IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang
Istana Negara dan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. (ANTARA/HO - Kementerian PUPR) ((ANTARA/HO - Kementerian PUPR))
Merahputih.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Said menjelaskan bahwa alokasi anggaran untuk Otorita IKN akan tetap berjalan, meskipun jumlahnya bervariasi karena disesuaikan dengan skala prioritas.
"Yang terpenting, pembangunan Otorita IKN itu berkelanjutan. Setiap tahun akan kami anggarkan, walau besaran anggarannya fluktuatif," ujar Said, Jumat (25/7).
Baca juga:
Ketemu Pimpinan DPR, Kepala OIKN Minta Status Bandara Diubah
Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini juga menambahkan bahwa kekuatan fiskal negara diproyeksikan meningkat pada tahun 2026, yang akan semakin mendukung pembangunan IKN.
"Insyaallah, Otorita IKN akan mengalami peningkatan. IKN tidak akan pernah mangkrak karena ini adalah amanat undang-undang," tegasnya.
Baca juga:
Puan Beberkan Dua Poin Penting Hasil Rapat Pimpinan DPR dengan Kepala OIKN
Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa anggaran dan kebijakan pembangunan IKN tidak dapat dipandang terpisah. Asumsi makro dalam postur anggaran, belanja pusat dan daerah, serta alokasi khusus seperti untuk Daerah Tertinggal dan IKN, merupakan bagian integral dari kebijakan fiskal nasional secara keseluruhan.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Penyandang Disabilitas Wicara Dirundung, DPR Sebut Masih Rendahnya Pemahaman dan Empati
Nilai TKA Matematika dan Bahasa Inggris Rendah, DPR Minta Evaluasi Total
Program dan Kawasan Transmigrasi Harus Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Dukung Langkah KBRI Laporkan Bonnie Blue, DPR: Melecehkan Simbol Negara Khususnya Merah Putih Tidak Bisa Ditoleransi
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya