PSI Minta Formula E Dibatalkan, Gerindra: Saat Rapat Orangnya Cuma Diam

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 11 November 2019
PSI Minta Formula E Dibatalkan, Gerindra: Saat Rapat Orangnya Cuma Diam

Anggota DPRD DKI Jakarta Syarif dari Fraksi Gerindra (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Syarif menyatakan bahwa Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak memahami perhelatan mobil balap Formula E.

Hal itu ditegaskan Syarif lantaran anggota DPRD DKI Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, meminta Gubernur Anies Baswedan untuk membatalkan ajang balap mobil berenergi listrik tersebut.

Baca Juga

Kritik Terbaru PSI ke Anies, Batalkan Ajang Formula E

Tidak paham yang maksud Syarif, karena dalam rapat pembahasan di komisi E bidang kesejahteraan rakyat bersama Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) DKI, Fraksi PSI tidak berkomentar mengenai ajang bertaraf internasional itu.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Syarif dari Fraksi Gerindra (MP/Asropih)
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Syarif dari Fraksi Gerindra (MP/Asropih)

"Orang ngelihatnya bingung. Ini orang (PSI) mau ngapain? Mungkin saya bisa sebutkan karena dia enggak tahu. Enggak paham Formula E," kata Syarif di Gedung DPRD DKI, Senin (11/11).

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI itu menyangkal pernyataan PSI yang menyebutkan bahwa ajang tersebut belum dikaji secara keseluruhan, termasuk perhitungan laba yang diperoleh dari ajang balap mobil listrik tersebut.

Syarif pun menegaskan, bahwasanya Pemprov DKI telah mengkaji secara mendalam mengenai ajang tersebut. "Acara Formula E itu sudah melalui kajian yang bagus, lengkap, prosesnya sudah panjang," papar dia.

Baca Juga

Anies Akui Awal Ajang Formula E Tak Hasilkan Keuntungan

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pernah mengatakan bahwa pagelaran ini bisa menggerakan roda perekonomian di Jakarta. Anies pun mengklaim ajang itu akan mendorong pendapatan daerah Jakarta yang nilainya mencapai angka Rp1,3 triliun.

Tahun depan pagelaran lomba balap mobil listrik, Formula E, bakal digelar di Ibu Kota. Ia mengatakan bahwa Pemprov DKI akan mengurus semua persiapan, tanpa menggandeng Pemerintah Pusat.

Pemprov DKI juga sudah mengusulkan anggaran sebesar 20,79 juta poundsterling atau sekitar Rp 360 miliar dalam rancangan APBD-P 2019 dalam penyelenggaraan Formula E.

Anggaran telah disepakati Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta. Anggaran tersebut sebagai 'commitmen fee' penyelenggaraan Formula E yang akan dibayarkan ke FIA sebagai pemegang merek Formula E.

Baca Juga

Seknas FITRA Sebut Pemprov DKI Belum Punya Konsep Terkait Ajang Formula E

Selain itu, Pemprov DKI mengajukan Rp 900 miliar sebagai dana tambahan untuk menggelar Formula E dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Rancangan APBD tahun 2020. Uang itu untuk penyelenggaraan Formula E yang ditaksir menghabiskan 22 juta poundsterling atau sekitar Rp378 miliar dan biaya asuransi 35 juta euro atau sekitar Rp556 miliar.

Selanjutnya, Pemprov DKI juga menyiapkan anggaran untuk sosialisasi pra Formula E dalam kegiatan Jakarta Fun Race 2019. Dengan demikian total rencana anggaran untuk penyelenggaraan balap Formula E sebanyak Rp1,3 triliun. (Asp)

#Formula E #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harusnya memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap kondisi infrastruktur jalanan di Ibu Kota.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Indonesia
Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Menurut dia, virus itu berpotensi menjadi pandemi seperti COVID-19 apabila tidak ditangani dengan baik.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
 Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Indonesia
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Polisi segera mengambil tindakan tegas dengan menyeret dua orang terduga pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 05 Mei 2026
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Indonesia
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Sebanyak 22 ribu anak di Jakarta Utara putus sekolah. DPRD DKI pun meminta Pemprov bisa bertindak cepat mengatasi masalah tersebut.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Indonesia
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menegaskan kondisi internal partainya tetap solid meskipun sejumlah kader diketahui berpindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Indonesia
Sampai 20 Politisi Bakal Gabung PSI karena Jokowi, Termasuk dari Partai NasDem
Hal ini disampaikan Ketua Bidang Politik DPP PSI, Bestari Barus, yang juga menjelaskan ada politisi yang rela meninggalkan jabatan strategis di parlemen demi bergabung.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Sampai 20 Politisi Bakal Gabung PSI karena Jokowi, Termasuk dari Partai NasDem
Indonesia
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Jubir PSI yang merupakan mantan kader NasDem heran Jokowi selalu disebut-sebut.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Indonesia
349 Ribu Warga Jakarta Menganggur, PSI Kritik Sistem Pendidikan
PSI menyoroti angka pengangguran di Jakarta naik. Sistem pendidikan pun dianggap makin mengkhawatirkan.
Soffi Amira - Kamis, 02 April 2026
349 Ribu Warga Jakarta Menganggur, PSI Kritik Sistem Pendidikan
Indonesia
Ketua DPW PSI Jateng Sebut Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus Merusak Nilai Demokrasi dan Suara Kritis
Mendesak pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya.
Dwi Astarini - Selasa, 17 Maret 2026
Ketua DPW PSI Jateng Sebut Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus Merusak Nilai Demokrasi dan Suara Kritis
Bagikan