Presiden Jokowi Tawarkan 493 Bidang Tanah di IKN ke Investor

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 September 2024
Presiden Jokowi Tawarkan 493 Bidang Tanah di IKN ke Investor

pembangunan Bandara Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN) ANTARA/HO-Kemenhub)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah mencatat, terdapat total 45 investor yang telah melangsungkan prosesi groundbreaking pada tahap 1 sampai dengan tahap 6. Sedangkan pada groundbreaking tahap 7 yang dilaksanakan 12 Agustus 2024 melibatkan empat investor.

Peletakan batu pertama untuk investor tahap ketujuh di IKN diikuti oleh empat investor swasta dalam negeri, antara lain BCA, Swiss-Belhotel, Royal Golden Eagle, dan Intiland.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan terdapat 493 bidang tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang disiapkan untuk ditawarkan kepada investor swasta.

"Saya sekali lagi ingin memberikan peluang sebanyak-banyaknya kepada investasi swasta, tadi pagi saya dilapori oleh (Plt). Kepala OIKN dan (Plt). Wakil Kepala OIKN ada sudah disiapkan 493 bidang seluas 2-3 hektare yang akan launching untuk bisa investasi masuk lagi," kata Presiden.

Baca juga:

Berkantor di IKN, Jokowi akan Rapat dengan Menteri dan Temui Investor

Ia mengatakan, bidang-bidang tanah tersebut nantinya dapat dibangun untuk hotel, perkantoran hingga perdagangan. Rencananya, bidang-bidang tanah tersebut ditawarkan pada pekan depan.

"2 hektare, 3 hektare sampai 4 hektare sebanyak 493 bidang terserah mix used, mau kantor, tetapi tergantung plot," katanya. (*)

#UU IKN #Ibu Kota Nusantara
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Setelah IKN Hanya Jadi Ibu Kota Politik, Ini Yang Dilakukan Badan Otorita
Sejumlah infrastruktur pendukung, antara lain Bandara Internasional Nusantara sudah rampung 100 persen dan bakal ditempatkan 41 orang mengoperasikan prasarana pendukung transportasi IKN tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 25 September 2025
Setelah IKN Hanya Jadi Ibu Kota Politik, Ini Yang Dilakukan Badan Otorita
Indonesia
Menuju Ibu Kota Politik 2028, Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif Dalam 28 Bulan
Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di KIPP IKN, kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Otorita IKN Almi Mardhani, saat ini dalam tahap tender.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Menuju Ibu Kota Politik 2028, Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif Dalam 28 Bulan
Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Indonesia
DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum
DPR menyebutkan, bahwa ibu kota politik di IKN tak sesuai Undang-undang. Istilah tersebut dianggap tidak memiliki dasar hukum dalam Undang-undang IKN.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum
Indonesia
Pemindahan ASN ke IKN Terus Berlanjut, Tahapan Persiapan Pembangunan Tahap Ke-2 Telah Rampung
Tercatat sebanyak 1.170 orang pegawai Otorita IKN telah resmi berpindah (ke IKN) dan menempati di beberapa menara
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 31 Juli 2025
Pemindahan ASN ke IKN Terus Berlanjut, Tahapan Persiapan Pembangunan Tahap Ke-2 Telah Rampung
Indonesia
Tunggu Arahan Prabowo untuk Pindah Kantor, Gibran: Kemarin Diminta di Papua, Sekarang di IKN
Pernyataan ini muncul menyusul usulan dari beberapa partai politik di DPR yang menyarankan Gibran untuk berkantor di IKN.
Angga Yudha Pratama - Senin, 28 Juli 2025
Tunggu Arahan Prabowo untuk Pindah Kantor, Gibran: Kemarin Diminta di Papua, Sekarang di IKN
Indonesia
Demi Selamatkan Anggaran Negara, Wapres Gibran Didesak Segera Berkantor di IKN
Presiden Prabowo memiliki agenda besar. Jangan sampai IKN justru membebani negara
Angga Yudha Pratama - Jumat, 25 Juli 2025
Demi Selamatkan Anggaran Negara, Wapres Gibran Didesak Segera Berkantor di IKN
Indonesia
IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang
Otorita IKN akan mengalami peningkatan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 25 Juli 2025
IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang
Indonesia
Prabowo Tak Kunjung Putuskan Ibu Kota Pindah karena Proyek IKN Belum Rampung
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kelengkapan sarana dan prasarana di Nusantara menjadi salah satu syarat utama Keppres pemindahan ibu kota bisa diteken oleh Presiden Prabowo.
Frengky Aruan - Jumat, 25 Juli 2025
Prabowo Tak Kunjung Putuskan Ibu Kota Pindah karena Proyek IKN Belum Rampung
Indonesia
Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak
Pembangunan IKN tetap berlanjut meski anggaran yang dialokasikan untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) fluktuatif tiap tahunnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Juli 2025
Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak
Bagikan