dalam mencerna setiap informasi yang diterima
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Indonesia
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Mengacu kepada Perda (Peraturan Daerah) No 8/2007 tentang Ketertiban Umum, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan seks komersial di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
Josephine mengungkapkan, ia sering menerima keluhan dari masyarakat yang kesulitan mendapatkan pangan subsidi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
Indonesia
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Kebijakan terbaru Pemerintah DKI itu tidak memberikan keringanan sama sekali apabila dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 23/2023
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Indonesia
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Banyak program yang terkesan hanya menghibur warga DKI Jakarta
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Indonesia
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Jumat (31/10) malam kemarin terjadi kemacetan parah yang membentang sepanjang Jalan Outer Ring Road (JORR) dari arah Kembangan menuju Cengkareng, Jakarta Barat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 01 November 2025
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Indonesia
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Disebut tokoh yang sangat berpengaruh dan dekat dengan kader PSI.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Bagikan