Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - DPR RI mendesak pengaktifan Ibu Kota Nusantara (IKN) demi mencegahnya menjadi proyek mangkrak yang membebani negara. Untuk itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diharap segera memulai aktivitas perkantoran di IKN sebagai langkah awal menggerakkan roda pemerintahan di sana.
"Kita sudah mengucurkan banyak anggaran untuk pembangunan IKN, dan banyak gedung pemerintahan yang sudah siap. Jika tidak segera diaktifkan, semua itu akan sia-sia dan biaya perawatan akan terus membengkak," ujar Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dalam keterangannya, Jumat (25/7).
Kehadiran Wapres di IKN akan memberikan kepastian bahwa kawasan tersebut tidak akan dibiarkan kosong. Selain itu, langkah ini juga akan menjadi dasar perencanaan yang lebih konkret mengenai kebutuhan pendukung lainnya, seperti jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) serta kementerian/lembaga yang perlu dipindahkan.
Baca juga:
Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak
"Jika Wapres sudah berkantor di sana, kebutuhan pendukung seperti ASN, fasilitas, hingga estimasi penggunaan gedung dan anggaran akan terlihat lebih jelas. Tanpa dimulainya aktivitas, kita tidak akan tahu secara pasti apa saja yang dibutuhkan," kata politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Saan juga menekankan pentingnya agar alokasi anggaran untuk IKN tidak mengganggu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Food Estate. Dengan berjalannya aktivitas pemerintahan di IKN, proyek ini dapat dilanjutkan tanpa menjadi beban fiskal negara.
"Presiden Prabowo memiliki agenda besar. Jangan sampai IKN justru membebani negara. Oleh karena itu, pembangunan IKN harus berjalan beriringan tanpa terbengkalai, namun juga tidak boleh mengganggu program prioritas pemerintah," tegas Saan.
Baca juga:
Ketemu Pimpinan DPR, Kepala OIKN Minta Status Bandara Diubah
Lebih lanjut, ia menilai bahwa semangat awal pembangunan IKN adalah untuk pemerataan pembangunan dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya aktivitas pemerintahan di IKN, Saan optimistis misi tersebut dapat tercapai secara bertahap.
"Tidak ada motif lain, hanya agar IKN tidak terbengkalai, tidak membebani pemerintah, dan tetap berjalan sesuai semangat awal pembangunannya," pungkasnya.
