Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Tingginya tingkat kematian akibat COVID-19 di Jakarta turut meningkatkan kebutuhan pemulasaran. Sayangnya dalam seminggu terakhir DPRD DKI banyak menerima keluhan sulitnya mendapatkan fasilitas kremasi untuk jenazah COVID-19 di Jakarta.
Sebagian warga terpaksa ke luar Jakarta seperti ke Karawang, Cibinong dan lainnya akibat sejumlah krematorium di Jakarta menolak untuk melayani jenazah COVID-19.
Situasi ini semakin diperburuk dengan adanya lonjakan biaya kremasi corona sampai 3 - 4 kali lipat dari harga normal.
Baca Juga:
Anies Minta Warga Berbagi Pengalaman Divaksin ke Orang Terdekat
Menanggapi kondisi tersebut, Fraksi PSI DPRD DKI meminta Pemprov menyediakan fasilitas krematorium COVID-19 di Jakarta. Juga menentukan batas atas dari biaya kremasi sehingga tidak menambah beban duka keluarga yang ditinggalkan.
“Perlu dipahami kalau warga Jakarta terdiri dari berbagai macam latar belakang agama dan budaya, yang tentunya tidak bisa semua dimakamkan di TPU sehingga perlu ada alternatif dan solusi dari Pemprov DKI Jakarta,” ujar anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan Minggu (18/7).
Jakarta sudah selayaknya memiliki fasilitas krematorium COVID-19 terutama melihat kondisi rata-rata kasus harian di atas angka 10 ribu tiap harinya dan secara kumulatif sudah lebih dari 10 ribu jiwa meninggal akibat virus corona di Jakarta.
Menurut August, Gubernur Anies seharusnya menggunakan dana BTT yang tersisa sebanyak Rp 186 miliar di bulan lalu untuk membangun krematorium tambahan, sehingga warga yang membutuhkan tidak lagi harus ke luar kota untuk mendapatkan layanan kremasi.
“Penggunaan dana BTT ini jelas akan sangat membantu keluarga yang membutuhkan layanan kremasi,” kata dia.
Pemprov DKI wajib hadir dan memikirkan warganya, terlebih di masa penuh duka setelah ditinggalkan oleh anggota keluarga terkasih di pandemi COVID-19.
“Jangan sampai ada yang merasa tidak dipedulikan di masa darurat seperti sekarang ini,” ungkap August.
Baca Juga:
Anies Apresiasi Bank DKI Sulap Dua Kantor Jadi Sentra Vaksin
Pemprov juga diminta sigap saat menerima pengaduan warga apabila ditemukan tindak pungli atau peningkatan biaya kremasi yang tidak wajar, sehingga Pemprov DKI Jakarta bisa langsung melakukan penindakan dan warga tidak dirugikan.
“Jangan sampai ada yang meraup untung dari kemalangan yang diderita orang lain, karena itu tindakan yang amat keji,” imbuhnya. (Asp)
Baca Juga:
