Soffi Amira
MerahPutih.com - Pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, tak henti-hentinya menuai kontroversi.
Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PKS, Mulyanto, meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk menindak tegas perusahaan tambang nikel yang merusak lingkungan di kepulauan Raja Ampat.
Apalagi, keindahan alami dan biodiversitas kepulauan Raja Ampat sudah menjadi ikon pariwisata yang diakui dunia.
"Tindak tegas semua perusahaan tambang yang mencemari lingkungan laut Raja Ampat," kata Mulyanto kepada wartawan di Jakarta dikutip Senin (9/6).
Baca juga:
Praktik Tambang Nikel di Raja Ampat Bentuk Pelanggaran Undang-Undang Menurut Pengamat
Ia mengatakan, perusahaan tambang di Raja Ampat tidak konsisten pada paradigma environment social governance (ESG) sebagai perluasan dari konsep good corporate governance (GCG).
Padahal, seharusnya perusahaan tambang bukan sekadar mencari keuntungan jangka pendek korporasi semata, tetapi juga harus berkesinambungan.
“Artinya, perhatian perusahaan penambangan terhadap lingkungan hidup dan kondisi sosial masyarakat sekitar harus menjadi hal yang utama,” jelas Mulyanto.
Baca juga:
Jangan sampai kerap muncul kasus, di mana masyarakat alih-alih mendapat manfaat dari operasi penambangan, tetapi malah menjadi pihak yang selalu dirugikan akibat bisnis pertambangan di wilayah mereka.
"Pemerintah wajib intervensi segera untuk melindungi warga dan lingkungannya dengan menghentikan potensi pencemaran lingkungan dari operasi usaha penambangan ini," tutup anggota Komisi VII DPR ini. (knu)
