Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pemerintah didorong untuk mengevaluasi kembali peta jalan program hilirisasi bijih nikel dan bahan tambang lainnya.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyusul isu "bocornya" ekspor bijih nikel ke Tiongkok yang terhitung mencapai 5 juta ton sejak tahun 2021 hingga 2023.
"Hilirisasi mineral tambang tentu memberikan efek ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Namun perlu perencanaan yang matang, agar pelaku usaha nikel tidak kucing-kucingan membawa keluar hasil tambang kita," kata Sultan dalam keterangannya, Rabu (28/6).
Baca Juga:
KPK Ungkap Ekspor Ilegal 5 Juta Ton Ore Nikel ke Tiongkok
Menurutnya, pemerintah perlu mengusut tuntas motif ekspor ilegal bijih nikel selama ini. Sehingga, kebijakan hilirisasi dan upaya meningkatkan pendapatan negara bisa dioptimalkan.
"Kami sangat mendukung kebijakan hilirisasi yang diinisiasi oleh pemerintah. Namun jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan masalah baru yang justru merugikan penerimaan negara," ujarnya.
Lebih lanjut, Sultan meminta agar pemerintah tidak boleh tinggal diam dengan isu ekspor ilegal SDA andalan Indonesia ini. Temuan ini ekspor ilegal pastinya tidak hanya terjadi pada produk nikel, tapi juga pada komoditas lainnya.
"Kebijakan hilirisasi tidak boleh dipaksakan jika pemerintah sendiri melalui BUMN terkait tidak mampu mewujudkannya. Karena proyek hilirisasi mineral dalam pembangunan smelter di Indonesia masih mengalami tantangan terkait investasi, SDM, teknologi hingga regulasi," tutup dia.
Baca Juga:
DPR Minta Pemerintah Evaluasi Total Program Hilirisasi Nikel
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas mengungkapkan akan menjadikan hilirisasi sebagai salah satu program unggulan dan prioritas demi meningkatkan nilai tambah komoditas yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
Saat ini, Indonesia telah melakukan hilirisasi nikel yang dinilai berhasil memberikan nilai tambah signifikan. Keberhasilan tersebut memicu pemerintah untuk menggalakkan hilirisasi di sejumlah komoditas lain mulai dari bauksit hingga tembaga dan emas yang diharapkan akan segera diumumkan. (Pon)
Baca Juga:
Kuasa Hukum Pengusaha HH Protes Aparat Campuri Urusan Pembayaran Pembelian Nikel
