Seknas FITRA Sebut Pemprov DKI Belum Punya Konsep Terkait Ajang Formula E

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Selasa, 13 Agustus 2019
Seknas FITRA Sebut Pemprov DKI Belum Punya Konsep Terkait Ajang Formula E

Sekertaris Jenderal Seknas FITRA, Ahmad Misbhakul Hasan. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekertaris Jenderal Seknas FITRA, Ahmad Misbhakul Hasan menyayangkan penambahan anggaran belanja langsung untuk perhelatan Formula E dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2019.

Karena hal itu, lanjutnya, Pemprov DKI belum memiliki konsep yang matang untuk perhelatan Formula E, tapi sudah mengajukan anggaran untuk ajang balap mobil listrik di tahun 2020 itu.

Baca Juga: Jakarta Gelar Formula E 2020, Anies: Potensi Ekonomi Capai Rp 1,2 Triliun

"Formula E saya yakin belum punya konsep seperti apa, yang penting mengubah dokumenya dulu dipikirkan belakangn itu. Ini sepertinya yang harus di kritisi," kata dia dalam diskusi bertema 'Mendadak Rajin di Akhir Jabatan' di kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (13/8).

Ajang balap mobil Formula E. (Foto: Facebook/Anies Baswedan)
Ajang balap mobil Formula E. (Foto: Facebook/Anies Baswedan)

Harusnya, kata dia, Pemerintah DKI mengutamakan hal yang prioritas seperti anggaran soal polusi udara. Mengingat saat itu kualitas udara di Jakarta dalam kondisi darurat.

"Diutamankan prioritas lain oleh Pemerintah provinsi DKI. Misalkan penanganan tentang polusi kemacetan, banjir kalau musim hujan. Itu yang harus dipikirkan," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 baru PSI, Idris Ahmad menuturkan, adanya kenaikan anggaran drastis menyangkut wacana diadakannya balap Formula E, selama masuk akal dirinya tak mempermasalahkan.

Namun bila diluar batas, lanjut dia, harusnya dewan melakukan evaluasi dan mematikan program yang tidak berjalan.

Baca Juga: Anies Belum Mau Bocorkan Pengeluaran Dana untuk Ajang Formula E

"Harusnya DPRD evaluasi apa-apa saja yang dievaluasi, apa-apa saja yang harus di harusnya yang nggak berjalan di matikan," jelas Idris.

Itu sebabnya, Idris bersama PSI ingin menjalankan fungsi pengawasan anggaran kepada publik dengan cara menjalankan fungsi pengawasan dengan baik.

"Ini anggarannya ratusan milyar atau trilun dari kekhawatiran ini, mari kita kawal bersama ini jangan-jangan APBD 2019 luput dari pengawasan," tutup Idris.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan penambahan anggaran belanja langsung untuk pergelaran olahraga kemungkinan memang untuk perhelatan Formula E.

"Terkait nomenklatur apakah Formula E? Iya kemungkinan demikian," kata Saefullah.

Saefullah mengungkapkan, nilai Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2019 turun Rp 2,55 triliun dari APBD 2019.

"Ada penurunan dari Rp 88,09 triliun, di anggaran perubahan ini akan menjadi Rp 86,52 triliun. Terjadi penurunan Rp 2,55 triliun," tutup Saefullah. (Asp)

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD DKI Dukung Pemerintah Gelar Formula E

#Formula E #Pemprov DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Transjakarta Bakal Tambah 300 Armada Bus Listrik Demi Jakarta Bebas Polusi di Tengah Isu Kenaikan Tarif
Pramono mengungkapkan bahwa saat ini subsidi yang ditanggung Pemprov per tiket Transjakarta sudah melebihi Rp9.000
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 Oktober 2025
Transjakarta Bakal Tambah 300 Armada Bus Listrik Demi Jakarta Bebas Polusi di Tengah Isu Kenaikan Tarif
Berita Foto
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor
Suasana kemacetan lalu-lintas saat jam pulang kerja di Kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta, Jum'at (24/10/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 24 Oktober 2025
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor
Indonesia
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
TPU Karet Bivak dan TPU Tanah Kusir adalah lokasi yang menerapkan sistem tumpang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
Pramono Anung Bikin Aturan Lelang Kilat November-Desember, Siap-siap Proyek Infrastruktur Langsung Tancap Gas di Awal Tahun Baru
Pramono kini memberikan izin agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat melaksanakan proses lelang pada November dan Desember
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Pramono Anung Bikin Aturan Lelang Kilat November-Desember, Siap-siap Proyek Infrastruktur Langsung Tancap Gas di Awal Tahun Baru
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Jakarta Diprediksi Hanya Punya Lahan Makam 3 Tahun Lagi, Setelah Itu Mau Kubur di Mana?
Fajar juga mengakui adanya hambatan signifikan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menambah TPU baru
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Jakarta Diprediksi Hanya Punya Lahan Makam 3 Tahun Lagi, Setelah Itu Mau Kubur di Mana?
Bagikan