IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang
Istana Negara dan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. (ANTARA/HO - Kementerian PUPR) ((ANTARA/HO - Kementerian PUPR))
Merahputih.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Said menjelaskan bahwa alokasi anggaran untuk Otorita IKN akan tetap berjalan, meskipun jumlahnya bervariasi karena disesuaikan dengan skala prioritas.
"Yang terpenting, pembangunan Otorita IKN itu berkelanjutan. Setiap tahun akan kami anggarkan, walau besaran anggarannya fluktuatif," ujar Said, Jumat (25/7).
Baca juga:
Ketemu Pimpinan DPR, Kepala OIKN Minta Status Bandara Diubah
Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini juga menambahkan bahwa kekuatan fiskal negara diproyeksikan meningkat pada tahun 2026, yang akan semakin mendukung pembangunan IKN.
"Insyaallah, Otorita IKN akan mengalami peningkatan. IKN tidak akan pernah mangkrak karena ini adalah amanat undang-undang," tegasnya.
Baca juga:
Puan Beberkan Dua Poin Penting Hasil Rapat Pimpinan DPR dengan Kepala OIKN
Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa anggaran dan kebijakan pembangunan IKN tidak dapat dipandang terpisah. Asumsi makro dalam postur anggaran, belanja pusat dan daerah, serta alokasi khusus seperti untuk Daerah Tertinggal dan IKN, merupakan bagian integral dari kebijakan fiskal nasional secara keseluruhan.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPR Akui Tidak Semua Masukan Diakomodir di RUU KUHAP, Pilih Mekanisme Kompromi
14 Subtansi RUU KUHAP Versi DPR, Klaim Transparan dan Berkeadilan
Selain Diberikan KUR, Buruh Migran Perlu Pelatihan Kerja Biar Punya Daya Saing
Ribuan Desa Masuk Kawasan Hutan dan Berkonflik, DPR Sebut Dosa Negara
Komisi III DPR dan Pemerintah Setujui RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan
DPR Dukung Pemecatan ASN yang Menginjak Alquran, Tegaskan sebagai Pelanggaran Hukum Berat
Puluhan Pesepeda Usia 60 Tahun ke Atas Ikut Gowes dari Jakarta ke IKN
Insentif untuk Daerah Berhasil Turunkan Stunting Dianggarkan Rp 300 Miliar, DPR Nilai Terlalu Besar
Ada Puluhan Poin Bermasalah, Komisi III DPR Bedah Lagi Draf RUU KUHAP
Baleg DPR Kaji Potensi Kratom Masuk RUU Komoditas Strategis