Air Hujan Tercemar Mikroplastik, Komisi XII DPR Minta Pemerintah Perkuat Pengendalian Polusi

Soffi AmiraSoffi Amira - Jumat, 31 Oktober 2025
Air Hujan Tercemar Mikroplastik, Komisi XII DPR Minta Pemerintah Perkuat Pengendalian Polusi

Ilustrasi hujan. (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, meminta pemerintah memperkuat upaya pengendalian polusi menyusul temuan kandungan mikroplastik dalam air hujan di Jakarta.

Temuan tersebut berasal dari penelitian Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (ECOTON) bersama Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ).

Ratna menyatakan keprihatinannya dan menilai kondisi itu menandakan tingkat polusi di Indonesia telah mengkhawatirkan serta berdampak pada kesehatan masyarakat dan ekosistem.

“Air hujan seharusnya menjadi simbol kesucian alam, tetapi kini mengandung mikroplastik. Ini sinyal darurat bahwa polusi sudah pada tahap mengkhawatirkan,” ujarnya di Jakarta, Jumat (31/10).

Baca juga:

Kemenkes Respons Temuan Mikroplastik di Air Hujan Jakarta: Waspadai, Bukan Ditakuti

Penelitian ECOTON dan SIEJ yang dilakukan pada Mei–Juli 2025 mendeteksi kontaminasi mikroplastik di udara di 18 kabupaten/kota.

Hasil itu memperkuat publikasi Peneliti Pusat Riset Oseanografi BRIN, Reza, pada ScienceDirect (Januari 2022) yang menyebutkan air hujan di Jakarta telah tercemar mikroplastik bersifat toksik.

Ratna menilai, fenomena tersebut menunjukkan bahwa mikroplastik telah menjadi polutan lintas wilayah yang dapat berpindah melalui udara dan hujan, serta mengancam kualitas udara, tanah, dan air.

Ia menyebut partikel mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui pernapasan maupun air minum.

Baca juga:

Picu Hujan Mikroplastik, Wajah Pelaku Bakar Sampah Bakal Dipajang di Medsos DLH Jakarta

Ratna mendesak pemerintah memperkuat regulasi pengurangan plastik sekali pakai, meningkatkan sistem pengelolaan sampah berbasis daur ulang, serta memperketat pengawasan emisi industri dan kendaraan bermotor.

Ia juga mendorong penelitian nasional terpadu terkait sebaran mikroplastik agar kebijakan pengendalian polusi lebih tepat sasaran.

"Kita perlu penegakan hukum lingkungan yang tegas untuk mencegah pencemaran berulang. Kami juga mengimbau masyarakat turut berperan, antara lain dengan mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan,” pungkasnya. (Pon)

#Mikroplastik #DPR RI #Hujan
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Berita
Prakiraan Cuaca 12-14 Juni 2026: Hujan Lebat Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah Indonesia
Prakiraan cuaca 12-14 Juni 2026 menunjukkan hujan masih mendominasi Indonesia. Sejumlah wilayah berstatus siaga hujan lebat disertai petir dan angin kencang.
ImanK - Jumat, 12 Juni 2026
Prakiraan Cuaca 12-14 Juni 2026: Hujan Lebat Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah Indonesia
Indonesia
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Kebijakan ini menjadi krusial setelah para peternak mengeluhkan anjloknya harga telur hingga menyentuh Rp 24.000 per kilogram.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Indonesia
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Anggota Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina menjelaskan secara transparan dasar kenaikan harga Pertamax yang disebut mencapai 32 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Indonesia
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Persoalan defisit tidak boleh dipandang sebagai masalah rutin yang cukup diatasi melalui suntikan dana jangka pendek. 

Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Kenaikan harga Pertamax bisa memicu masyarakat pindah ke Pertalite. DPR pun meminta pemerintah menyiapkan skenario darurat.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Indonesia
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Komisi XII DPR segera memanggil Kementerian ESDM dan Pertamina, terkait kenaikan harga Pertamax. Sebab, BBM tersebut kini menembus Rp 16.250 per liter.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Bagikan