Presiden Nepal Yakinkan Semua Pihak, Tuntutan Pengunjuk Rasa Akan Dipenuhi

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 12 September 2025
Presiden Nepal Yakinkan Semua Pihak, Tuntutan Pengunjuk Rasa Akan Dipenuhi

Demonstrasi ricuh di Nepal tewaskan 16 orang.(foto: Instagram @thecurrent_india)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Nepal Ramchandra Paudel mencoba meyakinkan semua pihak. Ia menegaskan bahwa sejumlah upaya dilakukan untuk memenuhi tuntutan pengunjuk rasa.

Pernyataan itu disampaikan menyusul gelombang protes keras yang terjadi di Nepal sejak awal pekan. Aksi protes membuatnya jatuhnya korban, yang meningkat menjadi 34 orang tewas, sementara 1.368 lainnya terluka.

“Saya mengimbau semua pihak agar percaya bahwa upaya sedang dilakukan untuk segera memenuhi tuntutan para pengunjuk rasa, serta bekerja sama menjaga perdamaian dan ketertiban secara tertib,” kata Presiden Paudel.

Tentara Nepal telah dikerahkan di berbagai wilayah dengan pemberlakuan jam malam untuk memulihkan ketertiban.

Ia juga menekankan pentingnya melindungi demokrasi dan menegakkan hukum serta ketertiban.

Baca juga:

Puluhan WNI Dievakuasi Dari Nepal, Ratusan Orang Masih Bertahan

Sementara itu, juru bicara pusat Kepolisian Nepal, Binod Ghimire, mengatakan bahwa “sebanyak 14.307 narapidana melarikan diri dari berbagai penjara di seluruh negeri” selama protes berlangsung.

Protes yang terjadi di Nepal dipicu oleh kebijakan pemerintah yang melarang penggunaan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube.

Massa
Massa mengikuti demonstrasi yang menentang pelarangan media sosial yang diterapkan pemerintah Nepal. (Anadolu/as/Antaranews)

Langkah tersebut memicu kemarahan, terutama di kalangan generasi muda (Gen Z) yang merasa hak mereka untuk berekspresi dibatasi.

Selain itu, ketidakpuasan terhadap praktik korupsi dan kondisi ekonomi yang memburuk turut memperburuk situasi.

Aksi protes memburuk. Massa menyerang rumah-rumah pejabat, termasuk mantan Perdana Menteri dan mantan Presiden.

Gedung parlemen dan kantor pemerintah lainnya juga dibakar.

Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli mengundurkan diri pada Selasa (9/9) di tengah eskalasi kekerasan yang melanda negara tersebut.

Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli mengundurkan diri pada Selasa (9/9) di tengah eskalasi kekerasan yang melanda negara tersebut.(*)

#Nepal #Aksi Protes #Media Sosial #Kasus Korupsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Frengky Aruan

Berita Terkait

Indonesia
Sidang Perdana Eks Bupati Pati Sudewo, Jaksa Ungkap Dugaan Gratifikasi Rp 1,37 Miliar
Eks Bupati Pati Sudewo menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Semarang. Jaksa mengungkap gratifikasi proyek perkeretaapian senilai Rp 1,37 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 Juni 2026
Sidang Perdana Eks Bupati Pati Sudewo, Jaksa Ungkap Dugaan Gratifikasi Rp 1,37 Miliar
Indonesia
Kelelahan Sepulang Haji, Dirut Maktour Tunda Pemeriksaan KPK Terkait Kuota Haji
Direktur Utama Maktour, Fuad Hasan Maksyur, belum memenuhi panggilan KPK dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 karena kondisi kesehatan menurun.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 Juni 2026
Kelelahan Sepulang Haji, Dirut Maktour Tunda Pemeriksaan KPK Terkait Kuota Haji
Indonesia
KPK Periksa Model Fitri Assiddikki dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR BI dan OJK
KPK memeriksa Fitri Assiddikki, mantan staf ahli Heri Gunawan, sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 Juni 2026
KPK Periksa Model Fitri Assiddikki dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR BI dan OJK
Indonesia
Lagi, KPK Panggil Bos Maktour Fuad Hasan untuk Kasus Korupsi Kuota Haji
Fuad diduga mengetahui proses pengelolaan kuota haji tambahan, mulai dari pembagian, distribusi, hingga pengisian kuota oleh para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Lagi, KPK Panggil Bos Maktour Fuad Hasan untuk Kasus Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Kejagung Tetapkan Komisaris PT YAT sebagai Tersangka Baru Korupsi MBG, Diduga Markup Anggaran Motor Listrik Rp 1,03 Triliun
Kejagung menetapkan AM, Komisaris PT YAT, sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi program MBG. Diduga markup pengadaan motor listrik senilai Rp 1,03 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Kejagung Tetapkan Komisaris PT YAT sebagai Tersangka Baru Korupsi MBG, Diduga Markup Anggaran Motor Listrik Rp 1,03 Triliun
Indonesia
Periksa Pendiri Indonesia Audit Watch, KPK Dalami Pengondisian Saksi Kasus Bea dan Cukai
Lembaga antirasuah menduga ada upaya mengumpulkan informasi atau materi pemeriksaan saksi kasus tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Periksa Pendiri Indonesia Audit Watch, KPK Dalami Pengondisian Saksi Kasus Bea dan Cukai
Indonesia
Heri Gunawan dan Istri Mangkir dari Panggilan KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi CSR BI-OJK
KPK mengungkap Heri Gunawan dan istrinya, Kartini Buchari, mangkir dari pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Heri Gunawan dan Istri Mangkir dari Panggilan KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi CSR BI-OJK
Indonesia
Kejaksaan Geledah Sejumlah Lokasi di Jakarta dan Bandung, Cari Bukti Korupsi MBG
Lokasi yang digeledah yakni rumah dan kantor. Namun, belum jelas rumah dan kantor siapa yang digeledah.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
Kejaksaan Geledah Sejumlah Lokasi di Jakarta dan Bandung, Cari Bukti Korupsi MBG
Indonesia
KPK Buka Peluang Dalami Keterlibatan Anggota BPK Bobby Rizaldi dalam Kasus Suap Audit Muara Enim
Penyidik akan menelusuri apakah Angga masih berkoordinasi dengan mantan atasannya setelah Bobby menjabat anggota BPK.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
KPK Buka Peluang Dalami Keterlibatan Anggota BPK Bobby Rizaldi dalam Kasus Suap Audit Muara Enim
Indonesia
Fitroh Rohcahyanto Bantah Terlibat Kasus Korupsi MBG, Tegaskan tak Kenal Sony Sonjaya
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto menegaskan, bahwa ia tak mengenal Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya. Ia juga tak terlibat kasus korupsi MBG.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Fitroh Rohcahyanto Bantah Terlibat Kasus Korupsi MBG, Tegaskan tak Kenal Sony Sonjaya
Bagikan