PSI DKI Bantah Fraksinya di Geledah KPK
Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah PSI Jakarta, Elva Farhi Qolbina. (Foto: PSI
MerahPutih.com - PSI DPRD DKI Jakarta buka suara terkait isu fraksinya digeledah oleh KPK pada Selasa (17/1) kemarin.
Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah PSI Jakarta, Elva Farhi Qolbina menerangkan, bahwa KPK hanya menggeledah ruangan Golkar bukan PSI.
Baca Juga:
"Bukan kantor Fraksi PSI yang digeledah KPK. Di gedung DPRD DKI Jakarta, kebetulan kami di Lantai 4, satu lantai dengan Fraksi Golkar. Ketua Fraksi kami sudah pastikan ke Setwan dan Pamdal bahwa penyidik KPK hanya memeriksa ruangan Fraksi Golkar," tegas Elva.
Elva pun tegaskan, penggeledahan ini kan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang.
"Kasus lama dari tahun 2018-2019 ketika PSI DKI belum masuk parlemen, kami belum masuk Kebon Sirih. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan PSI," jelasnya.
Baca Juga:
KPK Tidak Akan Fasilitasi Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri
Ketika ditanya tentang keterkaitan dengan Isu Bansos yang sedang ramai, Elva menegaskan bahwa pada saat yang bersamaan, untuk urusan tersebut PSI sudah bersurat ke Pasar Jaya untuk meminta klarifikasi.
"Bukan ranah kami untuk menjelaskan apakah kedua isu ini berkaitan, yang pasti proses pengawalan terkait isu bansos beras akan terus berjalan sesuai dengan ranah anggota DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Terjaring OTT, Bupati Lampung Tengah Diperiksa Intensif di Gedung KPK
OTT Bupati Lampung Tengah, Operasi Senyap ke-8 KPK Tahun 2025
Terjaring OTT, Bupati Lampung Tengah Tiba di Gedung KPK
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
KPK Kaji Dugaan Korupsi Pembalakan Liar di Sumatera dan Aceh
Deputi KPK Diterjunkan Kawal Donasi & Anggaran Bencana Sumatera Biar Tidak Dikorupsi
KPK Temukan Koneksi Len Industri ke Skandal SPBU Pertamina
Tim Penyidik Pulang dari Arab Saudi, KPK Segera Tentukan Tersangka Utama Kasus Korupsi Dana Haji
Lidik Dugaan Korupsi Whoosh, KPK Telusuri Status Lahan di Halim Benar Tidak Milik TNI AU
KPK Buka Peran Eks Menag Gus Yaqut dkk Sampai Akhirnya Dilarang Keluar Negeri