Air Hujan Tercemar Mikroplastik, Komisi XII DPR Minta Pemerintah Perkuat Pengendalian Polusi

Soffi AmiraSoffi Amira - Jumat, 31 Oktober 2025
Air Hujan Tercemar Mikroplastik, Komisi XII DPR Minta Pemerintah Perkuat Pengendalian Polusi

Ilustrasi hujan. (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, meminta pemerintah memperkuat upaya pengendalian polusi menyusul temuan kandungan mikroplastik dalam air hujan di Jakarta.

Temuan tersebut berasal dari penelitian Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (ECOTON) bersama Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ).

Ratna menyatakan keprihatinannya dan menilai kondisi itu menandakan tingkat polusi di Indonesia telah mengkhawatirkan serta berdampak pada kesehatan masyarakat dan ekosistem.

“Air hujan seharusnya menjadi simbol kesucian alam, tetapi kini mengandung mikroplastik. Ini sinyal darurat bahwa polusi sudah pada tahap mengkhawatirkan,” ujarnya di Jakarta, Jumat (31/10).

Baca juga:

Kemenkes Respons Temuan Mikroplastik di Air Hujan Jakarta: Waspadai, Bukan Ditakuti

Penelitian ECOTON dan SIEJ yang dilakukan pada Mei–Juli 2025 mendeteksi kontaminasi mikroplastik di udara di 18 kabupaten/kota.

Hasil itu memperkuat publikasi Peneliti Pusat Riset Oseanografi BRIN, Reza, pada ScienceDirect (Januari 2022) yang menyebutkan air hujan di Jakarta telah tercemar mikroplastik bersifat toksik.

Ratna menilai, fenomena tersebut menunjukkan bahwa mikroplastik telah menjadi polutan lintas wilayah yang dapat berpindah melalui udara dan hujan, serta mengancam kualitas udara, tanah, dan air.

Ia menyebut partikel mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui pernapasan maupun air minum.

Baca juga:

Picu Hujan Mikroplastik, Wajah Pelaku Bakar Sampah Bakal Dipajang di Medsos DLH Jakarta

Ratna mendesak pemerintah memperkuat regulasi pengurangan plastik sekali pakai, meningkatkan sistem pengelolaan sampah berbasis daur ulang, serta memperketat pengawasan emisi industri dan kendaraan bermotor.

Ia juga mendorong penelitian nasional terpadu terkait sebaran mikroplastik agar kebijakan pengendalian polusi lebih tepat sasaran.

"Kita perlu penegakan hukum lingkungan yang tegas untuk mencegah pencemaran berulang. Kami juga mengimbau masyarakat turut berperan, antara lain dengan mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan,” pungkasnya. (Pon)

#Mikroplastik #DPR RI #Hujan
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Kakek Masir (71) kini menjalani proses hukum karena mencuri lima ekor burung cendet di kawasan Taman Nasional Baluran.
Soffi Amira - Senin, 15 Desember 2025
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Indonesia
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta SPPG dievaluasi setelah mobil MBG menabrak belasan siswa SDN 01 Kalibaru.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
DPR meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli, membuka nama 12 perusahaan yang menjadi penyebab banjir bandang di Sumatra.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
Indonesia
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Terdapat 64 rancangan undang-undang (RUU) yang siap menjadi fokus pembahasan pada tahun legislatif mendatang. ?
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR RI resmi mengesahkan Prolegnas Prioritas 2026 dan perubahan kedua Prolegnas 2025–2029, termasuk enam RUU baru seperti KUHAP dan Patriot Bond.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
Indonesia
BMKG Keluarkan Peringatan Cuaca Ekstrem di Sumatera Utara 8-15 Desember, Simak Wilayah yang Berpeluang Diguyur Hujan dengan Intensitas Sangat Lebat
Hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi turun di sejumlah wilayah Sumatera Utara.
Frengky Aruan - Senin, 08 Desember 2025
BMKG Keluarkan Peringatan Cuaca Ekstrem di Sumatera Utara 8-15 Desember, Simak Wilayah yang Berpeluang Diguyur Hujan dengan Intensitas Sangat Lebat
Indonesia
Prakiraan Cuaca BMKG Jakarta Minggu (7/12): Hujan Sore Hingga Malam Hari
Cek potensi hujan sedang di Jaktim dan petir di Kepulauan Seribu
Angga Yudha Pratama - Minggu, 07 Desember 2025
Prakiraan Cuaca BMKG Jakarta Minggu (7/12): Hujan Sore Hingga Malam Hari
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Bagikan