Proses Banding Ferdy Sambo Harus Cepat dan Transparan

MerahPutih.com - Irjen Ferdy Sambo mengajukan banding setelah mendengar putusan hasil sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada mantan Kadiv Propam Polri tersebut.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polri untuk menyelesaikan proses banding yang diajukan oleh mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo secara cepat dan transparan.

"Hal terpenting adalah agar kepolisian memprosesnya dengan cepat dan transparan agar tidak mengganggu proses pidana," kata Ahmad Sahroni, Jumat (26/8).

Baca Juga:

Pemecatan Ferdy Sambo Jadi Pintu Masuk Jerat Pihak Lain

Bendahara Umum Partai NasDem itu menilai, sanksi PTDH yang dijatuhkan kepada jenderal bintang dua itu merupakan keputusan yang tepat.

"Keputusan KKEP tersebut sebenarnya tidak mengejutkan, karena sudah seharusnya KKEP menjatuhkan hukuman tersebut kepada Sambo. Jadi, memang keputusannya sudah tepat dan kami di Komisi III DPR mendukung," ujar Sahroni.

Diketahui, Irjen Sambo dianggap hakim sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terbukti melanggar kode etik dalam penanganan kasus pembunuhan Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Baca Juga:

Pastikan Pemecatan, Polri Tak Akan Proses Pengunduran Diri Ferdy Sambo

Irjen Sambo divonis pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) oleh majelis hakim karena dianggap melanggar tujuh aturan yang tertuang dalam peraturan pemerintah atau peraturan kepolisian.

Misalnya, Pasal 13 ayat 1 PP Nomor 1 Tahun 2003 juncto Pasal 11 ayat 1 huruf B Perpol Nomor 7 Tahun 2022.

Adapun, Pasal 13 Ayat 1 menyebutkan anggota Polri dapat diberhentikan tidak hormat dari kedinasan karena melanggar sumpah atau janji anggota, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik.

Sementara itu, Pasal 11 ayat 1 huruf B menyatakan setiap pejabat Polri yang berkekedudukan sebagai atasan dilarang menggunakan kewenangan secara tidak bertanggung jawab.

Namun Sambo memutuskan mengajukan banding atas putusan sidang KKEP tersebut. Proses banding akan diajukan paling lambat tiga hari kerja sejak putusan dibacakan pada Jumat (26/8) ini. (Pon)

Baca Juga:

Pengacara Brigadir J Laporkan Ferdy Sambo dan Istrinya soal Dugaan Laporan Palsu